Jelang Penetapan UMK, Serikat Buruh Jateng Demo di Depan Kantor Gubernur

Kompas.com - 20/11/2019, 18:34 WIB
Aksi unjuk rasa serikat buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019) KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAAksi unjuk rasa serikat buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019)

SEMARANG, KOMPAS.com -Ribuan anggota serikat buruh di Jawa Tengah menggelar demo di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019).

Aksi tersebut digelar menjelang penetapan upah minimum kota/kabupaten ( UMK) untuk 35 kota/kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Mereka mendesak kepada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk menetapkan kenaikan UMK 2020 minimal sebesar 12,5 persen.

Baca juga: Buruh di Jatim Protes Nilai Besaran UMK dan UMP 2020

Hal tersebut mempertimbangkan adanya kebutuhan jaminan sosial yang belum diakomodasi dalam komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Pasalnya, setiap bulan, pekerja atau buruh telah mengeluarkan biaya kebutuhan jaminan sosial sebesar 4 persen, guna membayar BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.

Ketua Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN) Jawa Tengah Nanang Setyono mengatakan, kenaikan UMK 2020 sebesar 8,51 persen yang menggunakan formulasi perhitungan upah minimun sebagaimana diatur dalam PP 78 tahun 2015, dinilai tidak relevan.

"Semestinya penetapan kenaikan UMK harus berdasarkan hasil survei KHL sebagaimana Permenaker Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak," ujar Nanang saat ditemui Kompas.com, Rabu.

Menurut Nanang, penetapan UMK 2020 menjadi harapan bagi pekerja/buruh di Jawa Tengah, karena idealnya menggunakan konsep upah layak dalam tahapan penyetaraan upah.

Hal itu mampu mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya.

"Kami berharap ada komitmen dan terobosan dari Pemprov Jateng dengan mempertimbangkan konsep upah layah yang adil dan mensejahterakan pekerja/buruh di Jateng," ujar Nanang.

Selain itu, Nanang juga menyatakan bahwa pekerja/buruh di Jateng merasa kecewa terkait pernyataan Ketua DPRD Jateng Bambang Kusriyanto.

Bambang meminta Gubernur Jateng hanya melihat pada fenomena terjadinya investasi yang hengkang dalam menentukan UMK.

"Pernyataan Ketua DPRD Jateng tersebut hanya berpihak pada pengusaha, tanpa melihat kebutuhan buruh yang saat ini rentan kemiskinan akibat upah yang kurang layak," kata Nanang.
Baca juga: Ini Motif Pelaku Pelemparan Sperma dan Begal Payudara di Tasikmalaya

Baca juga: Buaya Kerap Muncul di Pelabuhan Belitung, Dipancing Warga untuk Konten Medsos



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jerinx Ajukan Banding atas Vonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

Jerinx Ajukan Banding atas Vonis 1 Tahun 2 Bulan Penjara

Regional
Diduga Depresi, Ibu di Kalsel Bunuh Dua Anaknya yang Masih Balita

Diduga Depresi, Ibu di Kalsel Bunuh Dua Anaknya yang Masih Balita

Regional
Jaksa Ajukan Banding terhadap Vonis Jerinx, Anggap Putusan Hakim Tak Berikan Efek Jera

Jaksa Ajukan Banding terhadap Vonis Jerinx, Anggap Putusan Hakim Tak Berikan Efek Jera

Regional
Branch Manager Bank Mega Malang Ditangkap akibat Penipuan Senilai Rp 5,7 M

Branch Manager Bank Mega Malang Ditangkap akibat Penipuan Senilai Rp 5,7 M

Regional
Banjir Terjang 2 Kabupaten di Jambi, Jembatan Putus dan 1.000 Rumah Terendam

Banjir Terjang 2 Kabupaten di Jambi, Jembatan Putus dan 1.000 Rumah Terendam

Regional
Pemprov Jabar Buka Layanan Desain dan Cetak Kemasan Gratis bagi IKM

Pemprov Jabar Buka Layanan Desain dan Cetak Kemasan Gratis bagi IKM

Regional
Edhy Prabowo Tersangka, Walkot Solo Setuju Susi Pudjiastuti Kembali Jadi Menteri KP

Edhy Prabowo Tersangka, Walkot Solo Setuju Susi Pudjiastuti Kembali Jadi Menteri KP

Regional
Mayat Bayi Perempuan Ditemukan Dalam Kantong Plastik, Begini Kronologinya

Mayat Bayi Perempuan Ditemukan Dalam Kantong Plastik, Begini Kronologinya

Regional
Haru, Nadif Ikuti Wisuda Virtual Seorang Diri di Makam Sang Ayah, Ini Ceritanya

Haru, Nadif Ikuti Wisuda Virtual Seorang Diri di Makam Sang Ayah, Ini Ceritanya

Regional
Deforestasi, Burung Migran dan Ancaman 'Bird Strike' di Bandara Kualanamu

Deforestasi, Burung Migran dan Ancaman "Bird Strike" di Bandara Kualanamu

Regional
Kisah Pilu 2 Nelayan Tersambar Petir Saat Melaut di Atas Kapal, Satu Orang Tewas

Kisah Pilu 2 Nelayan Tersambar Petir Saat Melaut di Atas Kapal, Satu Orang Tewas

Regional
'Kalau Pemerintah Bisa Bagi Vaksin Sebelum Proses Belajar, Kami Setuju KBM Tatap Muka'

"Kalau Pemerintah Bisa Bagi Vaksin Sebelum Proses Belajar, Kami Setuju KBM Tatap Muka"

Regional
Bupati Situbondo Tertular Covid-19, Puluhan Pejabat Lakukan Tes Swab

Bupati Situbondo Tertular Covid-19, Puluhan Pejabat Lakukan Tes Swab

Regional
Mantan Pegawai Bank Bikin Investasi Bodong, Larikan Uang Rp 15 Miliar Milik 15 Korban

Mantan Pegawai Bank Bikin Investasi Bodong, Larikan Uang Rp 15 Miliar Milik 15 Korban

Regional
Hakim Tolak Eksepsi Wasmad, Sidang Kasus Konser Dangdut Tegal Dilanjutkan

Hakim Tolak Eksepsi Wasmad, Sidang Kasus Konser Dangdut Tegal Dilanjutkan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X