KPK Minta Hak Politik Taufik Kurniawan Dicabut

Kompas.com - 24/06/2019, 14:09 WIB
Wakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019). KOMPAS.com/IstimewaWakil Ketua DPR RI nonaktif Taufik Kurniawan dituntut 8 tahun penjara dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK), di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (24/6/2019).


SEMARANG, KOMPAS.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) tidak saja menuntut hukuman 8 tahun pada wakil ketua DPR non-aktif Taufik Kurniawan terkait suap kepengurusan Dana Alokasi Khusus (DAK) di dua daerah di Jawa Tengah.

Jaksa juga meminta hakim mencabut hak politik yang melekat pada diri Taufik. Permintaan tersebut disampaikan dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Semarang, Senin (24/6/2019).

"Mencabut hak politik terdakwa selama 5 tahun setelah menjalani hukuman yang telah dijalani," ujar jaksa Joko Hermawan, dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan.

Baca juga: Suap Kepengurusan DAK, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan Dituntut 8 Tahun Penjara

Pencabutan hak politik yaitu hak dipilih dan memilih dalam jabatan publik. Taufik dilarang mencalonkan diri sebagai pejabat publik minimal selama 5 tahun setelah keluar dari tahanan.

Jaksa mengatakan, perbuatan Taufik secara nyata telah merusak citra lembaga DPR RI dan menciderai kepercayaan masyarakat. Selain itu, hal yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Jaksa menyatakan, pencabutan hak politik ditujukan sebagai efek jera bagi pelaku kejahatan maupun orang lain, agar tidak melakukan tindak pidana yang sama di kemudian hari.

Oleh karena itu, pencabutan hak politik sebagai tambahan hukuman yang dijalani.

"Pencabutan hak politik bertujuan untuk melindungi publik agar tidak salah pilih dalam memilih pejabat publik," tambah dia.

Baca juga: Taufik Kurniawan Sebut Setoran Rp 3,6 M dari Bupati Kebumen Bentuk Kontribusi Kader untuk PAN

Dalam perkara ini, Taufik dituntut pidana penjara 8 tahun dan denda Rp 200 juta. Ia didakwa menerima fee kepengurusan DAK dengan total nilai Rp 4,85 miliar.

Taufik dinilai KPK telah melanggar ketentuan Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Surabaya Ingin Risma Buat Taman Berisi Pohon Tabebuya

Warga Surabaya Ingin Risma Buat Taman Berisi Pohon Tabebuya

Regional
Lima Gempa Bumi Guncang Sumbar dalam Kurun Seminggu

Lima Gempa Bumi Guncang Sumbar dalam Kurun Seminggu

Regional
Kulon Progo Bakal Terapkan Denda hingga Penjara bagi Perokok di Kawasan Tanpa Rokok

Kulon Progo Bakal Terapkan Denda hingga Penjara bagi Perokok di Kawasan Tanpa Rokok

Regional
Turis Belanda Tewas Bunuh Diri, Tinggalkan Surat Wasiat Minta Maaf

Turis Belanda Tewas Bunuh Diri, Tinggalkan Surat Wasiat Minta Maaf

Regional
Izin Operasional Bandara Notohadinegoro Jember Mati Sejak Maret 2018

Izin Operasional Bandara Notohadinegoro Jember Mati Sejak Maret 2018

Regional
Kronologi Bentrok Antar Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Kronologi Bentrok Antar Mahasiswa Universitas HKBP Nommensen

Regional
Setelah 48 Jam, Akses Jalan yang Tertutup Longsor di Agam Bisa Terbuka

Setelah 48 Jam, Akses Jalan yang Tertutup Longsor di Agam Bisa Terbuka

Regional
Nenek Hilang 7 Hari di Hutan, Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian

Nenek Hilang 7 Hari di Hutan, Tim SAR Gabungan Hentikan Pencarian

Regional
Investor Serbu Jateng, Nilai Investasi Masuk Capai Rp 211,19 Triliun

Investor Serbu Jateng, Nilai Investasi Masuk Capai Rp 211,19 Triliun

Regional
Gubernur Olly Lobi Pemerintah Pusat agar KTT G20 Tahun 2023 Digelar di Sulawesi Utara

Gubernur Olly Lobi Pemerintah Pusat agar KTT G20 Tahun 2023 Digelar di Sulawesi Utara

Regional
Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sesuai Aspirasi Masyarakat

Bupati Asmat: Pemekaran Provinsi Papua Selatan Sesuai Aspirasi Masyarakat

Regional
Ditangkap di Malaysia, Anak Suporter Indonesia Kerap Tangisi Ayahnya

Ditangkap di Malaysia, Anak Suporter Indonesia Kerap Tangisi Ayahnya

Regional
Seorang Pelajar Tembaki Warga yang Sedang Berhenti di Lampu Merah, 1 Orang Terluka

Seorang Pelajar Tembaki Warga yang Sedang Berhenti di Lampu Merah, 1 Orang Terluka

Regional
Penusukan Guru SMK di Kulonprogo, Pelaku Diduga Idap Gangguan Jiwa

Penusukan Guru SMK di Kulonprogo, Pelaku Diduga Idap Gangguan Jiwa

Regional
Guru Agama Ditangkap karena Diduga Raba Alat Vital Muridnya

Guru Agama Ditangkap karena Diduga Raba Alat Vital Muridnya

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X