Perluas Kota Bogor, Pemkot Minta Sebagian Wilayah Kabupaten Bogor

Kompas.com - 11/07/2019, 20:40 WIB
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat ditemui dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) triwulan III bersama 27 kepala daerah se-Jabar di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).DENDI RAMDHANI Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat ditemui dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) triwulan III bersama 27 kepala daerah se-Jabar di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meminta Pemprov Jabar untuk membantu merealisasikan rencana perluasan wilayah Kota Bogor, Jabar.

Dedie menyampaikan permintaan itu saat bertemu Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) triwulan III bersama 27 kepala daerah se-Jabar, di Prima Sankanhurip Resort, Kabupaten Kuningan, Kamis (11/7/2019).

Dedie mengatakan, saat ini Kota Bogor hanya memilik enam kecamatan dengan populasi penduduk 1,1 juta jiwa. Kondisi itu dinilai kurang ideal untuk mengembangkan sumber daya dari berbagai sektor.

"Luasan Kota Bogor kurang memadai secara politis dan geografis. Kalau perluasan bisa dilakukan, dampaknya ke PAD. Sekarang Rp 1,5 triliun, dengan perluasan bisa Rp 2 triliun. Bantuan dari pemerintah provinsi atau pusat juga bisa nambah," kata Dedie, Kamis.

Baca juga: Cerita di Balik Viral Foto Mobil Terkepung Tenda Warung Pecel Lele di Bogor

Karena itu, ia berencana untuk mengambil sejumlah daerah dari Kabupaten Bogor yang saat ini memiliki 41 kecamatan. Menurut dia, dengan pengembangan wilayah, bisa meringankan beban Kabupaten Bogor dan pembangunan bisa dirasakan secara merata.

"Kota Bogor harusnya 12 kecamatan. Kita ingin ambil Tamansari, Darmaga, Ciomas, kemudian Ciawi, Gadok, Cibanon," ujarnya.

Baca juga: Chikungunya Merebak di Bogor, 80 Orang Terjangkit

Ia menjelaskan, secara de facto, Kota Bogor merupakan Ibu Kota Negara lantaran Presiden Jokowi menetap di Istana Negara Bogor.

Alasan lainnya, banyak kebijakan pada sektor infrastruktur yang tidak berjalan maksimal karena selalu bersinggungan dengan wilayah Kabupaten Bogor.

"Contohnya gini, kita mau mengembangkan sistem jaringan transportasi di Bogor, tapi kepotong karena ada yang masuk wilayah kabupaten. Itu kan jadi hambatan. Jaringan jalan dalam kotanya, misalkan tadi yang saya bilang. Trem itu bantuannya kan berupa rolling stock, jalurnya kan belum (ada)," paparnya.

Dedie mengaku belum berkoordinasi dengan Bupati Bogor Ade Munawaroh Yassin soal rencana tersebut.

Meski demikian, Dedie sedang membuat kajian komprehensif untuk diserahkan kepada Pemprov Jabar dan pemerintah pusat.

"Koordinasi belum. Saya minta (Ridwan Kamil) memberi perhatian khusus. Harus ada treatment yang berbeda karena presiden tinggal di Bogor. LRT dipercepat, jalannya diperbagus," jelasnya.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X