Tolak Tambang, Warga Konkep Duduki Kantor Gubernur Sultra, Dibubarkan dengan Gas Air Mata

Kompas.com - 06/03/2019, 17:27 WIB
Ratusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI) Ratusan warga Konkep demo tolak tambang di kantor gubernur SultraRatusan warga Kabupaten Konawe Kepulauan menduduki kantor gubernur Sultra, menolak kegiatan 15 Izin Usaha Pertambangan di wilayah mereka (KOMPAS.com/KIKI ANDI PATI)


KENDARI, KOMPAS.com - Ratusan warga dari Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) berunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Rabu (6/3/2019).

Aksi ini sebagai bentuk protes warga terhadap pemerintah yang dinilai enggan untuk mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Konawe Kepulauan.

Sebelumnya, pada Senin (4/3/2019), ratusan warga juga telah datang ke Kantor Gubernur Sultra menyampaikan aspirasi mereka menolak keberadaan IUP, bahkan beberapa warga sempat melakukan aksi kubur diri sebagai bentuk protes.

Koordinator FRSBW, Mando Maskurin menyatakan, warga meminta kejelasan dari Pemerintah Provinsi Sultra mengenai kapan IUP yang ada di Konkep dicabut.

Baca juga: Tim SAR Kembali Temukan 2 Jasad Korban Longsor Tambang Emas di Sulut

"Kami warga Konkep resah karena jika tambangnya sudah beroperasi, maka kami tidak bisa lagi untuk bertani, nelayan, dan Konkep tidak bisa menjadi daerah parisiwata karena sudah rusak," ungkap Mando, dalam orasinya.

Mando mengatakan, warga Konkep sudah sering kali menyampaikan aspirasinya di kantor gubernur, namun tidak pernah berhasil bertemu langsung dengan Gubernur Sultra, Ali Mazi.

"Gubernur hanya mau ketemu dengan warga kalau saat pilkada. Kalau sekarang kami mengeluh, kami tidak didengar," teriak warga.

Menurut warga, luas daratan Kabupaten Konawe Kepulauan hanya 1.513,98 km tidak bisa dijadikan kawasan bertambangan. Hal itu merujuk pada UU No 1 Tahun 2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir.

Apalagi, di Konkep ada 15 IUP, dan  telah melanggar Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan RTRW menyebutkan, di Kabupaten Konawe Kepulauan hanya ada tiga sektor yang bisa dikembangkan yakni sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Warga ditemui oleh Plt Kadis ESDM Sultra, Andi Azis. Ia mengatakan bahwa saat ini gubernur tidak berada di tempat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kebakaran Hanguskan 15 Rumah, 2 Warga Tersengat Listrik Saat Padamkan Api, 1 Tewas

Kebakaran Hanguskan 15 Rumah, 2 Warga Tersengat Listrik Saat Padamkan Api, 1 Tewas

Regional
Tekan Pengangguran, Pemkot Surabaya Tawarkan 551 Lowongan Kerja

Tekan Pengangguran, Pemkot Surabaya Tawarkan 551 Lowongan Kerja

Regional
Jadi Tuan Rumah Hari Aksara Internasional, Hotel di Garut Penuh

Jadi Tuan Rumah Hari Aksara Internasional, Hotel di Garut Penuh

Regional
Pemda Siapkan Bantuan untuk 1.445 Rumah Warga Bojonegoro yang Rusak

Pemda Siapkan Bantuan untuk 1.445 Rumah Warga Bojonegoro yang Rusak

Regional
Gubernur Sulbar Lupa Pakai Kacamata, Teks Pancasila Dibaca Tertukar

Gubernur Sulbar Lupa Pakai Kacamata, Teks Pancasila Dibaca Tertukar

Regional
Pengakuan Begal yang Tusuk Sopir Taksi Online 23 Kali: Saya Mau Bayar Utang Rp 1,5 Juta

Pengakuan Begal yang Tusuk Sopir Taksi Online 23 Kali: Saya Mau Bayar Utang Rp 1,5 Juta

Regional
Pemprov Kaltim Buka CPNS Lulusan SMK untuk Penyuluh Pertanian

Pemprov Kaltim Buka CPNS Lulusan SMK untuk Penyuluh Pertanian

Regional
Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Evaluasi Pilkada Langsung, PKB Nilai Pilkada Asimetris Lebih Rasional

Regional
Pemuda Cianjur Daur Ulang Kantong Kresek Jadi Paving Blok

Pemuda Cianjur Daur Ulang Kantong Kresek Jadi Paving Blok

Regional
Aksi Pelajar yang 'Prank' Jadi Pocong Berakhir Tanpa Proses Hukum

Aksi Pelajar yang "Prank" Jadi Pocong Berakhir Tanpa Proses Hukum

Regional
Terduga Teroris yang Ditangkap di Kampar Buat Tempat Persembunyian di Kebun Karet

Terduga Teroris yang Ditangkap di Kampar Buat Tempat Persembunyian di Kebun Karet

Regional
Aksi Mogok Protes Trans Jateng Berakhir, Mikrobus di Purbalingga Kembali 'Narik'

Aksi Mogok Protes Trans Jateng Berakhir, Mikrobus di Purbalingga Kembali "Narik"

Regional
Kasus Mahasiswa Unitas Palembang Tewas Saat Diksar Menwa, Polisi: Kemungkinan Tersangka Bertambah

Kasus Mahasiswa Unitas Palembang Tewas Saat Diksar Menwa, Polisi: Kemungkinan Tersangka Bertambah

Regional
Pemutaran Film 'Kucumbu Tubuh Indahku' Dihentikan Paksa di Bandar Lampung

Pemutaran Film "Kucumbu Tubuh Indahku" Dihentikan Paksa di Bandar Lampung

Regional
Bencana Angin Kencang di Bojonegoro Meluas, 1.445 Rumah Warga Rusak

Bencana Angin Kencang di Bojonegoro Meluas, 1.445 Rumah Warga Rusak

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X