Kompas.com - 18/09/2019, 09:03 WIB
Sekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi. Dok Seknas JokowiSekretaris Jenderal Seknas Jokowi, Dedy Mawardi.

KOMPAS.com - Sekretariat Nasional Jokowi yang merupakan relawan pendukung Jokowi menyatakan setuju revisi undang-undang KPK. Sebab, hal itu dinilai untuk menguatkan lembaga antikorupsi itu.

Sekretaris Seknas Jokowi, Dedy Mawardi mengatakan, KPK merupakan lembarga negara, bukan negara dalam negara. Lembaga anti-rasuah itu dibentuk oleh pemerintah bersama parlemen melalui undang-undang.

"KPK itu bukan mandataris presiden, maka dalam menjalankan tugasnya sesuai UU 30/2002 harus independen dari kepentingan politik, ideologi maupun individu dan kelompok tertentu. Independen inilah marwah KPK sebagai Lembaga anti-rasuah di Republik Indonesia," kata Dedy dalam keterangan tertulis, Rabu (18/9/2019).

Baca juga: Semua Bakal Calon Rektor Unpad Setuju atau Netral atas Revisi UU KPK

Menurutnya, sebagian kalangan baik di eksternal maupun internal KPK, menyebut bahwa persetujuan Presiden Jokowi untuk revisi UU dianggap melemahkan KPK.

Padahal, kata dia, apa yang dilakukan Jokowi adalah semata menjaga kepentingan KPK sendiri sekaligus sebagai upaya untuk mengembalikan marwah KPK yang selama 2 periode kepimpinan KPK terakhir mulai dipersoalkan oleh masyarakat.

Dedy menilai, Jokowi berkomitmen memperkuat KPK. Oleh karena itu, Jokowi dengan tegas menolak poin-poin di dalam revisi UU KPK yang dinilai bisa melemahkan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Jokowi paham, KPK merupakan anak kandung Reformasi 98. Sebagai anak kandung reformasi KPK harus dijaga serta diperkuat sifat independennya agar KPK tidak digunakan sebagai alat politik bagi kelompok ideologi maupun politik tertentu," tandasnya.

Menurut Dedy, sikap Jokowi terkait revisi UU KPK itu tidak ada yang melenceng dari janji kampanyenya dulu. Kata dia, Jokowi tetap pada janjinya untuk berkomitmen menjaga dan memperkuat KPK.

Baca juga: Mahasiswa dan Masyarakat di Bali Nyalakan Lilin Tolak Revisi UU KPK

 

Jokowi dinilai menjaga KPK agar tetap independen, yakni terbebaskan dari intervensi lembaga hukum lainnya serta upaya kelompok tertentu yang berkehendak menjadikan KPK alat politik kepentingan tertentu.

"Jokowi sebagai Presiden wajib memperhatikan dinamika yang berkembang di dalam tubuh KPK maupun masyarakat. Sekali lagi KPK merupakan lembaga negara, bukan satu negara di dalam negara," kata Dedy.

"KPK harus dikelola oleh pimpinan serta karyawan yang berintegritas, independen dan terbebaskan dari kepentingan ideologi, agama, dan kelompok tertentu," tandasnya.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Kisah Kuli Bangunan di Lampung Utara yang Wakafkan Upahnya untuk Bangun Masjid

Regional
Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Vaksinasi di Madiun Capai 77 Persen, Wali Kota Maidi: Akhir September Bisa 80 Persen

Regional
Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Soal APBD Rp 1,6 Triliun di Bank, Bobby: Segera Dimaksimalkan untuk Gerakkan Ekonomi Medan

Regional
Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Masjid Az Zahra di Lampung Utara Resmi Dibangun, Dompet Dhuafa Gelar Peletakan Batu Pertama

Regional
Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Kejar Herd Immunity, Bupati IDP Optimistis Vaksinasi di Luwu Utara Capai 90 Persen

Regional
Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Dongkrak Perekonomian Kota Madiun, PKL Akan Dapat Pembinaan Khusus

Regional
Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Lewat Kepiting Bakau, Pembudidaya di Konawe Raih Cuan hingga Rp 352 Juta

Regional
Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Berkat Proyek Investasi Pabrik Minyak Goreng Sawit, Luwu Utara Raih Juara 2 SSIC 2021

Regional
Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Upaya Berau Coal Sinarmas Atasi Pandemi, dari Bakti Sosial hingga Dukung Vaksinasi

Regional
Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Selain Dana Sponsor Rp 5 Miliar, PLN Investasi Rp 300 Miliar untuk Dukung PON XX Papua

Regional
Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Gerakkan Masyarakat untuk Tangani Pandemi, BNPB Gelar Pelatihan 1.000 Relawan Covid-19 di DIY

Regional
Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Entaskan Pandemi di Samarinda, Satgas Covid-19 Gelar Pelatihan 1.000 Relawan

Regional
Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Kendalikan Pandemi di Riau, Gubernur Syamsuar Harap Relawan Covid-19 Lakukan Ini

Regional
Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Pemkab Dharmasraya Targetkan Vaksinasi Pelajar Selesai September, Jokowi Berikan Apresiasi

Regional
Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Ekspor Pertanian Meningkat Rp 8,3 Triliun, Jateng Raih Penghargaan Abdi Bakti Tani

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.