Kompas.com - 21/04/2019, 17:55 WIB

MALANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang mengajukan kebutuhan logistik pemilu kepada KPU RI untuk mempersiapkan pelaksaan pemungutan suara ulang (PSU). Salah satunya adalah surat suara.

Sebagaimana rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setempat, KPU Kota Malang diminta melakukan pemungutan suara ulang di dua TPS karena ditemukan ada pelanggaran. Yakni di TPS 9 Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing dan TPS 14 Kelurahan Penanggungan, Kecamatan Klojen.

"Logistik yang kurang, seperti surat suara dan form plano itu. Tetapi yang paling urgen itu surat suara, kalau yang plano bisa kita upayakan," kata Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin di kantornya, Minggu (21/4/2019).

Baca juga: KIP Lhokseumawe Kaji Rekomendasi Bawaslu soal Pemungutan Suara Ulang

Selain itu, pihaknya juga sudah mempersiapkan personel untuk pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut. Sesuai rencana, pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Kamis (25/4/2019) mendatang.

"Kami menyiapkan baik itu personel KPPS, TPS, maupun PPK. Termasuk kami juga merancang untuk pengajuan kebutuhan logistik ke KPU RI. Nanti sore data itu kami kirim untuk pelaksanaan PSU di Kota Malang. Dan, kami ajukan PSU pada tanggal 25 April," katanya.

Zaenudin tidak khawatir tingkat partisipasi pemilih akan menurun. Menurutnya, pemungutan suara ulang merupakan suatu kewajiban jika ditemukan adanya pelanggaran dalam proses pemungutan suara.

"Apakah nanti partisipasi menjadi rendah atau tinggi, itu nanti masyarakat yang bisa menentukan. Prinsip, hak-hak untuk pemilih pada TPS yang PSU itu lah yang harus kami penuhi, fasilitasi. Karena memilih adalah hak," jelasnya.

Baca juga: Pemungutan Suara Ulang dan Lanjutan di 16 TPS di Kalbar Digelar 25 April

Sementara itu, pemungutan suara ulang tersebut dipastikan tidak akan mengganggu rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Pihak KPU sudah mengambil langkah untuk melewati TPS yang melakukan pemungutan suara ulang. Nantinya, hasil pemungutan suara ulang akan ditambahkan pada hasil rekapitulasi.

"Jadi kami sudah ambil langkah bahwa khusus di TPS itu silakan dilewati dalam proses rekap. Kalau sudah selesai baru tinggal menambahkan di form itu saja. Saya kira tidak mengganggu secara teknis penghitungan," jelasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Serahkan Bantuan ke Korban Banjir di Desa Paledah, Wagub UU: Perlu Kolaborasi untuk Tanggulangi Banjir

Regional
Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Tanahnya Diganti Rugi Miliaran Rupiah oleh Pemerintah, Warga Wadas Mendadak Jadi Miliarder

Regional
Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Peringati HUT Ke-281 Wonogiri, Bupati Jekek Ajak Masyarakat Bangkit dengan Harapan Baru

Regional
Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Kasus PMK Hewan Ternak di Wonogiri Masih Nol, Ini Penjelasan Bupati Jekek

Regional
Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Jatim Raih 2 Penghargaan SPM Kemendagri, Gubernur Khofifah Sampaikan Hal Ini

Regional
BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

BUMDes di Klaten Diminta PT KAI Bayar Rp 30 Juta Per Tahun, Gus Halim Minta Keringanan

Regional
Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Indeks Reformasi Birokrasi Jabar Lampaui Target 78,68, Sekda Setiawan Sampaikan Pesan Ini

Regional
Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Fashion Show Batik Daur Ulang Warnai Penutupan KKJ dan PKJB, Atalia Kamil: Ini Tanda Ekraf Jabar Bergerak Kembali

Regional
Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Proses Geotagging Rumah KPM di Bali Capai 65 Persen, Ditargetkan Rampung Akhir Mei 2022

Regional
Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Peringati Trisuci Waisak, Ganjar Sebut Candi Borobudur Tak Hanya Sekadar Destinasi Wisata

Regional
Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Pertumbuhan Ekonomi Jabar Triwulan I-2022 Capai 5,62 Persen, Lebih Tinggi dari Nasional

Regional
KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

KKJ dan PKJB Digelar, Kang Emil Minta Pelaku UMKM Jabar Hemat Karbon

Regional
Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Cegah Wabah PMK, Jabar Awasi Lalu Lintas Peredaran Hewan Ternak Jelang Idul Adha

Regional
Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Genjot Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Optimistis Capai Target

Regional
Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Bertemu DPP GAMKI, Bobby Nasution Didaulat Sebagai Tokoh Pembaharu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.