3 Fraksi DPRD Usulkan Interpelasi Gubernur Sumbar soal Kunjungan ke Luar Negeri dan BUMD

PADANG, KOMPAS.com - Sebanyak 15 anggota DPRD Sumatera Barat dari Fraksi Gerindra, Demokrat dan Golkar, akhirnya mengusulkan penggunaan hak interpelasi ke Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Lima belas anggota DPRD yang terdiri dari 13 Gerindra dan masing-masing satu dari Demokrat dan Golkar menandatangani usulan hak interpelasi dan diserahkan ke Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (21/1/2020) di DPRD Sumbar.

Mereka adalah Supardi, Hidayat, Ismunandi, Desrio Putra, Evi Yandri, Jempol, Yunisra Syahiran, Khairuddin Simanjuntak, Nurkhalis, Mesra, Syafruddin Putra, Mario Syahjohan dan Muchlis Yusuf Abit dari Gerindra.

Baca juga: Soal Rencana Interpelasi Gubernur Sumbar, Demokrat: Karena Jarang Jadi Tak Lazim

Kemudian HM Nurnas dari Demokrat serta Afrizal dari Golkar.

"Sudah ada 15 anggota DPRD Sumbar dari Gerindra, Demokrat dan Golkar yang tandatangani usulan interpelasi," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi, Selasa (21/1/2020) di DPRD Sumbar.

Supardi menyebutkan ada dua masalah yang diajukan untuk diinterpelasi yaitu persoalan kunjungan gubernur ke luar negeri dan persoalan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk Bank Nagari.

Menurut Supardi, setelah adanya usulan interpelasi maka DPRD Sumbar akan menjadwalkan rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sumbar untuk mengagendakan rapat paripurna.

"Usulan ini akan kita bawa ke Banmus untuk menjadwalkan rapat paripurna penentuan sikap interpelasi ini," kata Supardi.

Sementara itu Sekretaris DPD Gerindra Sumbar yang juga anggota DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan mengatakan interpelasi hanyalah penggunaan hak yang dimiliki oleh dewan.

"Interpelasi ini hanyalah hak anggota dewan untuk meminta penjelasan soal kebijakan gubernur. Ini hak dewan biasa saja," kata Ismunandi.