Moeldoko: Rektor Asing Akan Dimulai dari Perguruan Tinggi Swasta

SURABAYA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah mendatangkan rektor dari luar negeri atau rektor asing untuk memimpin suatu perguruan tinggi di Indonesia bakal segera direalisasikan.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, peran rektor asing tersebut akan lebih dulu diterapkan di perguruan tinggi swasta.

"Saya sudah diskusi dengan Pak Menristekdikti (Mohamad Nasir). Nanti akan diawali oleh perguruan tinggi swasta. Dicoba dulu, secepatnya," kata Moeldoko, usai memberi kuliah umum kepada mahasiswa baru di Kampus C, Unair, Surabaya, Sabtu (10/8/2019).

Baca juga: Soal Impor Rektor Asing, Menristek Bilang Jokowi Sudah Setuju

Meski demikian, Moeldoko tidak menjelaskan secara detail mengenai alasan pemerintah memilih perguruan tinggi swasta untuk dipimpin rektor asing.

Mantan Panglima TNI itu menyampaikan, tujuan mendatangkan rektor asing tersebut karena pemerintah ingin membangun iklim kompetitif di setiap perguruan tinggi di Indonesia.

"Begini, dalam konteks rektor asing itu yang perlu dipahami adalah bagaimana pemerintah ingin membangun competitiveness itu. Jangan dilihat asingnya, jangan. Tetapi kalau kita ingin membangun kompetisi, perlu ada challenging, perlu ada tantangan," ujar dia.

Ia memahami bahwa masih terdapat pro kontra mengenai kebijakan tersebut. Karena itu, pemerintah tetap mendengarkan aspirasi dari para rektor, termasuk rektor-rektor yang cenderung menolak kebijakan tersebut.

Sebelumnya, Kemenristekdikti merencanakan pada tahun 2020 sudah ada perguruan tinggi negeri (PTN) yang dipimpin rektor terbaik luar negeri dan tahun 2024 jumlahnya akan ditambah menjadi lima PTN.

Baca juga: Rencana Rektor Asing di Indonesia, Begini Tanggapan Akademisi

Menristekdikti Mohamad Nasir menjelaskan, langkah rekrutmen rektor luar negeri ini guna meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia masuk dalam 100 universitas terbaik dunia.

Nasir menyampaikan praktik rektor asing memimpin perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi publik di suatu negara lumrah dilakukan di luar negeri, terutama di negara-negara Eropa, bahkan Singapura juga melakukan hal yang sama. (KONTRIBUTOR SURABAYA, GHINAN SALMAN)