Pilkada 11 Kabupaten di Papua, KPU Butuh Biaya Hampir Rp 1 Triliun

JAYAPURA, KOMPAS.com - Ketua KPU Papua Theodorus Kossay menyebut, penyelenggaraan Pilkada 2020 di 11 kabupaten membutuhkan anggaran hampir Rp 1 triliun.

"Hampir Rp 1 triliun, tapi setelah tanda tangan NPHD ada perubahan, masih dalam rasionalisasi," ujar Theodorus saat ditemui di Jayapura, Kamis (9/1/2020).

Menurut Theodorus, perubahan tersebut berdasarkan permintaan dari pemerintah kabupaten (Pemkab) yang sebelumnya telah melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). 

Namun, revisi jumlah dana hibah tersebut tidak terjadi di 11 kabupaten, tetapi hanya beberapa saja.

"11 kabupaten sudah melakukan NPHD, tetapi ada beberapa daerah yang melakukan rasionalisasi lagi, misalnya Waropen, Nabire, Keerom," kata dia.

Baca juga: Polda Papua Petakan Ancaman dalam Pilkada 2020

Sedangkan, untuk kabupaten yang membutuhkan biaya terbesar pada Pilkada 2020, Theodorus menyebut Kabupaten Yahukimo.

Hal itu disebabkan proses pendistribusian logistik dan juga penyelenggara Pilkada 2020 harus dilakukan menggunakan pesawat terbang.

"Biaya terbesar itu di Yahukimo, Rp 70 miliar. Itu karena ada 51 distrik, tidak ada jalan darat, semua udara," kata Theodorus.

Adapun, 11 kabupaten di Papua yang menyelenggarakan Pilkada serentak tahun ini adalah, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Keerom dan Waropen.

Kemudian, Merauke, Membramo Raya, Pegunungan Bintang, Boven Digoel, Yahukimo, Supiori, dan Yalimo.

Baca juga: Hadapi Pilkada 2020, Zulkifli Hasan Beri Keistimewaan Pengurus PAN Papua