Kilas Daerah Jawa Tengah
KILAS DAERAH

Di Musrenbangwil Eks Keresidenan Pati, Usulan Infrastruktur Masih Dominan

Kompas.com - 28/03/2019, 09:50 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Musrenbangwil se eks Keresidenan Pati, Rabu (27/3/2019) di Pendopo Kabupaten Pati. Ini merupakan Musrenbangwil terakhir di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020. Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa TengahGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo saat menghadiri Musrenbangwil se eks Keresidenan Pati, Rabu (27/3/2019) di Pendopo Kabupaten Pati. Ini merupakan Musrenbangwil terakhir di Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2020.

KOMPAS.com - Usulan pembangunan infrastruktur masih jadi prioritas para bupati di eks Keresidenan Pati yang diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Jateng) untuk tahun anggaran 2020.

Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat justru menghendaki pembangunan penunjang sumber daya manusia  (SDM).

Usulan tersebut disampaikan para bupati dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) se-eks Keresidenan Pati, Rabu (27/3/2019) di Pendopo Kabupaten Pati. Ini merupakan Musrenbangwil terakhir di Jateng untuk tahun anggaran 2020.

Dari usulan lima bupati, yakni Pati, Blora, Jepara, Kudus dan Rembang didominasi sektor fisik, utamanya pembangunan infrastruktur jalan.

Kabupaten Pati misalnya, dari total 10 usulan terdapat 8 pembangunan atau perbaikan jalan dengan anggaran Rp 71.5 miliar dari total usulan anggaran Rp 91.5 miliar.

" Infrastruktur jalan dan jembatan merupakan akses utama, jadi pintu perekonomian bisa terbuka. Sudah kami hitung dari sekitar seratus usulan masyarakat dan SKPD yang ada. Juga ada usulan lintas sektor. Karena ada aset atau kewenangan provinsi. Salah satunya jalan lingkar Pati batas kota, karena sering terjadi kecelakaan," kata Bupati Pati, Haryanto.

Hal serupa juga disampaikan Bupati Blora, Djoko Nugroho. Dia hanya mengajukan 7 usulan dengan total anggaran Rp 60 miliar. Jika kabupaten Pati menyisakan dua usulan selain pembangunan jalan, Kabupaten Blora justru 100 persen usulannya untuk pembangunan jalan.

"Tahun ini kami tidak mendapatkan bantuan murni dari Musrenbang. Semua murni dari pemikiran dewan. Setiap usulan saya dampingkan dengan Banprov. Semoga tahun depan apa yang kamu harapkan terealisasi," katanya.

Usulan tiga kabupaten lain, yakni Kudus, Jepara dan Rembang juga tidak jauh berbeda, fokus pada pembangunan infrastruktur jalan.

Total usulan dari kabupaten di eks Keresidenan Pati sebanyak 52 pembangunan dengan jumlah anggaran mencapai Rp 423.1 miliar.

Rinciannya, Kabupaten Pati 10 usulan dengan total ajuan anggaran Rp 91.5 miliar. Kabupaten Blora ada 7 ajuan dengan besar anggaran Rp 60 miliar. Kebupaten Jepara dengan 10 usulan total anggaran Rp 87.6 miliar.

Kabupaten Kudus menyertakan 15 usulan total anggaran Rp 124.5 miliar dan Kabupaten Rembang total 10 ajuan dengan anggaran Rp 59.5 miliar.

Kemiskinan dan sekolah inklusi

Berbeda dengan yang diajukan oleh pimpinan-pimpinan daerah. Forum perempuan, yang diwakili oleh Indaryani warga Kudus justru menginginkan adanya kesepahaman dan kesepakatan antara pemerintah dengan para ilmuwan di perguruan tinggi untuk melaksanakan program, khususnya dalam pengentasan kemiskinan.

"Jadi peran akademisi tidak sekadar sebagai bahan pustaka, tapi terlibat langsung dalam pembangunan," katanya seperti dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima. Rabu (27/3/2019).

Sementara itu, dari kelompok difabel, Ismawardiyanto justru mengusulkan agar pemerintah memperbanyak sekolah inklusi.

Dengan sekolah tersebut, dia berharap pemberdayaan difable semakin meningkat, bisa melalui peningkatan keterampilan berkelanjutan sampai pendampingan pemasaran produk.

"Kami tidak mau hanya jadi konco wingking (hanya pelengkap saja). Kami juga tidak ingin dikasihani tapi diberdayakan. Apalagi di Kudus UMKM sangat banyak, termasuk temen-temen difabel," katanya.

Selain pejabat pemerintahan, dalam Musrenbangwil di Jateng melibatkan pula kelompok anak, perempuan, difabel sampai forum OSIS dan seluruh partai politik maupun ormas.

Dengan model seperti itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Jawa Tengah menjadi perhatian nasional karena menggelar Musrenbang dengan cara yang unik dan berbeda.

"Ini Musrenbang wilayah yang terakhir. Dalam setiap Musrenbangwil ada banyak masukan dan saran program kerja. Jadi setelah ini mari kita bekerja sesuai kewenangan masing-masing, mana yang diatasi Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat," kata Ganjar.

Ganjar mengingatkan, meski terdapat perbedaan dalam memandang prioritas pembangunan, namun menurutnya tidak menjadi masalah. Seluruh usulan dalam musrenbangwil selanjutnya digodok Pemprov Jateng.

Usulan yang masuk skala prioritas akan mendapatkan bantuan keuangan yang disalurkan melalui APBD Jateng 2020. Untuk itu, ia meminta semua daerah bergerak dalam pembangunan dan mereformasi birokrasi.

"Hilangkan korupsi, kolusi dan nepotisme. Hilangkan pungli-pungli. Yakin kalau itu dilakukan, sampeyan akan the best. Kalau yang saya terapkan adalah cepat, mudah, murah. Semalam dari KPK minta agar Jawa Tengah melakukan pendidikan antikorupsi. Saya berharap ini segera diterapkan di sekolah," paparnya.

Baca tentang

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gas Beracun Proyek Geothermal Sebabkan 5 Warga Tewas, PT SMGP: Kami Sangat Menyesal...

Gas Beracun Proyek Geothermal Sebabkan 5 Warga Tewas, PT SMGP: Kami Sangat Menyesal...

Regional
Takut Video Berpelukan dengan Pria Diadukan ke Ibu, Siswi SMP Malah Diperkosa Tetangga

Takut Video Berpelukan dengan Pria Diadukan ke Ibu, Siswi SMP Malah Diperkosa Tetangga

Regional
Bus Mogok Raib Digondol Maling, Didorong Para Pelaku hingga Mesin Menyala

Bus Mogok Raib Digondol Maling, Didorong Para Pelaku hingga Mesin Menyala

Regional
Puluhan Eks Anggota FPI di Sumsel Bergabung ke GP Ansor

Puluhan Eks Anggota FPI di Sumsel Bergabung ke GP Ansor

Regional
PPKM Jilid II, Warga Luar Kota yang Akan Masuk Cilacap Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19

PPKM Jilid II, Warga Luar Kota yang Akan Masuk Cilacap Wajib Kantongi Surat Bebas Covid-19

Regional
Video Viral Pemuda Pukul dan Tendang Rombongan Pengendara Motor, Ini Penjelasan Polisi

Video Viral Pemuda Pukul dan Tendang Rombongan Pengendara Motor, Ini Penjelasan Polisi

Regional
Fan Artis Tiktok Berkerumun dan Tak Jaga Jarak, Manajemen Viens Boys: Kami Minta Maaf

Fan Artis Tiktok Berkerumun dan Tak Jaga Jarak, Manajemen Viens Boys: Kami Minta Maaf

Regional
5 Korban Tewas Keracunan Gas Geothermal di Mandailing Natal Dimakamkan, Pemkab Beri Santunan

5 Korban Tewas Keracunan Gas Geothermal di Mandailing Natal Dimakamkan, Pemkab Beri Santunan

Regional
Lokasi Penampungan TKI Ilegal Digerebek, 6 Orang Berhasil Diselamatkan

Lokasi Penampungan TKI Ilegal Digerebek, 6 Orang Berhasil Diselamatkan

Regional
Gelapkan Uang SPP Siswa Rp 90 Juta, Bendahara Sekolah di Banjarmasin Ditangkap

Gelapkan Uang SPP Siswa Rp 90 Juta, Bendahara Sekolah di Banjarmasin Ditangkap

Regional
Bapak Cabuli Anak Tiri hingga Hamil, Korban Diperkosa Saat Ibu Pergi Kerja

Bapak Cabuli Anak Tiri hingga Hamil, Korban Diperkosa Saat Ibu Pergi Kerja

Regional
Duduk Perkara Kasus Istri Bantu Suami Perkosa Rekan Kerja, Terbongkar Berkat Laporan Seorang Pengacara

Duduk Perkara Kasus Istri Bantu Suami Perkosa Rekan Kerja, Terbongkar Berkat Laporan Seorang Pengacara

Regional
Kota Serang Jadi Zona Merah Pertama Kalinya, Pemkot Batasi Kegiatan Masyarakat

Kota Serang Jadi Zona Merah Pertama Kalinya, Pemkot Batasi Kegiatan Masyarakat

Regional
Banjir Kalsel Berangsur Surut, Puluhan Pengungsi Mulai Pulang ke Rumah

Banjir Kalsel Berangsur Surut, Puluhan Pengungsi Mulai Pulang ke Rumah

Regional
PPKM di Jatim Diperpanjang 2 Pekan, Berlaku untuk 17 Daerah Zona Merah Covid-19

PPKM di Jatim Diperpanjang 2 Pekan, Berlaku untuk 17 Daerah Zona Merah Covid-19

Regional
komentar di artikel lainnya