"Calon Pimpinan KPK Jangan Nilai dari Jenggot dan Pakaiannya"

Kompas.com - 18/06/2019, 14:08 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019). KPK menetapkan Manajer Wilayah ll PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, I Ketut Suarbawa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jembatan waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Adnan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016 dengan kerugian negara sekitar Rp39,2 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. *** Local Caption *** 
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyampaikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (14/3/2019). KPK menetapkan Manajer Wilayah ll PT Wijaya Karya (Persero) Tbk/Manajer Divisi Operasi I PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, I Ketut Suarbawa dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan jembatan waterfront Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kampar Adnan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek jembatan Waterfront City atau Jembatan Bangkinang di Kabupaten Kampar, Riau tahun anggaran 2015-2016 dengan kerugian negara sekitar Rp39,2 miliar. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/ama. *** Local Caption ***

PANGKAL PINANG, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang meminta masyarakat tidak menilai KPK dari penampilan luarnya.

"Jangan lihat jenggot atau pakaiannya. Tapi ada kinerja dan rekam jejaknya," kata Saut saat jumpa pers di Pangkal Pinang, Selasa (18/6/2019).

Pernyataan Saut disampaikannya terkait isu paham radikalisme yang menerpa proses seleksi calon pimpinan KPK, termasuk soal adanya unsur Polri yang ikut mencalonkan diri.

Baca juga: KPK: Belum Laporkan LHKPN, Wakil Rakyat Tak Dilantik


Menurut Saut, tim seleksi memiliki mekanisme yang bisa dipercaya dalam menjaring calon pimpinan KPK untuk mencegah radikalisme di KPK.

"Ada wawancara, tes kepribadian, dan sebagainya," ujar dia.

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa calon anggota legislatif yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) tidak boleh dilantik. Hal itu sejalan dengan kebijakan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Iya tidak dilantik. Sama seperti yang telah disampaikan KPU," kata pimpinan KPK Saut Situmorang saat jumpa pers di Pangkal Pinang, Selasa (18/6/2019).

Saut membenarkan masih adanya sebagian LHKPN yang belum masuk. Untuk itu, kata Saut, KPK telah membuka gedung lama untuk melayani pelaporan LHKPN tersebut.

Baca juga: KPK Soroti 49 Izin Usaha Pertambangan Timah Tanpa CNC di Bangka Belitung

 

Jika sampai batas waktu tidak ada pelaporan, pelantikan terhadap yang bersangkutan tidak dilakukan.

 

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Close Ads X