Duduk Perkara Ratusan Mahasiswa Papua Pilih Pulang Kampung, Berawal dari Maklumat...

Kompas.com - 10/09/2019, 07:03 WIB
Gubernur Papua Lukas Enembe KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDIGubernur Papua Lukas Enembe
Editor Rachmawati

KOMPAS.com - Pada 21 Agustus 2019, Majelis Rakyat Papua (MRP) sempat mengeluarkan maklumat yang berisi tentang mahasiswa Papua yang tidak merasa nyaman dan tidak ada perlindungan untuk pulang ke kampung halaman.

Namun saat ini, maklumat tersebut telah direvisi.

Hal tersebut dijelaskan Ketua MRP Timotius Murib, ketika dihubungi Kompas.com, Minggu (8/9/2019).

Menurutnya, maklumat tersebut dikeluarkan saat aksi damai di Jayapura pada 19 Agustus 2019 lalu, yang diikuti oleh ribuan masyarakat dan mahasiswa.

Baca juga: 200 Mahasiswa asal Papua Pulang Kampung, MRP Akan Evaluasi Maklumat

Kala itu, para pengunjuk rasa ditemui Gubernur, Ketua MRP, dan Ketua DPR Papua.

Salah satu aspirasi yang dibacakan pendemo adalah meminta kepada Pemprov Papua, dalam hal ini gubernur, MRP dan DPRP, agar memulangkan mahasiswa Papua yang ada diseluruh Indonesia yang merasa tidak nyaman.

"Berdasarkan aspirasi tersebut maka MRP mengeluarkan maklumat (pada 21 Agustus), apabila adik-adik mahasiswa dan mahasiswi tidak merasa nyaman, tidak ada perlindungan dari provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, maka kami akan minta (mereka) untuk pulang, setelah pulang mereka lanjutkan pendidikan di Tanah Papua," tutur dia.

Setelah maklumat tersebut muncul, Timotius menyebut ada utusan dari Kapolri yang meminta MRP meninjau kembali maklumat tersebut.

"Kami akan menggelar rapat untuk melihat kembali maklumat kami, karena jangan-jangan maklumat kami itu dijadikan dasar oleh adik-adik kami pulang," kata dia.

Baca juga: Menurut Kapolda, Ini Alasan 700 Mahasiswa Asal Papua Pilih Pulang Kampung

Sebut 700 mahasiswa Papua pulang kampung

Kapolda Papua Irjen Rudolf A Rodja mengatakan, hingga kini sudah ada 700 mahasiswa asal Papua memilih pulang kampung.

Ia menyayangkan tindakan para mahasiswa tersebut dan menilai mereka harus menghindar dari kepentingan pihak tertentu yang ingin memperkeruh situasi di Papua.

Menurunya, ada indikasi yang membuat para mahasiswa Papua pulang kampung, salah satunya karena ada seruan dari kelompok tertentu.

"Jangan sampai adik-adik kita ini menjadi korban dari kepentingan-kepentingan elit-elit atau kelompok-kelompok. Ini yang harus kita cegah karena anak-anak ini adalah aset-aset bangsa yang perlu kita perhatikan masa depannya," ujar Rudolf di Jayapura, Senin (9/9/2019).

Menurut data kepolisian, dari 700 mahasiswa yang kembali, yang terbanyak berasal dari Manado, Sulwesi Utara sekitar 300 orang.

Baca juga: Kapolda Sebut Ada 700 Mahasiswa Papua Pilih Pulang Kampung

Gubernur Papua kebingungan

Petugas PLN sedang memperbaiki salah satu infrastruktur kelistrikan yang terdampak kerusuhan di Kota Jayapura pada 29 Agustus, Papua, Sabtu (31/08/2019)KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Petugas PLN sedang memperbaiki salah satu infrastruktur kelistrikan yang terdampak kerusuhan di Kota Jayapura pada 29 Agustus, Papua, Sabtu (31/08/2019)
Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku kaget saat mengetahui ratusan mahasiswa Papua memilih pulang kampung.

Padahal sebelumnya Panglima TNI dan Kapolri telah memberikan jaminan keamanan bagi mahasiswa dan pelajar asal Papua yang menempuh pendidikan di luar Papua.

"Memang sudah ada imbauan dari kami, saya arahkan waktu itu, kalau di NKRI tidak aman, kami pulangkan. Tapi ini aman, kenapa pulang, untuk apa?" tutur Lukas di Jayapura, Senin (9/9/2019).

Baca juga: 300 Mahasiswa Papua Pulang Kampung, Ini yang Akan Dilakukan Gubernur

Lukas menyayangkan sikap para mahasiswa yang tidak berkoordinasi dengan pemerintah daerah yang mengirim mereka berkuliah.

Terlebih, saat ini rekonsiliasi sedang dilakukan dan seluruh institusi terkait telah memberikan jaminan keamanan bagi seluruh mahasiswa asal Papua.

Namun, Lukas memastikan pemerintah daerah akan bersedia memfasilitasi para mahasiswa tersebut bila mereka bersedia kembali berkuliah di tempat sebelumnya.

"Jadi sekarang ini kami pusing mau taruh mereka (kampus mana). Kami akan panggil Gubernur, MRP dan DPR Papua Barat, Direktur Unima, Rektor Uncen, dan para bupati/wali kota untuk bicara kepulangan mahasiswa dalam jumlah besar tanpa pemberitahuan," ujar Lukas.

Baca juga: Pesawat Hercules Siap Angkut Mahasiswa Papua dan Papua Barat yang Pulang Kampung

Syarat teknis untuk pindah kuliah

Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) Apolo Safanpo usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen Rudolph A. Rodja, di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Senin (9/09/2019)KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI Rektor Universitas Cendrawasih (Uncen) Apolo Safanpo usai melakukan pertemuan dengan Kapolda Papua Irjen Rudolph A. Rodja, di Mapolda Papua, Kota Jayapura, Senin (9/09/2019)
Rektor Universitas Cendrawasih ( Uncen) Apolo Safanpo mengatakan para mahasiswa yang sudah kembali di Papua dipastikan telah meninggalkan proses pendidikan secara periodik.

Ia mengingatkan, tidak mudah memindahkan ratusan mahasiswa ke kampus-kampus yang ada di Papua karena ada beberapa hal yang harus dipenuhi.

"Di sini belum tentu juga mereka bisa diterima. Pertama karena daya tampung perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang ada di Tanah Papua itu sangat terbatas. Hal ini bisa dibuktikan di Uncen pada 2019 ada 12.800 calon mahasiswa yang melamar dan mengikuti tes dan seleksi, yang bisa kita tampung itu hanya 6.000 saja, walau daya tampung kami hanya 4.000," tuturnya.

Baca juga: 300 Mahasiswa Papua Pulang Kampung, Ini Komentar Rektor Uncen

Alasan lain, terang Apolo,  jurusan atau program studi dari kampus asal mereka di luar Papua belum tentua sama atau tersedia di kampus-kampus yang ada di Papua.

Walaupun ada program studi yang sama, tapi untuk pindah antar-universitas, harus memenuhi beberapa persyaratan teknis terkait akreditasi.

Selain itu tahun angkatannya harus sesuai agar bisa mendapat izin akses dari Pusdapim Kemenristekdikti untuk bisa mengambil data mereka ke dalam data Uncen.

"Yang terakhir, anak-anak kita yang berkuliah di perguruan tinggi swasta di luar Papua, itu sesuai dengan aturan perundang-undangan, tidak bisa masuk di perguruan tinggi negeri," kata Apolo.

Baca juga: [POPULER NUSANTARA] 200 Mahasiswa asal Papua Pulang Kampung | Santri Tewas Saat Menunggu Ibunya

Siapkan pesawat Herkules

Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.Hafidz Mubarak A Menko Polhukam Wiranto memberikan keterangan pers terkait kondisi terkini Papua di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019). Menko Polhukam Wiranto menyatakan aktivitas di Papua dan Papua Barat sudah mulai berangsur normal kembali, tapi akses internet masih tetap dibatasi oleh pemerintah dan akan segera dibuka kembali saat kondisi sudah kondusif. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/aww.
Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyebutkan bahwa Panglima TNI Hadi Tjahjanto akan mengirim pesawat Hercules untuk mengangkut mahasiswa Papua dan Papua Barat, yang pulang kampung ke daerah mereka dari sejumlah daerah lain di Indonesia.

"Atas prakarasa Panglima TNI, disiapkan angkutan Hercules untuk bisa mengangkut mereka kembali ke tempat belajar," ujar Wiranto sebelum rapat koordinasi perkembangan dan situasi terkini Papua dan Papua Barat di Kemenkopolhukam, Senin (9/9/2019).

Wiranto mengatakan, kepulangan mereka tersebut dibiayai oleh orangtua masing-masing dengan alasan adanya kekhawatiran perlakuan yang sewenang-wenang dari masyarakat sekitar.

"Ini isunya, isu yang digulirkan yang sampai ke orang tua di sana sehingga mereka menarik anak-anaknya kembali ke Papua dan Papua Barat," kata dia.

Baca juga: Wiranto Sebut Mahasiswa Papua dan Papua Barat Pulang akibat Kabar Burung

Persoalan pulang kampungnya mahasiswa asal Papua dan Papua Barat, menurut Wiranto menjadi salah satu konsern dari Presiden Jokowi terkait persoalan Papua.

Ia menjelaskan rencana penarikan kembali para mahasiswa asal Papua dan Papua Barat itu ke daerah tempat mereka belajar disertai dengan jaminan dari pejabat daerah setempat.

Jaminan tersebut adalah mahasiswa Papua dan Papua Barat di tempat mereka belajar tidak akan ada tekanan apa pun dan tak ada masyarakat yang mengganggu.

"Dititipkan kepada pejabat dimana mereka belajar untuk melindungi, merawat, memperlakukan mereka sebagai keluarga di daerah mereka belajar," ucap dia.

SUMBER: KOMPAS.com (Dhias Suwandi, Deti Mega Purnamasari)

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kadus: Lokasi Penemuan Yoni di Situs Candi Bowo Pernah Jadi Permukiman, Ditinggal Warga Sejak 1952

Kadus: Lokasi Penemuan Yoni di Situs Candi Bowo Pernah Jadi Permukiman, Ditinggal Warga Sejak 1952

Regional
Proyek Penyulingan Air Laut Rp 14 M Tak Berfungsi, Warga Pulau Ende Minum Air Asin

Proyek Penyulingan Air Laut Rp 14 M Tak Berfungsi, Warga Pulau Ende Minum Air Asin

Regional
Wisuda di Usia 85 Tahun, Kakek La Oede Jadi Sarjana Sastra Indonesia...

Wisuda di Usia 85 Tahun, Kakek La Oede Jadi Sarjana Sastra Indonesia...

Regional
Truk Roda 10 Disinyalir Jadi Penyebab Kelangkaan Solar di Sumbar

Truk Roda 10 Disinyalir Jadi Penyebab Kelangkaan Solar di Sumbar

Regional
[POPULER NUSANTARA] Polisi Tangkap Pelaku Pelempar Sperma di Tasikmalaya | Kakek Diwisuda pada Usia 85 Tahun

[POPULER NUSANTARA] Polisi Tangkap Pelaku Pelempar Sperma di Tasikmalaya | Kakek Diwisuda pada Usia 85 Tahun

Regional
Teror Harimau Hantui Warga Sumsel, Apa Penyebabnya?

Teror Harimau Hantui Warga Sumsel, Apa Penyebabnya?

Regional
Aktivis Antikorupsi di Aceh Tengah Hilang 10 Hari, Motor Ditemukan di Warnet

Aktivis Antikorupsi di Aceh Tengah Hilang 10 Hari, Motor Ditemukan di Warnet

Regional
5 Fakta Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Media Sosial hingga Pelaku Melawan Saat Ditangkap

5 Fakta Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Media Sosial hingga Pelaku Melawan Saat Ditangkap

Regional
Fakta Lengkap Teror Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Fakta Lengkap Teror Pelemparan Sperma di Tasikmalaya, Viral di Medsos hingga Pelaku Ditangkap

Regional
Ditjen Perkeretaapian: Longsor di Proyek Double Track Diduga Karena Faktor Alam, Pekerjaan Sementara Dihentikan

Ditjen Perkeretaapian: Longsor di Proyek Double Track Diduga Karena Faktor Alam, Pekerjaan Sementara Dihentikan

Regional
Sepekan Terakhir Selalu Diserang OTK, Perkuliahan di Kampus UMI Tetap Berjalan

Sepekan Terakhir Selalu Diserang OTK, Perkuliahan di Kampus UMI Tetap Berjalan

Regional
Tetangga Ungkap Kegiatan Ibu Remaja Keterbelakangan Mental yang Ditemukan Tewas Terkubur di Pekarangan,

Tetangga Ungkap Kegiatan Ibu Remaja Keterbelakangan Mental yang Ditemukan Tewas Terkubur di Pekarangan,

Regional
Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ajak Mendikbud Mencerdaskan Bangsa

Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir Ajak Mendikbud Mencerdaskan Bangsa

Regional
Cerita di Balik Kakek Selesaikan Wisuda pada Usia 85 Tahun, Pesan Almarhum Anak Jangan Hanya Sampai D3

Cerita di Balik Kakek Selesaikan Wisuda pada Usia 85 Tahun, Pesan Almarhum Anak Jangan Hanya Sampai D3

Regional
Tabrakan Maut Mobil Colt T Vs L300, Sopir Diduga Hilang Kendali, Satu Orang Tewas

Tabrakan Maut Mobil Colt T Vs L300, Sopir Diduga Hilang Kendali, Satu Orang Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X