Pelantikan Anggota DPRD Kolaka Diwarnai Unjuk Rasa soal Tambang

KOLAKA, KOMPAS. com - Proses pelantikan anggota DPRD Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, periode 2019 - 2024 diwarnai aksi unjuk rasa oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kolaka, Senin (28/10/2019).

Mahasiswa menuntut DPRD Kolaka bisa bekerja lebih profesional serta lebih berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak kepada kelompok dan golongan tertentu.

Mahasiswa khususnya menyoroti masalah pertambangan di Kolaka.

Baca juga: Unik, Demo di DPRD NTB, Mahasiswa Berdandan seperti Joker

Mahasiswa menilai bahwa anggota DPRD sejak dulu hingga sekarang tidak dapat menyelesaikan masalah pertambangan bahan baku nikel di Kolaka.

Dalam orasinya, koordinator PMII bernama Ismi mengatakan, anggota DPRD tidak boleh melakukan hal yang pragmatis, yang akan merugikan masyarakat Kolaka.

"Kami mendesak persoalan pertambangan di Kolaka segera diselesaikan, contohnya harus melakukan investigasi konspirasi di sektor tambang," kata Ismi.

Menurut mahasiswa, saat ini sangat besar dugaan terjadinya konspirasi sejumlah pihak terkait aktivitas pertambangan bahan baku nikel di daerah Kecamatan Pemalas, Kabupaten Kolaka.

Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan tuntutan lain.

Salah satunya, mendesak anggota DPRD mendorong pengungkapan penembakan mahasiswa.

"Bukan hanya masalah pertambangan, kami juga mendesak anggota DPRD yang baru segera menangkap pelaku penembakan mahasiswa, yang salah satunya kader PMII," kata Ismi.

Mahasiswa terus menggelar aksi demonstrasi sambil membakar ban bekas hingga proses pelantikan anggota DPRD selesai dilakukan.

Baca juga: Dituduh Curi Cincin, Gadis di NTT Diikat lalu Dianiaya Kepala Desa dan Warga