Jokowi Datangi 2 KRI di Selat Lampa Natuna: Saya Pastikan Penegakan Hukum Atas Hak Berdaulat

Kompas.com - 08/01/2020, 18:38 WIB
Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar, hal ini diungkapkan beliau saat meninjau kekuatan TNI yang melakukan penjagaan di wilayah Natuna DOK RAMAYULIS PILIANGPresiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar, hal ini diungkapkan beliau saat meninjau kekuatan TNI yang melakukan penjagaan di wilayah Natuna
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau dua Kapal Republik Indonesia ( KRI) yakni KRI Usman Harun 359 dan KRI Karel Satsuit Tubun 356 di Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020).

Jokowi tiba di Pangkalan Laut Terpadu Selat Lampa sekitar pukul 11.47 WIB. Setelah menyapa awak kapal, ia langsung menaiki KRI Usman Harun yang bersandar di dermaga.

Jokowi berada di atas KRI Usman Harun sekitar 10 menit untuk meninjau situasi di Perairan Natuna.

Baca juga: Serahkan Sertifikat Tanah Warga, Jokowi: Natuna adalah Tanah Air Indonesia

Ia didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

“Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini,” kata Presiden usai meninjau dua KRI tersebut dilansir dari setkab.go.id.

Terkait berita tentang kapal asing yang memasuki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), Jokowi menyatakan bahwa kapal internasional bisa melintas dengan bebas di zona tersebut.

Baca juga: Fakta tentang Natuna, Surga Bahari di Perbatasan Indonesia yang Miliki Cadangan Gas Raksasa

“Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi eksklusif. Itu lewat semua kapal bisa,” ucap Presiden.

Namun ia menegaskan bahwa di zona ZEE, Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukum.

Untuk itu, bila ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di di zona ZEE secara ilegal, maka Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.

Baca juga: Tinjau Kapal Perang di Natuna, Jokowi Tegaskan Hak Berdaulat Indonesia di ZEE

 

Pesan khusus Jokowi untuk nelayan di Natuna

Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar saat menijau pulau terdepan tersebut.DOK RAMAYULIS PILIANG Presiden RI, Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan tidak bisa lagi ditawar-tawar saat menijau pulau terdepan tersebut.
Saat berkunjung di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, Natuna, Kepulauan Riau, Jokowi mengatakan pemerintah pusat akan membangun infrastruktur perikan di Natuna.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X