Sandiaga: Pak Prabowo dan Saya Ingin Pemilu Jurdil, Bukan soal Kalah-Menang

PALEMBANG, KOMPAS.com - Banyaknya penolakan tanda tangan para saksi mengenai hasil Pemilihan Presiden di Komisi Pemilihan Umum (KPU) berbagai daerah membuat calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahudin Uno angkat bicara.

Menurut Sandi, keputusan para saksi mereka dengan menolak untuk menandatangani formulir D1 di KPU Provinsi, merupakan keputusan masing-masing dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) daerah.

Baca juga: Komentar Sandiaga Uno soal Pelanggaran yang Dilakukan KPU

"Pak Prabowo dan saya inginkan Pemilu yang jujur dan adil, bukan soal kalah-menang. Kalau ada temuan penyimpangan dan kecurangan, itu bukan hanya Prabowo-Sandi saja, tapi juga masyarakat yang menginginkan Pemilu jurdil," kata Sandi, saat berkunjung ke Palembang, Jumat (17/5/2019).

Sandi menerangkan, masyarakat saat ini membutuhkan hasil Pemilu yang adil dan dilakukan dengan cara bermartabat tanpa melakukan kecurangan.

Sebab, dalam penyelenggaraan Pemilu kemarin, dana sebesar Rp 25 triliun telah digelontorkan negara untuk pesta demokrasi tersebut.

"Banyak pelanggaran-pelanggaran lainnya yang kami harapkan diperbaiki sehingga Pemilu jurdil bisa dihadirkan untuk masyarakat," ujar dia.

Baca juga: Kunjungi Lombok Barat, Sandiaga Uno Diteriaki Presiden, Presiden

Sebelumnya, saksi para pasangan calon presiden nomor urut 02 di Sumatera Selatan menolak untuk menandatangani hasil rekapitulasi di KPU setempat.

Padahal, di Sumsel sendiri paslon 02 berhasil unggul dibandingkan 01.

Dari hasil rekapitulasi tersebut, paslon 02 mendapatkan suara sebanyak 2.847.502. Sedangkan, paslon 01 mendapatkan 1.942.987 suara di 17 Kabupaten/kota Sumatera Selatan.