Fakta Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota Baru, Pemerataan Ekonomi hingga Siapkan 300.000 Hektar Lahan

KOMPAS.com - Presiden Jokow Widodo (Jokowi) resmi mengumunkan ibu kota baru berada di Kalimantan.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intesif.

Sebelum mengumumkan lokasi ibu kota baru pada Senin (26/8/2019) siang, Presiden Joko Widodo sempat menjelaskan tiga alasan mendasar untuk menentukan wilayah ibu kota baru.

Tiga alasan mendasar tersebut adalah masalah infrastruktur, fasilitas pendukung, dan lokasi yang terpisah dari pusat ekonomi dan bisnis.

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, warga Kalimantan Timur menyambut baik rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas'ud mengaku kaget dan terharu daerahnya menjadi lokasi baru ibu kota.

Gafur mengatakan, Kaltim siap menjadi ibu kota baru karena memiliki pelabuhan dan bandara internasional.

Berikut fakta Kaltim jadi ibu kota baru:

1. Ibu kota baru berada di Kalimantan

KOMPAS TV Siaran langsung pernyataan Presiden Jokowi mengenai lokasi ibu kota baru yaitu Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.

"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Ibu Kota Baru di Sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim

2. Pemerataan dan keadilan ekonomi

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla dan pejabat terkait (dari kiri) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dan Gubernur Kaltim Isran Noor, memberikan keterangan pers terkait rencana pemindahan Ibu Kota Negara di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). Presiden Jokowi secara resmi mengumumkan keputusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

Jokowi mengatakan, selama ini denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa.

Kegiatan ekonomi yang terpusat ini membuat Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa.

Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks pemerataan.

Ia berharap pemindahan ibu kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.

Baca juga: Jadi Ibu Kota Baru, Ini Keunggulan Kalimantan Timur

3. Warga gembira

KOMPAS.com/ZAKARIAS DEMON DATON Gubernur Kaltim Isran Noor saat diwawancara awak media di kediamannya Jalan Adipura, Samarinda, Kamis (22/8/2019).

Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor mengatakan, warga Kalimantan Timur menyambut baik rencana Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur.

"Masyarakat gembira mengenai informasi telah diumumkannya (ibu kota) oleh Bapak Presiden bahwa rencana ibu kota negara di Kaltim yaitu Penajam Paser Utara (PPU) dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara," ujar Isran saat wawancara dengan Kompas TV, Senin.

Isran mengatakan, Pemprov Kalimantan Timur sudah siap untuk menyambut rencana itu.

Baca juga: Gubernur: Warga Gembira Jokowi Umumkan Kalimantan Timur Jadi Ibu Kota

4. Jokowi sudah 2 kali ke PPU

ANTARANEWS/NOVI ABDI Tim terpadu bersama Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Hadi Mulyadi meninjau lokasi pembangunan rel Kereta Api di wilayah Penajam Paser Utara, Rabu (26/6/2019).

Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud mengatakan, sebelum memilih sebagian wilayah PPU sebagai ibu kota baru, Presiden Jokowi telah dua kali datang ke daerah yang berada di Kalimantan Timur itu.

"Sebelum Bapak Presiden mengumumkan pemindahan ibu kota baru ini, saya hitung ada dua kali beliau datang ke sini," ujar Abdul seperti dikutip dari Kompas TV, Senin.

Abdul mengatakan, Jokowi pernah datang ke PPU tepatnya melihat Pelabuhan Bulu Minung yang hendak dibuatkan jalur kereta api borneo. Jokowi juga pernah datang untuk membuat national science geopark untuk kemaritiman.

Baca juga: Sebelum Umumkan Lokasi Ibu Kota Baru, Jokowi Sudah 2 Kali ke Penajam Paser Utara

5. Siapkan lahan 300.000 hektar

KOMPAS.com/BAMBANG P. JATMIKO Ilustrasi lahan gambut

Abdul Gafur Mas'ud mengaku telah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar, sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian wilayah PPU menjadi ibu kota baru.

Menurut Bupati Abdul, pemerintah pusat hanya tinggal menentukan titik mana yang dianggap cocok dan sesuai di lahan tersebut.

"Kami sebenarnya, sebelum diumumkan, sudah menyiapkan lahan seluas 300.000 hektar. Sekarang kami tunggu perintah Presiden dan pemerintah pusat dimana titik lokasinya itu," kata Bupati PPU Abdul saat diwawancarai KompasTV, Senin.

Baca juga: 300.000 Hektar Lahan di Penajam Paser Utara Siap Dipilih Jadi Lokasi Ibu Kota Baru

6. Cegah spekulan tanah

PIXABAY/Free-Photos Ilustrasi

Abdul Gafur Mas'ud mengaku telah mempersiapkan strategi untuk mencegah munculnya spekulan tanah sebagai kemungkinan buruk yang muncul dari pengumuman ibu kota baru oleh Presiden RI Joko Widodo, Senin.

Pertama, pemerintah kabupaten sudah berupaya menekan nilai jual tanah di wilayah Penajam Paser Utara tidak naik.

Hal itu dilakukan bahkan sebelum Jokowi mengumumkan wilayah kabupaten ini menjadi sebagian dari lokasi ibu kota baru RI.

“Sebelum diumumkan, saya juga sudah tekan agar NJOP di Penajam Paser Utara itu tidak naik,” ujar Gafur dalam wawancara bersama Kompas TV, Senin.

Baca juga: Penajam Paser Utara Jadi Ibu Kota Baru, Ini Strategi Cegah Spekulan Tanah

7. PPU disebut daerah tertinggal

SHUTTERSTOCK Ilustrasi daerah tertinggal

Abdul Gafur Masud mengatakan, PPU telah siap 100 persen untuk mendukung keputusan Presiden Jokowi memindahkan ibu kota ke sebagian wilayah PPU, Kalimantan Timur.

"Kami melihat antusiasme masyarakat sangat welcome ada perubahan di PPU. Seperti yang kita tahu PPU adalah daerah yang tertinggal, bukan seperti kota. Kami ini seperti kabupaten yang dianaktirikan. Saat disebut PPU pemindahannya, kami sangat bersyukur," ungkap Abdul, Senin.

Abdul mengatakan, dengan pemindahan ini dibutuhkan penyatuan pemikiran antara eksekutif, legislatif dan yudikatif di PPU untuk mendukung rencana pemindahan ini.

Baca juga: Sebelum Dipilih Jadi Ibu Kota, Penajam Paser Utara Disebut Tertinggal dan Dianaktirikan

Sumber: KOMPAS.com (David Oliver Purba, Zakaria Demon Daton, Ambaranie Nadia Kemala Movanita, Michael Wismabrata,Farid Assifa, Ihsanudi)