Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menyoal Anggota DPRD Blora Tolak Cek Kesehatan, Sebut Tak Nyaman Diperiksa di Keramaian Terminal

Kompas.com - 21/03/2020, 07:08 WIB
Rachmawati

Editor

Berangkat ke Lombok saat KLB

Sebanyak 14 anggota DPRD Blora berangkat ke Lombok sejak Senin (16/3/2020) hingga Kamis (19/3/2020) saat virus corona mewabah di Indonesia.

Tak hanya itu. Saat mereka berangkat, wilayah NTB telah ditetapkan darurat Covid-19.

Salah satu anggota DPRD Blora yang tak mau disebutkan identitasnya mengatakan kunker ke Lombok untuk studi banding alat kelengkapan dewan. (AKD) non-komisi.

Ia mengatakan kunker tersebut tidak mungkin dibatalkan karena sudah duputuskan badan musyawarah sebulan sebelum merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia.

Baca juga: Tak Terima Diperiksa Kesehatan Usai Kunker dari Lombok, Anggota DPRD Blora: Kita DPR Bukan Anak Gembala

"Untuk mengubah jadwal harus melalui rapat paripurna internal. Ini sudah sesuai tatib DPRD dan sudah terlanjur bayar hotel juga," katanya.

Sementara itu keputusan anggota DPRD Blora ke Lombok saat wabah virus corona menuai banyak kecaman.

Beberapa aktivis di Blora bahkan memasang spanduk imbauan waspada di beberapa titik lokasi jalan di Kota Blora,

Baca juga: Pulang Kunker dari Lombok, Anggota DPRD Blora Marah Tolak Cek Kesehatan

Salah satu spanduk bertuliskan "Pantau, Test dan Periksa semua anggota DPRD Blora sepulang Kunker dari Lombok".

"Mungkin apa yang dikatakan Gus Dur sekarang terbukti, bahwa tak ada beda DPR dengan taman kanak-kanak. Di mana sejumlah anggota DPRD Blora nekat berangkat kunjungan kerja ke Lombok di tengah wabah virus corona yang mengancam," ujar Koordinator LSM Gerakan Rakyat Menggugat (Geram) Eko Arifianto, saat dihubungi Kompas.com melalui ponsel, Kamis malam.

Ia mengatakan kunker tersebut bisa ditunda sekali pun sudah dijadwalkan sejak lama.

"Menurut kami, apa yang dilakukan oleh DPRD Blora bukanlah keberanian, namun lebih merupakan sebuah kekonyolan. Apakah nafsu mereka ini lantaran besaran anggaran kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD luar daerah sebesar Rp 2,8 miliar," ungkap Eko.

Baca juga: Anggota DPRD Blora Tetap Kunker ke Lombok di Tengah Wabah Corona, Ini Alasannya

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com