Ini Alasan SPSI Tak Ikut Demo ke Jakarta Hari Ini

Kompas.com - 02/10/2019, 22:26 WIB
Bambang Subagyo, Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSPRTMM) SPSI Karawang  (tengah) bersama rekan-rekannya saat menjelaskan alasan tak ikut demo ke Jakarta, Rabu (2/10/2019). KOMPAS.COM/FARIDABambang Subagyo, Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSPRTMM) SPSI Karawang (tengah) bersama rekan-rekannya saat menjelaskan alasan tak ikut demo ke Jakarta, Rabu (2/10/2019).

KARAWANG, KOMPAS.com - Meski menolak RUU Ketenagakerjaan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) tak ikut demo di Jakarta pada 2 Oktober 2019.

Alasannya, aspirasi penolakan RUU Ketenagakerjaan sudah disuarakan pada 21 Agustus 2019 lalu.

Ketua PC Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman (FSPRTMM) SPSI Karawang, Bambang Subagyo, menyebutkan, pihaknya bersama elemen besar buruh lainnya telah menyuarakan penolakan RUU Ketenagakerjaan yang dinilai tidak memihak kaum buruh.

"Saat pembahasan dengan staf kepresidenan dan DPR saat itu, RUU Ketenagakerjaan tak masuk prolegnas. Bahkan kami sudah menyerahkan draf tandingan," kata Bambang di Sekretariat SPSI Karawang, Rabu (2/10/2019).

Baca juga: DPRD Jateng Janji Sampaikan Tuntutan Buruh ke Pemerintah Pusat

Bambang mengatakan, meski menolak seluruhnya RUU Ketenagakerjaan, SPSI dari tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten tidak ikut demo Oktober 2019. Pihaknya juga berkomitmen menjaga kamtibmas.

Hak buruh perempuan

Bambang menyebutkan, salah satu yang mereka perjuangkan yakni perlindungan buruh perempuan. Dimulai dari pemberian cuti haid, cuti melahirkan, cuti keguguran, penyediaan ruang menyusui, hingga perlindungan dari kekerasan seksual.

Bambang menyebut cuti haid tetap ada, termasuk di UU Nomor 13 tahun 2003. Ia memastikan perusahaan di Karawang memberikan cuti haid.

"Cuti haid masih berlaku. Satu dua hanya oknum (tidak memberikan cuti haid), secara mayoritas ada," katanya.

Bambang pun meminta perusahaan tidak mempersulit buruh perempuan yang mengajukan cuti haid.

Untuk mempermudah pengajuan cuti haid, ia mendorong semua perusahaan memiliki klinik. Sebab, syarat mengajukan cuti haid yakni menyertakan keterangan dari klinik atau dokter.

Baca juga: Tak Kalah dengan Mahasiswa, Polisi yang Jaga Demo Buruh Bawa Poster dengan Tulisan Menggelitik

Sebab, kata dia, sebenarnya bagian personalia atau klinik perusahaannya sudah punya data masing-masing pekerja wanita.

"Karena kalau haid mohon maaf, berkala dan biasanya tanggalnya tidak lompat-lompat. Jadi bagaimana cuti haid tetap dilaksanakan dan tidak membebani dari sisi pekerja perempuan tersebut," katanya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X