Jelang Penetapan UMK, Serikat Buruh Jateng Demo di Depan Kantor Gubernur

Kompas.com - 20/11/2019, 18:34 WIB
Aksi unjuk rasa serikat buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019) KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAAksi unjuk rasa serikat buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019)

SEMARANG, KOMPAS.com -Ribuan anggota serikat buruh di Jawa Tengah menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019).

Aksi tersebut digelar menjelang penetapan upah minimum kota/kabupaten ( UMK) untuk 35 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Mereka mendesak kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menetapkan kenaikan UMK 2020 minimal sebesar 12,5 persen.

Baca juga: Buruh di Jatim Protes Nilai Besaran UMK dan UMP 2020

Hal tersebut mempertimbangkan adanya kebutuhan jaminan sosial yang belum diakomodasi dalam komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Pasalnya, setiap bulan, pekerja atau buruh telah mengeluarkan biaya kebutuhan jaminan sosial sebesar 4 persen, guna membayar BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan, kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen yang menggunakan formulasi perhitungan upah minimun sebagaimana diatur dalam PP 78 tahun 2015, dinilai tidak relevan.

"Semestinya penetapan kenaikan UMK harus berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak," ujar Nanang saat ditemui Kompas.com, Rabu.

Menurut Nanang, penetapan UMK 2020 menjadi harapan bagi pekerja/buruh di Jawa Tengah, karena idealnya menggunakan konsep upah layak dalam tahapan penyetaraan upah.

Hal itu mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.

"Kami berharap ada komitmen dan terobosan dari Pemprov Jateng dengan mempertimbangkan konsep upah layah yang adil dan mensejahterakan pekerja/buruh di Jateng," ujar Nanang.

Selain itu, Nanang juga menyatakan bahwa pekerja/buruh di Jateng merasa kecewa terkait pernyataan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.

Bambang meminta Gubernur Jateng hanya melihat pada fenomena terjadinya investasi yang hengkang dalam menentukan UMK.

"Pernyataan Ketua DPRD Jateng tersebut hanya berpihak pada pengusaha, tanpa melihat kebutuhan buruh yang saat ini rentan kemiskinan akibat upah yang kurang layak," kata Nanang.
Baca juga: Ini Motif Pelaku Pelemparan Sperma dan Begal Payudara di Tasikmalaya

Baca juga: Buaya Kerap Muncul di Pelabuhan Belitung, Dipancing Warga untuk Konten Medsos



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dilaporkan Hilang, Kakek Tinggal Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 200 Meter

Dilaporkan Hilang, Kakek Tinggal Ditemukan Tewas di Jurang Sedalam 200 Meter

Regional
Diduga Depresi Ditinggal Istri, Pria di Jember Rusak ATM Pakai Palu dan Obeng

Diduga Depresi Ditinggal Istri, Pria di Jember Rusak ATM Pakai Palu dan Obeng

Regional
Pemprov Jabar Siapkan 26.700 Rapid Test untuk Wisatawan

Pemprov Jabar Siapkan 26.700 Rapid Test untuk Wisatawan

Regional
Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 29 Oktober 2020

Update Covid-19 di Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Kepri, Jambi, dan Bengkulu 29 Oktober 2020

Regional
Sembuh dari Corona, Warga Kota Solok Terima Bantuan Rp 1 Juta

Sembuh dari Corona, Warga Kota Solok Terima Bantuan Rp 1 Juta

Regional
Tak Bermasker, Puluhan Wisatawan di Puncak Terjaring Operasi Yustisi

Tak Bermasker, Puluhan Wisatawan di Puncak Terjaring Operasi Yustisi

Regional
Nekat Begal Sopir Taksi Online di Solo, Remaja Lulusan SMK Babak Belur Dihajar Massa

Nekat Begal Sopir Taksi Online di Solo, Remaja Lulusan SMK Babak Belur Dihajar Massa

Regional
Bawa Palu dari Rumah, Pria Ini Pukul Mesin ATM BRI Berkali-kali hingga Rusak

Bawa Palu dari Rumah, Pria Ini Pukul Mesin ATM BRI Berkali-kali hingga Rusak

Regional
Video Viral Polantas Ambil Paksa Sepeda Motor di Bengkel, Ini Penjelasan Kapolres Agam

Video Viral Polantas Ambil Paksa Sepeda Motor di Bengkel, Ini Penjelasan Kapolres Agam

Regional
Libur Panjang, Kuota Wisatawan Gunung Bromo Penuh hingga Akhir Oktober

Libur Panjang, Kuota Wisatawan Gunung Bromo Penuh hingga Akhir Oktober

Regional
UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 29 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Kalteng, Kaltim, Kaltara, Gorontalo, Sulbar, Sulsel, dan Sultra 29 Oktober 2020

Regional
Pengguna Jalan Diingatkan Potensi Pohon Tumbang dan Longsor di Jalur Puncak

Pengguna Jalan Diingatkan Potensi Pohon Tumbang dan Longsor di Jalur Puncak

Regional
Polisi yang Pernah Aniaya Anak Buahnya Dapat Promosi Jabatan

Polisi yang Pernah Aniaya Anak Buahnya Dapat Promosi Jabatan

Regional
Ketahuan Berduaan dengan Teman di Halaman Sekolah, Siswi SMA Diancam dan Diperkosa 3 Pemuda

Ketahuan Berduaan dengan Teman di Halaman Sekolah, Siswi SMA Diancam dan Diperkosa 3 Pemuda

Regional
UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 29 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Sulteng, Sultra, Maluku, Malut, Papua, dan Papua Barat 29 Oktober 2020

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X