Ini Fakta Tri Susanti, Tersangka Kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua

Kompas.com - 31/08/2019, 11:03 WIB
Tri Susanti (tengah) ditemani kuasa hukumnya di Mapolda Jatim. KOMPAS.com/A. FAIZALTri Susanti (tengah) ditemani kuasa hukumnya di Mapolda Jatim.

KOMPAS.com - Sosok Tri Susanti, salah satu tersangka dalam kasus kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan, Surabaya, tiba-tiba menjadi sorotan masyarakat.

Politisi perempuan asal Surabaya itu diduga menyebar secara aktif informasi berisi ujaran kebencian yang memicu aksi kekerasan di asrama.

Tak hanya itu, kerusuhan di asrama pada hari Sabtu (17/8/2019) diduga memicu aksi massa di Papua dan Papua Barat. 

Polisi pun sudah menetapkan Mak Susi, panggilan akrab Tri Susanti, menjadi tersangka pada hari Rabu (28/8/2019).

Dikutip dari KompasTV, Tri sempat menjadi salah satu saksi BPN Prabowo-Sandiaga di Mahkamah Konstitusi.

Saat itu, Tri Susanti bersaksi soal daftar pemilih fiktif di lingkungan rumahnya terkait sengketa hasil Pilpres pada Juni lalu. Tri juga juga pernah mejadi Caleg Gerindra untuk DPRD Surabaya pada Pemilu 2019.

Berikut ini sejumlah fakta tentang Mak Susi dalam kasus kerusuhan massa di asrama mahasiswa Papua di Surabaya:

1. Pernah sebagai Wakil Ketua FKPPI Surabaya

Tri dikenal aktif dalam Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI/Polri (FKPPI) Surabaya.

Dirinya bahkan diberi tanggung jawab sebagai wakil ketua. Namun demikian, FKPPI merasa tidak pernah mengintruksikan anggotanya untuk menggelar aksi di depan Asrama Papua Surabaya di Jalan Kalasan pada 16 Agustus 2019.

"Nama ormas FKPPI Surabaya hanya dicatut. Kami tidak pernah menginstruksikan untuk menggelar aksi protes di Jalan Kalasan," kata Ketua FKPPI Surabaya Hengki Jajang saat dikonfirmasi, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: 7 Fakta Baru Kerusuhan Jayapura, Pasukan Marinir Datang hingga Polisi Buru Provokator

2. Tri dipecat FKPPI karena terlibat aksi massa 

Setelah tersiar Tri menjadi korlap aksi kerusuhan di asrama mahasisa Papua, pengurus FKPPI Surabay dan Jawa Timur segera menggelar pertemuan.

Dari hasil pertemuan tersebut, sejak Kamis (22/8/2019) pihaknya mengeluarkan Tri Susanti dari pengurus FKPPI Surabaya.

"Ini sudah keputusan organisasi karena yang bersangkutan telah melakukan hal di luar instruksi organisasi dan dampaknya mengancam keutuhan NKRI," ujar Hengki.

Baca juga: Tri Susanti, Wakil Ormas, Minta Maaf karena Terpancing Kabar Mahasiswa Papua Rusak Merah Putih

3. Kerusuhan meluas, Tri minta maaf

Usai kerusuhan massa meluas hingga Papua dan Papua Barat, Mak Susi pun muncul mewakili ormas dan mengatakan permintaan maaf ke publik.

Menurutnya, pihaknya tak berniat mengusik warga Papua yang berada di Surabaya.

“Kami atas nama masyarakat Surabaya dan rekan-rekan ormas menyampaikan permohonan maaf,” ujar Tri sebagaimana dikutip dari Kompas Petang di KompasTV, Selasa (20/8/2019).

Kericuhan yang terjadi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, berawal dari informasi adanya perusakan bendera merah putih.

“Kami hanya ingin bahwa Papua ini Indonesia. Kami hanya mau bendera merah putih,” kata Tri. “Jadi tujuan utama kami untuk merah putih dan berdampak seperti itu,” lanjut dia.

Baca juga: Buntut Aksi di Asrama Mahasiswa Papua, Wakil Ketua FKPPI Surabaya Dicopot

4. Tri diperiksa polisi selama10 jam

Tri sempat diperiksa selama 10 jam di Markas Polda Jatim sejak pukul 15.00 WIB dari Senin (26/8/2019), terkait aksi pengepungan asrama mahasiswa Papua.

Saat itu tim penyidik mendalami dugaan ujaran kebencian yang dilakukan Tri Susanti melalui grup WhatsApp. Ada 26 pertanyaan yang diajukan penyidik.

Selain Tri Susanti, ada lima anggota organisasi kemasyarakatan (ormas) yang telah diperiksa polisi. Saat itu, tim kuasa hukum Tri belum mendapat informasi terkait status hukum kliennya itu.

"Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi resmi dari polisi. Mohon waktu," kata Sahid, kuasa hukum Tri melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (28/8/2019) malam.

Baca juga: Fakta Tri Susanti Jadi Tersangka Ujaran Kebencian di Asrama Mahasiswa Papua

5. Diduga sebar hoaks, Tri jadi tersangka dan dicekal

Setelah melakukan penyelidikan dan mendalami keterangan para saksi, polisi tetapkan Tri Susanti sebagai tersangka.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo ketika dihubungi, mengatakan, penetapan tersangka Tri didasari sejumlah alat bukti, yakni video elektronik pernyataan Tri di sebuah berita, video serta narasi yang viral di media sosial, dan rekam jejak digital.

Seperti diketahui, pada 14 Agustus 2019, Tri mengundang sejumlah organisasi masyarakat di sebuah warung di Jalan Penataran Surabaya.

Lalu, pada 15 Agustus 2019, Tri mengunggah pengumuman dalam sebuah grup WhatsApp berisi kata-kata,

"Karena ada kemungkinan masalah bendera di depan Asrama Kalasan akan dibuat besar, digoreng oleh mereka bila butuh perhatian internasional. Semoga hanya dendam coklat saja, masalah penahanan mahasiswa di Polda Papua".

Selanjutnya, pada 16 Agustus 2019, Tri Susanti mengunggah gambar di grup WhatsApp Info KB FKPPI.

Tri Susanti mengatakan, "Bendera merah putih dibuang ke selokan oleh kelompok separatis di Surabaya pada Jumat 16 Agustus 2019, pukul 13.30 WIB, tepatnya di depan asrama mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya".

Kemudian, pada 17 Agustus 2019, di grup WhatsApp yang sama, Tri Susanti kembali menulis komentar,

"Mohon perhatian urgent, kami butuh bantuan massa, karena anak Papua akan melakukan perlawanan dan telah siap dengan senjata tajam dan panah. PENTING PENTING PENTING".

Selanjutnya, dalam aksi pada 17 Agustus 2019, muncul ujaran-ujaran rasial yang disebut memicu aksi kerusuhan di sejumlah daerah di Papua dan Papua Barat.

Setelah jadi tersangka, penyidik juga telah mengajukan surat pencekalan terhadap yang bersangkutan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

"Permohonan pencekalan telah diajukan. Surat panggilan juga telah disampaikan. Sejauh ini, telah diperiksa 16 saksi terkait dan telah diperiksa ahli," ungkap Dedi, Rabu (28/8/2019).

Baca juga: Fakta Terbaru Tri Susanti dalam Kerusuhan di Asrama Mahasiswa Papua, Dijerat Pasal Berlapis hingga Cekal 6 Ormas

6. Dijerat pasal berlapis

Dalam kasus tersebut, Tri disangka Pasal 45A ayat 2 juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Namun, saat pemeriksaan sebagai tersangka, Tri urung memenuhi panggilan polisi karena sakit.

"Yang bersangkutan sedang sakit karena kelelahan. Ada suratnya dari dokter," kata Sahid, dikonfirmasi Jumat (30/8/2019).

Dia mengaku meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan Tri Susanti pada pekan depan.

"Kalau tidak Senin ya Selasa, kita minta diundur," jelasnya.

Baca juga: Mengaku Sakit, Tri Susanti Absen Pemeriksaan Tersangka di Mapolda Jatim

7. Polisi tetapkan satu orang lagi jadi tersangka, inisial SA

Tim penyidik Ditreskrimsus Polda Jatim kembali menetapkan tersangka dalam kasus pengepungan asrama mahasiswa Papua di jalan Kalasan, Surabaya.

Berdasar penyelidikan video dari laboratorium forensik dan mendalami keterangan saksi, seorang bernama SA ditetapkan tersangka.

"SA diketahui mengeluarkan kata-kata mengandung rasis dan diskriminasi kepada penghuni asrama," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Jumat (30/8/2019).

SA, kata Luki, dianggap melanggar Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Sayangnya, Luki belum menyebut dari kelompok ormas mana tersangka SA dimaksud.

"Itu nanti, tunggu pendalaman saja," terang Luki.

Baca juga: SA, Tersangka Baru Aksi Protes Perusakan Bendera di Asrama Papua

Sumber: KOMPAS.com (Achmad Faizal, Candra Setia Budi, Rachmawati, Ambaranie Nadia Kemala Movanita)



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Tak Cuma Online, Pelajar SD dan SMP di Surabaya Bisa Belajar lewat Televisi

Regional
Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Bayi Usia 8 Hari di Kudus Meninggal, Terkonfirmasi Positif Covid-19

Regional
4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

4 Orang Tertimbun Longsor di Sibolga, 2 Tewas

Regional
Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Rekor Baru Penambahan Kasus Covid-19 di Riau

Regional
Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Kapolda Maluku Menyuapi Sejumlah Taruna Akpol, Ingatkan Jangan Serakah

Regional
Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Pengunjung Pulau Komodo Dibatasi Maksimal 50.000 Orang Setahun

Regional
Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Satu Penumpang Positif Corona, Lion Air: Bukan Kesalahan dan Kesengajaan Maskapai

Regional
Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Erick Thohir: Bio Farma Siap Produksi 250 Juta Dosis Vaksin Covid-19, Tersedia Mulai Desember 2020

Regional
Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Masuk Zona Hijau Covid-19, Pemkot Kupang Pertimbangkan Buka Sekolah

Regional
Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Kronologi Lengkap Temuan Kerangka Wanita Berjaket Merah Wonogiri, Hilang Jejak Usai Jual Motor

Regional
Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Soal Klaim Risma Surabaya Jadi Hijau, Kadis: Yang Berubah Bukan Zona, tapi Reproduksi Efektif

Regional
Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Anggota DPRD Maluku Positif Covid-19: Sebelum Swab, Saya Ikut Rapat di Kantor

Regional
Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Mahasiswa Unnes Adukan Mendikbud Nadiem Makarim ke Komnas HAM

Regional
Pegunungan Menoreh Akan Dilengkapi Kereta Gantung

Pegunungan Menoreh Akan Dilengkapi Kereta Gantung

Regional
Keluar Masuk Makassar Tak Perlu Lagi Surat Bebas Covid-19

Keluar Masuk Makassar Tak Perlu Lagi Surat Bebas Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X