Membidik Target Partisipasi Pemilih Karawang

KARAWANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Karawang menargetkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 mencapai 77 persen.

KPU pun melakukan langkah-langkah, termasuk sosialisasi, untuk mewujudkan target tersebut.

"Kami optimistis bisa mencapai target 77,5 persen," ujar Ketua KPU Karawang Miftah Farid, kepada Kompas.com, Kamis (4/4/2019).

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Farid, pihaknya berkoordinasi dengan semua pihak untuk melakukan sosialisasi secara massif.

Baca juga: KPU Mamuju Temukan 2000 Lebih Surat Suara Rusak, Ini Penyebabnya

Bahkan untuk menghindari warga asal coblos, KPU telah mensosilisasikan kepada warga untuk mencoblos sesuai dengan pilihannya.

Menurut dia, pilihan asal coblos pun bisa dihindari dengan sosilisasi yang dilakukan oleh calon legislatif. Ini juga bisa meningkatkan partisipasi pemilih.

"Sangat membantu, karena mereka harus mensosialisasikan sampai nomor urut caleg di masing-masing parpol," kata dia.

Beberapa warga Karawang mengaku repot harus memilih lima kertas suara di tempat pemungutan suara (TPS). Hal ini disebutkan Titin (52), warga Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang.

Meski tetap akan menyalurkan hak pilihnya, Titin mengaku akan mencoblos secara acak.

"Selama ini yang saya tahu cuma calon presiden. Bingung juga kalau untuk coblos dewan (calon legislatif), enggak ada yang kenal soalnya. Jadi, nanti kalau di TPS, kalau nyoblos paling nomor satu semua di lima surat suara," kata dia.

Baca juga: KPU Imbau Penyandang Difabel Tidak Gadaikan Hak Pilihnya..

Hal yang sama juga diungkapkan Karta (50), warga Kelurahan Nagasari. "Legislatif dan itu DPD, saya paling hitung kancing," kata dia.

Potensi golput kaum buruh

Potensi golput dari kalangan buruh di Karawang disinyalir masih bakal terjadi. Hal ini terjadi lantaran tak semua perusahaan bisa meliburkan karyawannya pada 17 April mendatang.

Sebab, kata dia, bagi perusahaan besar, libur menyebabkan produksi terhenti dan merugi. Apalagi, pemerintah belum menetapkan hari pencoblosan 17 April sebagai hari libur.

"Jika perusahaan tidak libur saat pemilu, ratusan ribu buruh kemungkinan tidak mencoblos," kata kata Kepala Disnakertras Karawang Ahmad Suroto.

Suroto mengatakan, suara buruh dapat mempengaruhi tingkat partisipasi pemilu secara signifikan.

Sebab, jika mereka tak mencoblos, ratusan ribu lembar surat suara bakal sia-sia. Oleh karenanya, ia berharap para buruh di Karawang bisa menggunakan hak pilih mereka.

Untuk mengantisipasi golput di kalangan buruh, ia mengaku, segera menyebar surat edaran kepada 1.752 perusahaan di Karawang, untuk meminta perusahaan memberikan waktu kepada karyawan mencoblos saat pemilu.

"Nanti kami buat edaran, tapi harus menunggu Keppres yang menetapkan 17 April sebagai hari libur atau yang diliburkan," tutur Suroto.

Baca juga: Kekurangan 998.601 Surat Suara, KPU NTT Bersurat ke KPU RI

Ketua KPU Karawang Miftah Farid juga mengimbau seluruh perusahaan di kawasan industri untuk ikut menyukseskan pemilu.

Meski pemerintah belum menetapkan 17 April sebagai hari libur, ada perusahaan di Karawang dipastikan meliburkan karyawannya.

Manager PT Beesco Asep Agustian memastikan perusahaannya meliburkan seluruh karyawannya pada 17 April 2019. Pihaknya mengimbau 5.500-an karyawan Beesco untuk mencoblos saat pemilu.

"Kami tidak bicara kerugian. Ini (pemilu) kepentingan negara. Manajemen tidak masalah jika harus libur," kata Asep.