Habiskan Anggaran Rp 18 M, Apel Kebangsaan di Semarang Tuai Kritik

Di sela itu, kepolisian juga sejak Senin awal pekan meningkatkan operasi Cipta Kondisi Kondusif dengan menggelar razia dan sebagainya.

"Tujuannya untuk memastikan pada pelaksanaan nanti aman terkendali tanpa adanya gangguan dari pihak manapun," tambahnya.

Tidak Politis

Apel kebangsaan rencananya digelar pada Minggu (17/3/2019) mulai pukul 06.00 WIB sampai 12.00 WIB. Apel kebangsaan ditujukan untuk mengibarkan semangat naisonalisme.

Sejumlah tokoh agama dan tokoh masyarakat akan hadir, berikut pimpinan forkominda Jawa Tengah, pimpinan TNI dan Polri, serta 130 ribu masyarakat.

Para tokoh juga nantinya akan mengisi orasi kebangsaan, antara lain Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, KH Maimoen Zubair, Mahfud MD, Habib Luthfi, Gus Muwafiq, KH Munif Zuhri, KH Ahmad Darodji, Uskup Agung Semarang Romo Rubiatmoko, Pendeta Eka Laksa, Nyoman Surahart, Go Boen Tjien dan Pujianto.

Acara ini juga akan dimeriahkan sejumlah artis nasional yakni Slank, Letto, Armada, Virza, Nella Kharisma dengan MC Vincent-Desta dan Cak Lontong.

Baca juga: Hadiri Apel Kebangsaan, Jokowi Minta Banser dan Kokam Rawat Kebhinekaan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Tengah Achmad Rofai, dalam kesempatan sebelumnya menyatakan bahwa kegiatan ini murni apel kebangsaan dan tidak ada unsur politis.

Seluruh peserta berasal dari perwakilan santri, pramuka, linmas, pekerja, petani, nelayan, pelajar, seniman, mahasiswa, pelajar, tokoh lintas agama hingga olahragawan dan kelompok difabel, dan Kelompk masyarakat.

"Tidak ada atribut yang berkaitan dengan pilpres atau pileg, yang ada hanya merah putih. Semua nanti pakai ikat kepala merah putih. Ini hanya kebetulan saja pelaksanaannya mendekati pemilu, tapi tidak ada kaitannya," ujarnya.

Namun hal ini diragukan Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi. Ia menilai kegiatan itu rawan pelanggaran netralitas ASN, karena dilakukan tepat 1 bulan sebelum pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden.

BPN mengingatkan pemerintah daerah setempat agar tidak menggunakan acara tersebut sebagai ajang kampanye. Menurut BPN, mendatangkan ratusan ribu orang dalam waktu menjelang pemilihan perlu dicermati secara seksama.

"Apel siaga besar-besaran juga warning, agar hati-hati," kata Direktur Materi Debat BPN Prabowo-Sandi, Sudirman Said, saat konferensi pers di Posko Pamularsih, Semarang, Kamis (14/3/2019).

Mantan calon Gubernur Jateng ini menilai, upaya pengerahan massa di waktu menjelang pemilihan berpotensi untuk terjadi pelanggaran netralitas.

Ia meminta agar semua pihak tidak menjadikan acara itu disisipi materi-materi kampanye salah satu pasangan calon.

"Kami belum tahu. Tapi pengerahan ASN, perangkat negara di akhir kampanye itu perlu dilihat dengan cermat," ucap mantan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini.

"Kalau kampanye, sumbernya harus dari calon, dan jangan dari APBD. Itu tolong nanti dicek. Mudah-mudahan tidak terjadi pelanggaran netralitas," pungkasnya.