Gubernur Murad Ismail: Kebijakan Menteri Susi di Sektor Perikanan Rugikan Maluku

Kompas.com - 04/09/2019, 22:13 WIB
Gubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019) KOMPAS.COM/RAHMAT RAHMAN PATTYGubernur Maluku Murad Ismail saat menyampaikan sambutan dalam acara pelantikan Penjabat Sekda Maluku di Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019)

AMBON, KOMPAS.com - Gubernur Maluku Murad Ismail mengungkapkan regulasi dan kebijakan dari sektor perikanan sangat merugikan Maluku.

Menurut Murad beberapa kebijakan yang merugikan Maluku seperti adanya sistem dana bagi hasil (DBH) sebagai daerah penghasil yang tidak adil, kewenangan perizinan, dan regulasi yang mengatur retribusi daerah.

“Setiap tahun triliunan rupiah dibawa keluar dari Maluku, tapi yang balik dalam bentuk DBH sektor perikanan tidak sampai Rp 11 miliar, dengan rincian setiap kabupaten dan kota hanya memperoleh Rp 983 juta,” ungkap Murad Ismail dalam keternagan tertulisnya yang diterima Kompas.com dari Humas Pemprov Maluku, Rabu malam (4/9/2019).

Soal batasan kapal 30 GT

Murad menjelaskan, jumlah kapal ikan yang memperoleh izin operasi dari Pemerintah Provinsi Maluku pun tercatat hanya 288 kapal, karena adanya batasan dibawa 30 GT.

Sementara jumlah izin kapal ikan yang dikeluarkan Menteri Keluatan dan Perikanan Susi Pudjiastuti untuk beroperasi di wilayah perairan Maluku, kata Murad, sebanyak 1.640 kapal.

"Anehnya, kapal-kapal ini tidak mempekerjakan orang Maluku, anak-anak daerah saya. Home based-nya pun menggunakan pelabuhan yang semestinya dilabuhi oleh kapal-kapal izin provinsi," bebernya.

Baca juga: Tak Ada Sekolah dan Jalan di Inamosol, Gubernur Maluku Didemo Warga

Soal strategisnya Maluku

Mantan Komandan Brimob Polri ini mengatakan begitu strategisnya perairan laut Maluku membuat daerah ini yang paling banyak berdiri Unit Pelaksana Tugas (UPT) KKP di daerah.

Dari delapan UPT KKP yang ada, tujuh UPT lawannya diberikan oleh Pemerintah Provinsi Maluku.

Dia menambahkan tujuh UPT KKP yang berdiri diatas lahan Pemerintah Provinsi Maluku antara lain Balai Perikanan Budidaya Laut (BPBL) Ambon, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, PPN Tual, dan Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Ambon.

“Hanya satu UPT yakni Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Ambon yang menggunakan lahan bekas Balai Ketrampilan Penangkapan Ikan (BKPI),” katanya.

Menurut Murad, kebaikan Maluku termasuk potensi perikanan Maluku yang diambil selama ini, tidak sebanding dengan pendapatan balik yang diperoleh Maluku dari sektor ini.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu Dibunuh dan Ayah Dipenjara, Siswa SMP di Kupang Tewas Gantung Diri

Ibu Dibunuh dan Ayah Dipenjara, Siswa SMP di Kupang Tewas Gantung Diri

Regional
Korban Gempa Maluku yang Masih Dirawat di RS Capai Ribuan Orang

Korban Gempa Maluku yang Masih Dirawat di RS Capai Ribuan Orang

Regional
Kronologi Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri dengan Senapan Angin

Kronologi Suami Tembak Pria yang Diduga Selingkuhan Istri dengan Senapan Angin

Regional
Risma Akan Manfaatkan Semburan Minyak di Surabaya untuk Alat Pompa Air

Risma Akan Manfaatkan Semburan Minyak di Surabaya untuk Alat Pompa Air

Regional
Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

Ribuan Buruh di Jatim Siap Jaga Kondisi Aman Jelang Pelantikan Presiden

Regional
Setelah Cuitan Bermasalah Istri Eks Dandim Kendari, Anggota Persit Diberi Pelatihan

Setelah Cuitan Bermasalah Istri Eks Dandim Kendari, Anggota Persit Diberi Pelatihan

Regional
Pernah Berjaya Tahun 1980-an, Perahu Tambangan Mulai Ditinggalkan Warga Samarinda

Pernah Berjaya Tahun 1980-an, Perahu Tambangan Mulai Ditinggalkan Warga Samarinda

Regional
Keluhan Warga Palembang soal Kabut Asap: Dada Sesak, Abu Sampai Masuk Rumah

Keluhan Warga Palembang soal Kabut Asap: Dada Sesak, Abu Sampai Masuk Rumah

Regional
Tim Densus 88 Antiteror Sita Amunisi dan Bahan Peledak dari Satu Terduga Teroris

Tim Densus 88 Antiteror Sita Amunisi dan Bahan Peledak dari Satu Terduga Teroris

Regional
Wali Kota Hendi Ganti Rugi Alat Musik Pengamen yang Rusak Saat Penertiban

Wali Kota Hendi Ganti Rugi Alat Musik Pengamen yang Rusak Saat Penertiban

Regional
Bupati Sedih Pandeglang Sering Ditimpa Musibah, Mulai Tsunami hingga Penusukan Wiranto

Bupati Sedih Pandeglang Sering Ditimpa Musibah, Mulai Tsunami hingga Penusukan Wiranto

Regional
6 Fakta Terkini Gunung Merapi Semburkan Awan Panas, Akumulasi Gas hingga Hujan Abu Tipis

6 Fakta Terkini Gunung Merapi Semburkan Awan Panas, Akumulasi Gas hingga Hujan Abu Tipis

Regional
Belasan Penyu Dilindungi Ditangkap dan Dibunuh, Diambil Daging dan Cangkangnya

Belasan Penyu Dilindungi Ditangkap dan Dibunuh, Diambil Daging dan Cangkangnya

Regional
Sel Tahanan Polsek Peusangan Bireuen Dibobol, 7 Narapidana Kabur

Sel Tahanan Polsek Peusangan Bireuen Dibobol, 7 Narapidana Kabur

Regional
Sopir Tak Bisa Kuasai Kemudi, Gran Max Kecelakaan di Tol Boyolali-Salatiga, 1 Tewas

Sopir Tak Bisa Kuasai Kemudi, Gran Max Kecelakaan di Tol Boyolali-Salatiga, 1 Tewas

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X