KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai kerawanan pilkada langsung dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD sama saja.
Namun setidaknya, pilkada langsung memiliki kelebihan, yakni kepala daerah yang terpilih benar-benar hasil kehendak mayoritas rakyat.
Sementara, kepala daerah yang dipilih oleh DPRD belum tentu dikehendaki oleh masyarakat banyak.
Selain itu, kata Dedi, saat dipilih oleh rakyat, para calon kepala daerah berebut simpati dengan menunjukkan prestasi terbaik. Sementara ketika dipilih oleh DPRD, kepala daerah cukup loyal pada legislator saja.
"Cukup menyenangkan anggota DPRD saja, kepilih tuh dua periode," kata Dedi dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (18/11/2019).
Baca juga: Mendagri Ingin Ada Kategori Daerah Siap dan Tak Siap Gelar Pilkada Langsung
Terkait kerawanan dalam pilkada langsung, Dedi mengatakan, mestinya dicari jalan solusi, bukan mengubah sistem baik yang telah berjalan.
"Biasanya pilkada langsung rawan politik uang. Apa memang pilkada oleh DPRD juga tidak rawan politik uang?" kata Dedi.
Mantan bupati Purwakarta dua periode ini menyebut saat kepala daerah dipilih oleh DPRD, sengketa yang sampai menimbulkan pembakaran kantor wakil rakyat pernah terjadi.
"Karena ketika tidak sesuai dengan kehendak rakyat sasarannya jelas dan bisa dimobilisasi oleh calon yang kalah. Makin ke sini justru konflik semakin berkurang karena sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi," ucap dia.
Perihal biaya yang mahal, Dedi menilai Mendagri tak bisa memukul rata. Karena ada karakteristik daerah yang berbeda-beda.
Selain itu tak menjamin pemilihan di DPRD juga akan minim biaya dan terbebas dari perilaku politik uang. Dia menegaskan dua-duanya sama-sama rentan.
