Soal Pemekaran Papua, Wagub: Dari Awal Sudah Salah Kaprah

Kompas.com - 08/11/2019, 15:55 WIB
Wakil Gubernur Paapua Klemen Tinal KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIWakil Gubernur Paapua Klemen Tinal

JAYAPURA, KOMPAS.com - Menanggapi usulan pemekaran di Papua, Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menilai hal tersebut bisa saja dilakukan.

Namun, ia mengingatkan bahwa selama ini pemekaran kabupaten di Papua selalu dilakukan dengan prosedur yang tidak tepat.

"Tidak ada masalah, mekarkan saja semua, kan dari awalnya sudah anomali. Saya bilang, dari awal sudah salah kaprah," ujar Klemen usai melakukan pertemuan dengan Komisi I DPR RI, di kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Jumat (8/11/2019).

Baca juga: Sekda Papua Tegaskan Pemekaran Provinsi Harus Sesuai UU Otsus


Dalam pertemuan tersebut ia mencontohkan adanya pemekaran kabupaten di wilayah pegunungan Papua yang tidak wajar.

Klemen menyebut, jumlah penduduk di kabupaten induk sebelum dimekarkan sebanyak 250.000 jiwa.

Namun, saat dimekarkan menjadi lima kabupaten, jumlah penduduknya ketika ditotal melebih angka sebelumnya.

"Sekarang yang penting orang Papua senang tidak. Dari awal kita sudah salah, selama orang Papua senang kasih saja, mau 10 provinsi kasih saja," kata Klemen.

Sebelumnya Majelis Rakyat Papua (MRP) menilai aspirasi pemekaran bukan berasal dari masyarakat.

"Tapi kalau mau, pemerintah pusat dorong pemekaran, karena itu hasil kajian dari Intelijen," ujar Ketua MRP Timotius Murib.

Sedangkan Ketua DPR Papua Yunus Wonda justru mengkhawatirkan rencana tersebut.

Menurut dia, keberadaan masyarakat asli Papua di wilayah itu dapat lebih termarginalkan.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X