Ditarik Pajak 10 Persen dan Warung Dijaga Satpol PP, Pengusaha Warkop Protes

Kompas.com - 30/08/2019, 16:52 WIB
Para pedagang usaha warung makan dan minum di Luwu Timur, Sulawesi Sealatan, berdialog dengan pemerintah daerah menolak pemberlakuan pajak 10 persen karena dinilai membebani mereka, Jumat (30/08/2019) KOMPAS.com/ MUH AMRAN AMIRPara pedagang usaha warung makan dan minum di Luwu Timur, Sulawesi Sealatan, berdialog dengan pemerintah daerah menolak pemberlakuan pajak 10 persen karena dinilai membebani mereka, Jumat (30/08/2019)

LUWU TIMUR, KOMPAS.com - Ratusan pengusaha warung makanan dan warung kopi di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Jumat (30/08/2019), berunjuk rasa di kantor Badan Pendapatan Keuangan Daerah Luwu Timur untuk menolak kenaikan pajak 10 persen sesuai Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di daerah tersebut.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tersebut oleh para pengusaha dianggap memberatkan dan ribet serta terkesan melanggar hak privasi pedagang.

Sebab, kata pengusaha, dalam sistem yang diterapkan Dinas Pendapatan Keuangan Daerah, pedagang harus menggunakan mesin invoice atau mesin pencetak transaksi invoice dan mengambil alih peran kasir yang ada di setiap warung makanan dan minuman.

Baca juga: Indekos dengan Kamar di Bawah 10 Unit Juga Bakal Dikenakan Pajak

Tak sampai di situ, pemerintah daerah juga menempatkan personel Satpol PP di setiap warung sehingga membuat pengunjung jadi risih. 

Tolak pajak 10 persen

Ketua Asosiasi Pedangan Rumah Makan dan Warkop se-Luwu Timur, Taming mengatakan, pedagang menolak penerapan pajak tersebut dan meminta menjadi pungutan retribusi.

Sebab, kondisi Luwu Timur saat ini tidak bisa disamakan dengan kota besar lain yang sudah pesat kemajuannya.

“Kami pedagang resah dengan diberlakukannya pajak 10 persen dan mengharuskan menggunakan invoice. Kami pedagang sepakat menolak penggunaan Envosie dan sepakat untuk menetapkan retribusi setiap bulan,” kata Taming, saat dikonfirmasi.

Menurutnya, dengan menempatkan petugas Satpol PP di rumah makan maupun warung-warung sangat tidak beretika.

“Cara pemerintah inilah dianggap tidak beretika dan tidak berprikemanusiaan, malah terkesan melanggar hukum dengan menempatkan Satpol PP di rumah makan maupun warung-warung,” ujarnya.

Aksi pedangang ini diterima langsung Kepala Badan Pendapatan dan Keuangan Daerah Luwu Timur, untuk berdialog.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X