BUMN Timah Tolak Gunakan PLB Program Jokowi, Ini Alasannya...

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Timah Tbk menilai, keberadaan gudang Pusat Logistik Berikat (PLB) di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, kurang efisien digunakan untuk penjualan timah batangan milik mereka.

Direktur Utama PT Timah Tbk M Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, jarak pusat produksi dengan gudang berjauhan sehingga tidak efisien.

"Kami punya pengolahan di Kundur, Kepri. Kalau dibawa dulu ke Bangka, kemudian dijual kan tidak efisien," kata Riza seusai menghadiri pelepasan ekspor perdana di gudang BGR Pangkal Pinang, Senin (26/8/2019).

Dia menuturkan, jika kerja sama ingin dilakukan, maka gudang harus dibangun di wilayah operasional PT Timah.

Baca juga: Emil Pastikan AIC Akan Terlibat dalam Program Citarum Harum

Selain di Kundur, Kepri, PT Timah juga memiliki pabrik peleburan di Bangka Barat yang jaraknya hampir 100 kilometer dari PLB Ketapang Pangkal Pinang.

Menurut Riza, ongkos operasional sangat diperhatikan pihaknya mengingat sengitnya persaingan serta harga jual timah yang terus berfluktuasi.

Termasuk dalam penggunaan bursa, PT Timah, kata Riza, bersikap dinamis melihat nilai bisnis yang ada.

Saat ini, yang menjadi pilihan cukup banyak seperti London Metal Excange (LME), Kuala Lumpur Tin Market (KLTM), Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX).

"Kami tidak patok di bursa tertentu, tapi mana yang menguntungkan di situ jual," ujar dia.

Di satu sisi, Riza menilai upaya pemerintah untuk memperkuat pasar timah di kancah internasional sudah sangat baik.

Hanya dalam transaksi di lapangan, faktor efisiensi dan potensi keuntungan menjadi pertimbangan demi mengamankan perusahaan.

Sementara itu, pengelola PLB Ketapang Pangkal Pinang sempat mengeluhkan tidak adanya komitmen pengelola smelter untuk menggunakan gudang PLB.

Padahal, pendirian PLB bagian dari arahan Presiden Joko Widodo pada setiap provinsi yang memiliki komoditas ekspor.

Baca juga: Jelang Tes CPNS 2019, Pangkal Pinang Sediakan 55 Komputer Penguji

Dalam gudang PLB Ketapang Pangkal Pinang bahkan telah dilengkapi kantor Bea Cukai yang khusus mengalkulasi penerimaan negara.

"Catatan kami sejak tiga tahun terakhir, PT Timah baru satu kali di sini. Sementara smelter swasta sedang banyak berhenti karena belum sertifikasi," kata Manajer PT Tantra KS, Wiriyandi, selaku pengelola PLB Ketapang.

Menurut dia, tidak adanya kesatuan langkah eksportir dalam penggunaan PLB karena memang tidak ada regulasi khusus yang mengatur hal itu.

Imbasnya, saat ini banyak eskportir jalan sendiri-sendiri, membuat PLB kehilangan pemasukan yang berakibat terseoknya ongkos operasional.