Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/02/2019, 10:03 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah harus didorong dan dilanjutkan.

Dedi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat tanah untuk rakyat adalah bagian dari spirit kerakyatan.

Menurutnya, spirit itu harus didorong bukan hanya saat pilpres, tetapi juga pada kepemimpinan periode kedua. Dedi meyakini Jokowi akan terpilih lagi pada Pilpres 2019 ini.

"Semangat Pak Jokowi sebagai representasi kepemimpinan kaum jelata. Selama ini Pak Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat kepada rakyat adalah sikap ksatria kenegarawanan yang harus kita dukung," tandas Dedi kepada Kompas.com via sambungan ponsel, Senin (25/2/2019),

"Dan, wacana itu jangan hanya berhenti pada saat pilpres, tetapi pada periode kedua kepimpinannya nanti, karena saya meyakini dia terpilih, harus terus didorong agar rakyat memiliki hak atas tanah secara seimbang dan berkeadilan, tidak terjadi penumpukan kepemilikan tanah pada segelintir orang," tutur ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Tanah adat

Dedi mengatakan, tanah adat dan tanah kaum tradisional di seluruh Indonesia juga harus dilindungi. Jangan sampai ada lagi penyerobotan dan pengambilan hak adat yang itu sudah bagian dari tradisi. Sebab, baik kaum adat, alam dan hutan adalah rumah mereka yang sesungguhnya.

"Terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak tanah adat. di Jabar juga ada, misalnya orang baduy dan komunitas tradisional lainnya. Cukup banyak. Mereka harus mendapat perlindungan secara utuh. Sebab, kehidupan mereka bisa jadi terancam karena semakin dipersempit ruang lingkup hutan mereka," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Tanah adat, kata Dedi, harus dilindungi karena dari aspek keindonesiaan dan kenusantaraan, mereka jauh lebih dulu menguasai tempat itu dibanding mereka para pendatang.

"Namun problemnya mereka tidak memiliki sertifikat atau bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Sebab, mereka memahami tanah itu dari spirit budaya, bukan sertifikat," katanya.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Pendaftaran SMKN Jateng dan 15 SMK Semi Boarding Dibuka, Catat Tanggalnya!

Regional
Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Wabup Banyuasin Serahkan 1.488 Sertifikat PTSL dan Redistribusi Tanah ke 7 Desa

Regional
Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Tangani Stunting, Walkot Ita Sebut Pemkot Semarang Akan Bangun Daycare

Regional
Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Hadiri Resepsi Puncak Seabad NU di Sidoarjo, Ganjar Tarik Perhatian Ribuan Nahdliyin

Regional
Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Satu Abad NU, Ganjar: NU Punya Banyak Pengalaman dan Kontribusi bagi Pembangunan Bangsa

Regional
Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Bone Bolango Jadi Kabupaten Panutan, Hamim Pou: Kami di Sini Serba Efisien

Regional
Rahasia Satu Abad NU

Rahasia Satu Abad NU

Regional
Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Menteri ATR/BPN Sebut Program PTSL Kota Semarang Terbaik di Indonesia, Walkot Ita Beberkan Rahasianya

Regional
Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Gerakan Memasang Tanda Batas Dinilai Penting untuk Hindarkan Masyarakat dari Konflik Tanah

Regional
Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Ganjar Terlibat Langsung Susun RPD dan RKPD, Bappenas Berikan Apresiasi

Regional
Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Pembangunan Stasiun Pemancar di Maluku Barat Daya Telah Capai 80 Titik Lokasi

Regional
Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Fajar Sadboy dan Cermin Buram Masyarakat Indonesia

Regional
Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Dukung Pelestarian Tenun Bali di Jembrana, Jokowi: Ini Dorong Industri Kreatif Budaya Lokal

Regional
Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Pemkot Semarang dan KPK Ingatkan OPD untuk Kelola PAD secara Tepat dan Maksimal

Regional
Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Respons Banjir Dinar Indah, Walkot Semarang Rencanakan Penghijauan dan Relokasi Permukiman

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.