Pemkab Cianjur Restui Cianjur Selatan Punya Pemerintahan Sendiri

CIANJUR, KOMPAS.com – Masyarakat Cianjur selatan, Jawa Barat tidak lama lagi akan memiliki pemerintahan sendiri dan mandiri mengelola seluruh potensi yang ada, setelah permohonan untuk pisah mendapat restu Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menegaskan terus mendorong rencana pemekaran Cianjur selatan atau pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Cianjur selatan.

“Sepanjang DOB itu untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur di wilayah selatan, saya yang pertama kali setuju,” kata Herman kepada Kompas.com di Cianjur, Rabu (10/04/2019).

Selaku kepala daerah, Herman pun telah menyampaikan usulan ke DPRD Kabupaten Cianjur dalam rangka pemekaran wilayah ‘pakidulan’ tersebut, dan telah dilegalisasi.

Baca juga: Hujan Deras Beberapa Jam, Cianjur Selatan Dilanda Banjir dan Tanah Longsor

Pihaknya bahkan telah menandatangani SK (surat keputusan) terkait pembentukan tim teknis yang akan membentuk dan mengevaluasi berdirinya DOB Cianjur selatan.  

“Dengan langkah-langkah nyata yang telah dilakukan Pemkab Cianjur ini, siap atau tidak siap, selatan harus siap, SDM dan infrastrukturnya,” katanya.

Lagipula, sebut Herman, Pemkab Cianjur selaku pemerintahan induk nantinya tidak akan melepas begitu saja. “Sesuai aturan, 3 tahun masih ada dalam binaan pemerintahan induk,” ucapnya.

Ditanya soal potensi kehilangan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari wilayah selatan sejurus rencana pemekaran tersebut, Herman menegaskan hal itu tidak penting.

Baca juga: Wagub Jabar Dukung Pemekaran Garut Selatan, Sukabumi Selatan, dan Bogor Barat

“Karena tujuan kita (DOB Cianjur selatan) bukan itu, yang penting bisa menyejahterakan rakyat, bukan soal PAD atau hal lainnya. Sepanjang rakyat selatan bisa sejahtera, kenapa tidak?” ujarnya.

Herman optimistis, selatan akan berkembang di masa yang akan datang dengan pemerintahannya sendiri, sehingga memang layak untuk dimekarkan.

“Di sana potensi wisata banyak yang belum tergali. Ada garis pantai sejauh 75 kilometer dan curug (air terjun) ada dimana-mana, sehingga dengan DOB pengelolaannya bisa lebih terkonsentrasi,” imbuhnya.

Daerah otonom baru

Kurnia (39), warga Kec. Cijati menyambut positif progres DOB Cianjur selatan karena menurutnya selatan sudah layak untuk dimekarkan.

Menurutnya,  untuk mengejar ketertinggalan pembangunan di selatan perlu pemerintahan sendiri, karena selama ini wilayah selatan seolah-olah kurang diperhatikan oleh pemerintah daerah setempat.

Baca juga: Gubernur Kalbar Terpilih Prioritaskan Pemekaran Provinsi Kapuas Raya

“Namun, kita tidak menampik dalam tiga tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur gencar dilakukan di selatan. Tapi, masyarakat tetap menginginkan DOB,” sebutnya.

Alasannya, ungkap pegiat pertanian Cijati itu, selain soal minimnya perhatian, juga faktor akses, jarak dan geografis yang kerap dikeluhkan masyarakat.

“Bayangkan saja jika ada warga Naringgul yang hendak ke kota Cianjur harus memutar ke Bandung dulu karena ke sana lebih cepat. Kalau lewat Sindangbarang bisa sampai tujuh jam, kalau lewat Bandung jadinya empat jam,” tuturnya.

Rencananya, berdasarkan site plan Paguyuban Masyarakat Cianjur Kidul (PMCK) ada 14 wilayah kecamatan yang akan bergabung dengan DOB Cianjur selatan.

Baca juga: Hujan Deras Beberapa Jam, Cianjur Selatan Dilanda Banjir dan Tanah Longsor

Luas wilayah DOB Cianjur selatan sendiri ditaksir mencapai 231.105,88 hektare persegi dengan jumlah penduduk 629.499 jiwa. 

Dengan demikian, jika Kabupaten Cianjur Selatan resmi terbentuk, Kabupaten Cianjur selaku kabupaten induk yang selama ini melingkupi 32 kecamatan praktis kehilangan hampir setengah wilayah ‘kekuasaannya’. 

Kabupaten Cianjur juga melepas potensi-potensi PAD dari wilayah selatan, seperti pertanian, sektor kelautan dan lainnya.