Koalisi Masyarakat Sipil NTB Usulkan 4 Calon Pimpinan KPK

Hal senada diungkapkan Ramli, sekjen Fitra-NTB. Menurutnya, masyarakat menginginkan adanya perubahan yang berarti bagi KPK, mengingat dalam proses seleksi pimpinan KPK terdapat tarik ulur berbagai kepentingan.

Dalam hal itu, kewajiban publik adalah memastikan bahwa proses seleksi ini berjalan dengan terbuka dan adil bagi semua pihak agar keinginan dan dukungan masyarakat untuk memperkuat, mengurangi dan memberantas korupsi di Indonesia bisa terlaksana dengan baik.

"Seleksi kali ini kita harapkan bisa menjadi titik awal untuk mengungkap atau membongkar kasus kasus besar di Indonesia yang mulai diusulkan kembali, seperti kasus BLBI, e-KTP dan lainya," kata Ramli.

Polemik keanggotaan pansel berdampak pada pesimisme dan rasa khawatir publik terkait dengan pemberantasan korupsi. Peran pansel ini sangat penting untuk menghasilkan pimpinan KPK yang berintegritas dan bersih dalam menyelesaikan banyak PR di meja KPK.

Ramli juga mengapresiasi turunnya tim pansel ke sejumkah daerah di Indonesia untuk menjaring capim KPK, seperti di Pontianak, Pekanbaru, Bandung, Malang, Surabaya dan Semarang.

Baca juga: Calon Pimpinan KPK Jangan Nilai dari Jenggot dan Pakaiannya

Melihat apa yang menjadi inisiatif tim pansel sudah cukup baik tapi tidak mampu menjangkau semua wilayah Indonesia dan tidak bisa memberikan akses yang setara dan adil bagi semua warga negara Indonesia untuk bisa berpartisipasi dalam proses seleksi ini.

"Menyikapi ini, kami dari NTB melihat ini sebagai peluang, bagaimana mendorong orang-orang terbaik NTB untuk memimpin KPK ke depannya," kata Ramli yakin.