Tujuannya tidak lain adalah untuk menjaga bersama-sama proses pilkada yang akan digelar di delapan kabupaten-kota di Jawa Barat.
"Bawaslu ingin mengawal Pilkada agar taat kepada undang-undang di seluruh tahapan, dan kontestasi yang dibangun adalah kontestasi yang fair, jujur, dan adil," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu Jabar Kini Tangani 13 Kasus Politik Uang
Di samping itu, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu untuk menunjukan bahwa pemilu secara langsung masih efektif, diantaranya dengan membuat sekolah kader tempat masyarakat ditempa materi selama lima hari untuk menjadi kader pengawas pemilu.
"Sekolah kader juga sebagai cara menekan money politics," katanya.
Dari semua langkah itu, Bawaslu ingin evaluasi dari pemilu yang sudah dilaksanakan menjadi catatan bahwa empat fungsi Bawaslu harus ditingkatkan kembali.
"Kita ingin agar desain pemilu kita lebih baik di Pilkada 2020," katanya.
Baca juga: Dedi Mulyadi: Pilkada Langsung Rawan Politik Uang, Memang Pilkada oleh DPRD Tidak?
Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.
Syarat & Ketentuan