Bupati Karimun Angkat Bicara soal Penolakan Warga atas Pembangunan Gereja

KARIMUN, KOMPAS.com - Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan, permasalahan penolakan warga atas pembangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau (Kepri), sudah selesai.

Kabupaten Karimun saat ini sudah kondusif dan aman.

Menurutnya, umat Katolik sampai saat ini bebas menjalankan ibadahnya tanpa ada tekanan dari pihak mana pun.

"Alhamdulillah semuanya sudah aman dan kondusif, tidak ada intimidasi lagi. Bahkan kami Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) juga berkali-kali rapat dan tidak ada masalah yang berarti di Karimun," kata Aunur Rafiq melalui telepon, Kamis (13/2/2020).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus Penolakan Pembangunan Gereja di Karimun Sudah Selesai

Aunur menambahkan, dalam pertemuan itu, berbagai pihak menyepakati beberapa hal, di antaranya, semua pihak saling menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin mendirikan Bangunan (IMB) Gereja Paroki Santo Joseph.

Aunur juga mengatakan bahwa ada usulan dari umat Islam agar dilakukan relokasi pembangunan gereja. Sebab Gereja Santo Joseph diusulkan jadi cagar budaya.

"Namun yang jelas saat ini kami warga Karimun dalam kondisi kondusif dan permasalahan kemarin sudah selesai. Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di PTUN," jelasnya.

"Pagi tadi FKUB bersama perwakilan masing-masing pemuka agama di Karimun juga sudah deklarasi menyatakan Karimun aman dan kondusif," katanya menambahkan.

Sebelumnya, renovasi total gereja Katolik itu mendapat penolakan dari sekelompok warga di Karimun, yang menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya.

Belakangan Presiden Joko Widodo angkat bicara soal penolakan tersebut.

Jokowi menilai, Pemkab Karimun tak terlihat begerak cepat untuk mengatasi masalah ini.

Karena itu, ia menginstruksikan Kapolri dan Menko Polhukam untuk turun langsung menangani masalah ini.

Baca juga: Jokowi Singgung Pemda Karimun yang Tak Bisa Atasi Penolakan Pembangunan Rumah Ibadah

Ia mengatakan, tak semestinya ada penolakan pembangunan rumah ibadah di mana pun itu.

Sebab, kata Jokowi, UUD 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.