Dianggap Tidak Profesional, PPD-Panwas Distrik Papua Akan Dievaluasi

Kompas.com - 10/05/2019, 13:02 WIB
Anggota Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Michael Manoach KOMPAS.com/Dhias SuwandiAnggota Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Michael Manoach

JAYAPURA, KOMPAS.com - KPU dan Bawaslu Papua berencana melakukan evaluasi terhadap petugas Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan Panitia Pengawas (Panwas) Distrik di Papua.

Hal itu dilakukan karena PPD dan Panwas Distrik Papua dinilai tidak profesional saat penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Kita harus evaluasi besar-besaran untuk tingkat PPD dan Panwas Distrik," ujar Anggota Komisioner Bawaslu Papua, Ronald Richard Manoach, melalui sambungan telepon, Jumat (10/5/2019).

Baca juga: Ketua PPD Jayapura Utara Diduga Hambat Pleno, Bawaslu: Orangtuanya Ternyata Caleg

Ronald mengatakan, ketidakprofesionalan tersebut tampak dari tidak lancarnya proses rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Provinsi Papua. 

 

Ronald menyampaikan, bobroknya kredibilitas PPD dan Panwas Distrik seperti terjadi di Kabupaten Jayawijaya.

11 PPD sempat menghilang. Tapi setelah dicek di Sekretariat KPUD dan Bawaslu Jayawijaya, lima petugas PPD kembali dengan sukarela.

Untuk enam petugas PPD lainnya, KPUD dan Bawaslu telah berkordinasi dengan pihak keamanan untuk mencari dan menjemput paksa oknum-oknum tersebut

"Kami minta nama-nama, nomor kontak dan kami serahkan ke Polres. Setelah dicari tadi malam (Kamis) sudah didapat semua," tutur Ronald.

Baca juga: Upaya KPU Mengatasi PPD Bermasalah di Papua, Jemput Paksa Hingga Ambil Alih Tugas

Masalah terbesar muncul bila ada PPD yang menghilang dan membawa dokumen rekapitulasi.

Bila hanya petugas PPD yang hilang tapi dokumennya ada, maka Bawaslu dapat merekomendasikan KPUD setempat untuk mengambil wewenang PPD dan segera menjalankan pleno.

"Seperti di Tolikara, ada satu (petugas PPD) distrik tidak diketahui keberadaannya sampai yang sekarang ini. Karena polisi juga tidak bisa dapat, Bawaslu merekomendasikan untuk diberhentikan sementara lalu diambil alih oleh KPUD karena dokumennya ada," ungkapnya.

"Kalau Jayawijaya itu dokumennya tidak ada, jadi mau tidak mau harus dapat. Akhirnya polisi berkoordinasi dengan tokoh-tokoh adat dan tokoh masyarakat, baru bisa dapat," sambung Ronald.

Sementara Ketua KPU Papua Theodorus Kossay mengakui banyak muncul masalah saat Pemilu 2019 karena ketidakprofesionalan PPD.

Bahkan ia memandang ke depan bila perlu pleno tingkat distrik ditiadakan.

"Kita harus evaluasi semuanya. Kalau bisa pemilu ke depan hasil rekap di TPS langsung dikirim ke tingkat kabupaten/kota," ujar Theodorus.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Terbongkarnya Seorang Ayah di Riau Perkosa Anak Kandung, Tertangkap Basah Istri

Kronologi Terbongkarnya Seorang Ayah di Riau Perkosa Anak Kandung, Tertangkap Basah Istri

Regional
TKW Asal Sragen yang Disekap di Arab Saudi Akhirnya Pulang ke Kampung Halaman

TKW Asal Sragen yang Disekap di Arab Saudi Akhirnya Pulang ke Kampung Halaman

Regional
Kepala DP5A Surabaya Meninggal, Risma: Tuhan Menyayangi Bu Chandra

Kepala DP5A Surabaya Meninggal, Risma: Tuhan Menyayangi Bu Chandra

Regional
Terima DP Rp 20 Juta, Artis H Diduga Terjerat Prostitusi Online, Polisi Buru Fotografer Jakarta

Terima DP Rp 20 Juta, Artis H Diduga Terjerat Prostitusi Online, Polisi Buru Fotografer Jakarta

Regional
Seorang Pria Ancam Ledakkan McDonald's Makassar, Polisi: Pelaku Benci Produk Barat

Seorang Pria Ancam Ledakkan McDonald's Makassar, Polisi: Pelaku Benci Produk Barat

Regional
Pedagang Ayam Masih Berjualan Usai Swab, Setelah Positif Covid-19 Menolak Diisolasi

Pedagang Ayam Masih Berjualan Usai Swab, Setelah Positif Covid-19 Menolak Diisolasi

Regional
Gubernur Erzaldi: Pembukaan Pariwisata Terbuka di Babel Dilakukan Bertahap

Gubernur Erzaldi: Pembukaan Pariwisata Terbuka di Babel Dilakukan Bertahap

Regional
Usai Dicekoki Miras, Siswi SMP di Cilegon Dicabuli 4 Remaja 2 Kali

Usai Dicekoki Miras, Siswi SMP di Cilegon Dicabuli 4 Remaja 2 Kali

Regional
4.825 Kursi SMA/SMK Negeri di Jateng Ternyata Belum Terisi

4.825 Kursi SMA/SMK Negeri di Jateng Ternyata Belum Terisi

Regional
Dedi Mulyadi: Ekspor Jalan, Penyelundupan Benih Lobster Jalan Juga

Dedi Mulyadi: Ekspor Jalan, Penyelundupan Benih Lobster Jalan Juga

Regional
Tak Terima Ditegur, Pengendara Mobil Ugal-ugalan Tabrak Polisi hingga Tewas

Tak Terima Ditegur, Pengendara Mobil Ugal-ugalan Tabrak Polisi hingga Tewas

Regional
'Saya Meminta Maaf kepada Keluarga dan Masyarakat Sumatera Utara'

"Saya Meminta Maaf kepada Keluarga dan Masyarakat Sumatera Utara"

Regional
Pencuri Bertopeng Beraksi di OKI, Gondol Perhiasan Emas yang Ternyata Imitasi

Pencuri Bertopeng Beraksi di OKI, Gondol Perhiasan Emas yang Ternyata Imitasi

Regional
Korban Tewas Banjir Bandang di Masamba Sudah Mencapai 16 Orang

Korban Tewas Banjir Bandang di Masamba Sudah Mencapai 16 Orang

Regional
Kasus Artis HH, Polisi Kejar Fotografer J hingga Periksa Pemalsuan Surat HH untuk ke Medan

Kasus Artis HH, Polisi Kejar Fotografer J hingga Periksa Pemalsuan Surat HH untuk ke Medan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X