Fakta Terbaru OTT Wali Kota Medan, Harta Rp 20 M hingga Setoran untuk Tutupi Biaya ke Jepang

Kompas.com - 17/10/2019, 11:22 WIB
Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta. ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYATWali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (tengah) mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (17/10/2019). KPK menahan Tengku Dzulmi Eldin karena terlibat dalam kasus dugaan penerimaan suap proyek dan jabatan oleh Walikota Medan 2014-2015 dan 2016-2021 serta menyita barang bukti uang sebesar Rp200 juta.
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ditangkap tim penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lewat operasi tangkap tangan (OTT) pada Selasa (15/10/2019) malam.

Selain wali kota, tim KPK juga mengamankan enam orang lainnya, yakni Kepala Dinas PU, protokoler, ajudan wali kota, dan pihak swasta.

Selain itu mereka mengamankan uang sekitar Rp 200 juta yang diduga berasal dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan, yang menyetor uang dalam jumlah tertentu kepada sang wali kota.

Baca juga: Wali Kota Medan Diduga Terima Suap dari Kepala Dinas PUPR

Berikut fakta terbaru OTT Wali Kota Medan Dzulmi Eldin:

 

1. Wali Kota Medan jadi tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin dan Kepala Bagian Protokoler Kota Medan Syamsul Fitri Siregar serta Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari sebagai tersangka.

Dzulmi dan Syamsul diduga sebagai penerima suap. Sementara, Isa diduga sebagai pemberi suap.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2019) menjelaskan mereka terjerat dalam kasus dugaan suap terkait urusan proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota Medan Tahun 2019.

Baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin sebagai Tersangka

 

2. Setor uang setiap bulan ke wali kota

IlustrasiThinkstock Ilustrasi
Wali Kota Medan Dzulmi Eldin diduga menerima suap secara bertahap dalam jumlah yang bervariasi dari Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari.

Isa pada 6 Februari 2019 dilantik oleh DZulmi sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kota Medan.

Setelah dilantik Isa diduga memberikan uang senilai Rp 20 juta setiap bulan pada periode Maret hingga Juni 2019 ke Dzulmi.

Pada 18 September 2019, Isa diduga kembali memberikan uang senilai Rp 50 juta ke Dzulmi.

Baca juga: Dzulmi Eldin, Wali Kota Medan Berprestasi Kini Jadi Tersangka Korupsi

 

3. Harta kekayaan capai Rp 20 miliar

Dzulmi menjabat sebagai Wali Kota sejak 2016. Dikutip dari situs e-lhkpn, pada 2016, harta kekayaan yang dilaporkan sebesar Rp 9.470.065.500

Sementara pada 2017, harta kekayaannya bertambah lebih dari dua kali lipat yakni Rp 20.283.104.516.

Terakhir kali ia menyerahkan LHKPN pada 31 Desember 2018. Total hartanya sebesar Rp 20.399.766.565.

Kekayaannya terdiri dari tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 11.581.954.000. Dzulmi dilaporkan memiliki tanah di Medan, Deli Serdang, dan Jakarta Selatan.

Selain itu, Dzulmi juga memiliki alat transortasi berupa mobil dna motor dengan total nilai kendaraan 193 juta.

Sedangkan harta bergerak lainnya yang ia miliki senilai Rp. 4.961.516.000 serta kas dan setara kas senilai Rp 3.663.296.565.

Dzulmi dilaporkan tak memiliki utang.

Baca juga: Jadi Tersangka, Harta Kekayaan Wali Kota Medan Mencapai Rp 20 Miliar

 

4. Diamankan saat fisioterapi

Wali Kota Medan Dzulmi Eldin usai mencoblos di TPS 112, Kota Medan, Rabu (17/4/2019)KOMPAS.com / MEI LEANDHA Wali Kota Medan Dzulmi Eldin usai mencoblos di TPS 112, Kota Medan, Rabu (17/4/2019)
Dzulmi Eldin diamankan sekitar pukul 23.00 WIB saat ia sedang melakukan fisioterapi di salah satu rumah sakit di Kota Medan.

Sebelumnya, Tim KPK pun mengamankan Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari di rumahnya sekitar pukul 21.30 WIB.

Pada Rabu dini hari, pukul 01.30 WIB, tim KPK bergerak ke kantor Dzulmi dan mengamankan Sultan beserta uang tunai sebesar Rp 200 juta di laci kabinet di ruang protokoler.

Baca juga: KPK Paparkan Kronologi OTT Wali Kota Medan

 

5. Tutupi biaya perjalanan ke Jepang

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam konferensi pers, Rabu (16/10/2019) menjelaskan uang setoran dari Kepala Dinas PUPR Kota Medan Isa Ansyari diduga untuk menutupi biaya non budget perjalanan dinasnya ke Jepang pada Juli 2019 lalu.

Dalam perjalanan dinas itu, Dzulmi rupanya turut membawa serta istri, dua orang anak dan beberapa orang lain yang tidak berkepentingan.

Bahkan, Dzulmi beserta rombongan pribadinya memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama tiga hari.

Akibatnya muncullaah pengeluaran perjalanan dinas yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan tidak dapar dibayar menggunakan dana APBD.

"Pihak tour and travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada DE (Dzulmi)," lanjut Saut.

Baca juga: Walkot Medan Memalak Anak Buah demi Tutupi Biaya Perjalanan ke Jepang

 

6. Ajudan dibawa ke kantor polisi

Pria yang diduga sebagai ajudan Walikota Medan T Dzulmi Eldin berinisial A saat masuk ke dalam mobil usai diperiksa di gedung Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu siang (16/10/2019). A tidak mau mengucapkan satu kata pun kepada wartawan.KOMPAS.COM/DEWANTORO Pria yang diduga sebagai ajudan Walikota Medan T Dzulmi Eldin berinisial A saat masuk ke dalam mobil usai diperiksa di gedung Satreskrim Polrestabes Medan, Rabu siang (16/10/2019). A tidak mau mengucapkan satu kata pun kepada wartawan.
Pria yang diduga ajudan Wali Kota Medan yang melarikan diri saat ditangkap tim KPK dibawa ke Polrestabes Medan, Rabu (16/10/2019).

Ia keluar dari gedung Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan pada pukul 13.51 WIB dan digelandang menuju ke parkir mobil.

Pria tersebut kemudian masuk mobil Toyota Avanza dengan nomor polisi BK 1136 FT berwarna silver gelap.

Mobil tersebut keluar meninggalkan gedung Polrestabes Medan pada pukul 14.00 WIB

Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Eko Hartanto saat ditanya wartawan hanya membenarkan bahwa ada pemeriksaan oleh penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Polrestabes Medan.

Dia mengaku tidak berhak memberikan jawaban. "Ada bang. Saya enggak berhak kasih info mas, maaf ya," katanya.

Baca juga: OTT KPK, Pria yang Diduga Ajudan Wali Kota Medan Dibawa dari Kantor Polisi

SUMBER: KOMPAS.com (Dylan Aprialdo Rachman, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Dewantoro | Editor : Diamanty Meiliana, Bayu Galih, Fabian Januarius Kuwado, Farid Assifa)



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Program Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Kartu UMKM Keren Jadi Andalan

Program Petahana dan Adik Menaker di Pilkada Mojokerto, Kartu UMKM Keren Jadi Andalan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jabar, Jateng, Banten, Sumsel, Babel, dan Lampung 26 Oktober 2020

Regional
Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Pria Ini Bakar 2 Bangunan Penginapan, Sebelumnya Marah-marah dan Ancam Resepsionis

Regional
15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

15 Pegawai Terinfeksi Covid-19, PLN Ponorogo Tetap Buka Pelayanan

Regional
Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Penjelasan BCA Digugat Nasabah karena Deposito Rp 5,4 M Tak Cair

Regional
Pilkada Mojokerto, Pasangan 'Yoni' Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Pilkada Mojokerto, Pasangan "Yoni" Janjikan Bantuan Modal Rp 50 Juta hingga Kemudahan Berinvestasi

Regional
Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Tidak Dibela Saat Dihajar Kakak Ipar, Perempuan Ini Pukul Ibu Kandung di Pinggir Jalan

Regional
UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

UPDATE Covid-19 di Jatim, DIY, Bali, NTT, NTB, Kalbar dan Kalsel 26 Oktober 2020

Regional
Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Pemuda yang Jatuh dari Jembatan Layang Kelok 9 Diduga Bunuh Diri

Regional
Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Sekolah Tatap Muka di Banjarmasin, Siswa Tak Boleh Cium Tangan Guru

Regional
Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Perempuan yang Pukul Lansia Dalam Video yang Viral Ternyata Ibu dan Anak

Regional
Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Pelaku Pembunuhan Perempuan Pekerja Kafe di Berau Ditangkap di Kalteng

Regional
Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Warga yang Keluar dan Masuk ke Riau Wajib Punya Hasil Rapid Test

Regional
Ini Program Pasangan 'Ikbar' di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Ini Program Pasangan "Ikbar" di Pilkada Mojokerto, dari Bantuan Desa Rp 5 M hingga Insentif untuk Guru

Regional
Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Perempuan Ini Suruh Keponakannya yang Masih SD Antar Sabu, Tak Diberi Jajan jika Menolak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X