Mahasiswa dan Masyarakat di Bali Nyalakan Lilin Tolak Revisi UU KPK

Kompas.com - 15/09/2019, 21:05 WIB
Puluhan mahasiswa dan maayarakat Bali anti korupsi nyalakan lilin untuk menolak revisi UU KPK di Denpasar, Minggu (15/9/2019). KOMPAS.com/IMAM ROSIDINPuluhan mahasiswa dan maayarakat Bali anti korupsi nyalakan lilin untuk menolak revisi UU KPK di Denpasar, Minggu (15/9/2019).

DENPASAR, KOMPAS.com - Puluhan mahasiswa dan masyarakat Bali melakukan aksi di depan Monumen Bajra Sandhi Renon, Denpasar, Minggu (15/9/2019) malam.

Mereka menyalakan lilin sebagai bentuk kekecewaan atas revisi Undang-Undang KPK.

Dalam aksinya, peserta aksi membawa karangan bunga yang dibalut dengan kain hitam. Kain tersebut bertuliskan "telah matinya KPK".

Kemudian, di depannya dinyalakan lilin dan dibentuk menyerupai angka 16 yang disimbolkan usia KPK saat ini.

Baca juga: Presiden Diminta Stop Pembahasan Revisi UU KPK dengan DPR

 

Aksi dimulai dengan pembacaan doa bersama, yang dilanjutkan dengan pembacaan puisi secara bergantian.

Koordinator aksi, Made Aristya Kerta Setiawan mengatakan, aksi tersebut sebagai simbol berdukacita dan belasungkawa. Ia menganggap, KPK telah mati karena dilemahkan melaui revisi UU KPK.

"Di sini kami semua melakukan aksi belasungkawa dan berdukacita terhadap matinya KPK. Kenapa kami anggap mati, tadi sudah disampaikan beberapa hal terkait polemik yang terjadi belakangan ini," kata Aristya, di sela-sela aksi, Minggu (15/9/2019).

Selain karena revisi UU KPK oleh DPR, mereka berdukacita dengan terpilihnya pimpinan KPK yang dinilai bermasalah.

"Pertama soal calon pimpinan yang mana bermasalah dan saat ini sudah jadi pimpinan. Kedua, pembahasan tentang revisi Undang-Undang KPK," kata dia.

Baca juga: Civitas Akademika UGM Tuntut Pemerintah dan DPR Hentikan Pembahasan RUU KPK

Ada beberapa poin yang dianggap akan melemahlan KPK. Di antaranya adalah independensi yang terancam, penyadapan yang dipersulit dan dibatasi, pembentukan dewan pengawas yang dipilih DPR, sumber penyelidik yang dibatasi, penuntutan perkara korupsi harus koordinasi dengan Kejaksaan Agung, perkara yang dapat perhatian masyarakat tak lagi menjadi kriteria.

Kemudian, kewenangan pengambilalihan perkara di penuntutan dipangkas, kewenangan-kewenangan strategis dalam penuntutan dihilangkan, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan, serta wewenang KPK mengelola pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dipangkas.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Kisah Warga Desa Pana di NTT Alami Krisis Air Bersih, Kini Teraliri Harapan Pun Bersemi

Regional
DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

DMC Dompet Dhuafa Gelar Aksi Bersih-bersih Rumah Warga Terdampak Gempa Banten

Regional
Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Tanggapan Tim Ahli LPPM ULM, Usai Uji Coba Raperda Jalan Khusus DPRD Tanah Bumbu

Regional
BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

BPS Catat Penurunan Angka Penduduk Miskin Jateng hingga 175.740 Orang

Regional
Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Berdayakan Masyarakat Jateng, Ganjar Dapat Penghargaan dari Baznas

Regional
Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Ada Kasus Omricon di Kabupaten Malang, Wagub Emil Pastikan Terapkan PPKM Mikro Tingkat RT

Regional
Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Zakat ASN Pemprov Jateng 2021 Terkumpul Rp 57 Miliar, Berikut Rincian Penyalurannya

Regional
Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-'bully' Warganet

Berencana Kembalikan Bantuan dari Ganjar, Fajar Malah Di-"bully" Warganet

Regional
Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Cegah Omicron di Jateng, Ganjar: Tolong Prokes Dijaga Ketat

Regional
Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Sambut Tahun Baru, Dompet Dhuafa Gelar Doa Bersama di Lapas Narkotika Gunung Sindur

Regional
Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Bantuan Tunai Kurang Efektif Entaskan Kemiskinan, Pemprov Jateng Genjot Pembangunan RSLH

Regional
Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Hasil Monitor Dishub, Ada 162 Truk Angkutan Batu Bara Lintasi Underpass Banjarsari Per Jam

Regional
Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Cek Langsung ke Pasar Sukomoro, Wagub Emil Dapati Harga Bawang Merah Turun

Regional
Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Indeks Kebahagiaan Jateng Meningkat, Ganjar: Semua Tak Lepas dari Peran Masyarakat

Regional
Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Lewat JIF, Ridwan Kamil Terima Gagasan Program Stratregis Jabar dari 32 Profesional Muda

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.