KPK Dalami Dugaan Korupsi Bantuan Keuangan Pemprov Jatim, Ini Kata Ketua DPRD Tulungagung

Kompas.com - 14/08/2019, 07:14 WIB
Ketua DPRD Tulungagung Supriyono A. FAIZALKetua DPRD Tulungagung Supriyono

SURABAYA, KOMPAS.com - Ketua DPRD Tulungagung Supriyono mengaku tidak banyak mengetahui tentang dugaan korupsi bantuan keuangan Pemprov Jatim.

Dia menyebut bantuan keuangan dari Pemprov Jatim tidak pernah dibahas eksekutif dengan DPRD Tulungagung.

"Kami hanya tahu angkanya saja, peruntukannya juga sudah ada. Kami tidak pernah membahas bantuan keuangan dari provinsi," katanya saat menghadiri pelantikan Maryoto Birowo sebagai Bupati Tulungagung di Gedung Negara Grahadi, Selasa (13/8/2019) sore.

Maryoto Birowo yang sebelumnya menjabat wakil bupati dilantik menggantikan Syahri Mulyo sebagai Bupati Tulungagung, yang sudah divonis pengadilan Tipikor Februari lalu atas perkara korupsi penerimaan fee proyek sejumlah infrastruktur.

Baca juga: KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Supriyono juga mengaku tidak tahu dengan nama sejumlah pejabat Pemprov Jatim yang diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal kasus bantuan keuangan.

"Saya tidak tahu, mereka bukan dari Tulungagung," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, atas keterangan Supriyono, KPK mendalami dugaan korupsi bantuan keuangan Pemprov Jatim kepada Pemkab Tulungagung.

Selain memerikaa sejumlah pejabat Pemprov Jatim, penyidik juga menggeledah rumah pejabat termasuk rumah mantan ajudan Gubernur Soekarwo.

Baca juga: Kasus Ketua DPRD Tulungagung, KPK Geledah 5 Lokasi di Jawa Timur

Ketua DPRD Tulungagung jadi tersangka kasus suap

Supriyono sendiri sebelumnya telah ditetapkan tersangka oleh KPK pada 13 Mei lalu atas pengembangan kasus yang menjerat Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Mantan politisi PDI-P itu diduga menerima uang sekitar Rp 4,88 miliar selama periode 2015-2018 dari Syahri Mulyo.

Pemberian itu diduga terkait dengan pembahasan, pengesahan, dan pelaksanaan APBD dan atau APBD Perubahan Kabupaten Tulungagung.

Pada 31 Juli lalu, penyidik KPK memanggilnya untuk diperiksa sebagai tersangka, namun dia tidak hadir karena alasan kesibukan. Namun dia berjanji akan datang pada pemanggilan selanjutnya.

Baca juga: Jadi Tersangka Korupsi Rp 4,88 M, Ketua DPRD Raih Suara Terbanyak di Tulungagung

 

"Saya akan datang untuk menghormati proses hukum," ucapnya.

Dalam perkara tersebut, mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 700 juta karena melanggar pasal 12 huruf b UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Dompet Dhuafa Salurkan 106 Ekor Hewan Kurban di Pedalaman Riau

Regional
Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Terkait PPKM Level 4 di Semarang, Walkot Hendi Longgarkan 3 Aturan Ini

Regional
Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Ingin Luwu Utara Aman dan Sehat, Bupati IDP Imbau Warga Beradaptasi dengan Kebiasaan Baru

Regional
Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Beri Bantuan Alsintan untuk Poktan, Bupati IDP: Tolong Agar Tidak Diperjualbelikan

Regional
UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

UM Bandung Gelar Vaksinasi Massal untuk 3.000 Warga, Ridwan Kamil Berikan Apresiasi

Regional
Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Pemprov Jabar Targetkan Pembangunan TPPAS Regional Legok Nangka Rampung pada 2023

Regional
Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Optimalisasi Penyaluran Bansos di Gorontalo, Gubernur Rusli Gunakan 2 Metode Ini

Regional
Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Tekan Dampak PPKM, Pemprov Jabar Akan Salurkan Bansos ke 1,9 Juta Keluarga

Regional
Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Serapan Anggaran Covid-19 Jateng Capai 17,28 Persen, Bukan 0,15 Persen

Regional
Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Ridwan Kamil Janji Usulkan PPKM yang Lebih Proporsional kepada Pemerintah Pusat

Regional
Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Ikuti Rakor Virtual Kampanye 3M, Ridwan Kamil Usulkan Tiga Hal ke Pemerintah Pusat

Regional
BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

BST Mulai Disalurkan di Semarang, Walkot Hendi Jelaskan Teknis Distribusinya

Regional
Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Atasi Dampak Pandemi, Anggota DPRD PDIP hingga Wali Kota Hendi Serahkan Gajinya

Regional
Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Percepat Pemulihan DAS Citarum, Jabar Gandeng Monash University

Regional
Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Kepada Wapres, Ridwan Kamil: Berita Baik, BOR Jabar Turun Terus

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X