KPK Minta Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

Kompas.com - 24/06/2019, 14:09 WIB
Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/IstimewaWakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019).


SEMARANG, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak saja menuntut hukuman 8 tahun pada wakil ketua DPR non-aktif Taufik Kurniawan terkait suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) di dua daerah di Jawa Tengah.

Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik yang melekat pada diri Taufik. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (24/6/2019).

"Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah menjalani hukuman yang telah dijalani," ujar jaksa Joko Hermawan, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan.

Baca juga: Suap Kepengurusan DAK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Pencabutan hak politik yaitu hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Taufik dilarang mencalonkan diri sebagai pejabat publik minimal selama 5 tahun setelah keluar dari tahanan.

Jaksa mengatakan, perbuatan Taufik secara nyata telah merusak citra lembaga DPR RI dan menciderai kepercayaan masyarakat. Selain itu, hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Jaksa menyatakan, pencabutan hak politik ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Oleh karena itu, pencabutan hak politik sebagai tambahan hukuman yang dijalani.

"Pencabutan hak politik bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik," tambah dia.

Baca juga: Taufik Kurniawan Sebut Setoran Rp 3,6 M dari Bupati Kebumen Bentuk Kontribusi Kader untuk PAN

Dalam perkara ini, Taufik dituntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 200 juta. Ia didakwa menerima fee kepengurusan DAK dengan total nilai Rp 4,85 miliar.

Taufik dinilai KPK telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Perobohan Patung Perguruan Silat di Sragen Batal Setelah Ada Kesepakatan

Rencana Perobohan Patung Perguruan Silat di Sragen Batal Setelah Ada Kesepakatan

Regional
Karyawan Meninggal karena Covid-19, Pelayanan di Kanwil BRI Malang Berjalan Normal

Karyawan Meninggal karena Covid-19, Pelayanan di Kanwil BRI Malang Berjalan Normal

Regional
Bandara YIA Mulai Operasikan Penerbangan Internasional ke Malaysia

Bandara YIA Mulai Operasikan Penerbangan Internasional ke Malaysia

Regional
Hendak Menuju Lokasi Kebakaran, Petugas Pemadam Meninggal Kecelakaan Lalu Lintas

Hendak Menuju Lokasi Kebakaran, Petugas Pemadam Meninggal Kecelakaan Lalu Lintas

Regional
Jadi Relawan, Polisi di Malang Makamkan 57 Pasien Covid-19, Mobil berisi Kantong Jenazah

Jadi Relawan, Polisi di Malang Makamkan 57 Pasien Covid-19, Mobil berisi Kantong Jenazah

Regional
Ada Penumpang Positif Covid-19, Pelayaran Kapal Feri Buton-Wakatobi Dihentikan Sementara

Ada Penumpang Positif Covid-19, Pelayaran Kapal Feri Buton-Wakatobi Dihentikan Sementara

Regional
KPK Kembali Geledah Sejumlah Ruangan di Kantor Bupati Kutai Timur

KPK Kembali Geledah Sejumlah Ruangan di Kantor Bupati Kutai Timur

Regional
Pelaku Tetap Bekerja di Lokasi Pembunuhan Usai Membunuh Saudaranya karena Disebut Bodoh

Pelaku Tetap Bekerja di Lokasi Pembunuhan Usai Membunuh Saudaranya karena Disebut Bodoh

Regional
Banjarmasin Masuk Zona Hitam, Wali Kota Ancam Tempat Hiburan yang Beroperasi

Banjarmasin Masuk Zona Hitam, Wali Kota Ancam Tempat Hiburan yang Beroperasi

Regional
Menteri Nadiem Makarim Sebut SMAN 4 Sukabumi Luar Biasa

Menteri Nadiem Makarim Sebut SMAN 4 Sukabumi Luar Biasa

Regional
Viral, Foto Petugas Satpol PP Makassar dengan Sepeda Brompton Seharga Rp 90 Juta

Viral, Foto Petugas Satpol PP Makassar dengan Sepeda Brompton Seharga Rp 90 Juta

Regional
7 Pria Pemerkosa Ibu Muda di Hutan Ditangkap

7 Pria Pemerkosa Ibu Muda di Hutan Ditangkap

Regional
Cerita Peserta UTBK UGM yang Waswas Ikut Ujian di Tengah Wabah

Cerita Peserta UTBK UGM yang Waswas Ikut Ujian di Tengah Wabah

Regional
'Kalau Memang Lelah, Sudah Tidur di Situ, Istirahat karena Kurang Tidur'

"Kalau Memang Lelah, Sudah Tidur di Situ, Istirahat karena Kurang Tidur"

Regional
Kadis PPA Lampung: Dia Hanya Pendamping, Bukan Pegawai Negeri Maupun Pejabat Struktural

Kadis PPA Lampung: Dia Hanya Pendamping, Bukan Pegawai Negeri Maupun Pejabat Struktural

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X