Dedi Mulyadi: Kebijakan Jokowi soal Tanah untuk Rakyat Harus Dilanjutkan

Kompas.com - 25/02/2019, 10:03 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi .

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah harus didorong dan dilanjutkan.

Dedi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat tanah untuk rakyat adalah bagian dari spirit kerakyatan.

Menurutnya, spirit itu harus didorong bukan hanya saat pilpres, tetapi juga pada kepemimpinan periode kedua. Dedi meyakini Jokowi akan terpilih lagi pada Pilpres 2019 ini.

"Semangat Pak Jokowi sebagai representasi kepemimpinan kaum jelata. Selama ini Pak Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat kepada rakyat adalah sikap ksatria kenegarawanan yang harus kita dukung," tandas Dedi kepada Kompas.com via sambungan ponsel, Senin (25/2/2019),

"Dan, wacana itu jangan hanya berhenti pada saat pilpres, tetapi pada periode kedua kepimpinannya nanti, karena saya meyakini dia terpilih, harus terus didorong agar rakyat memiliki hak atas tanah secara seimbang dan berkeadilan, tidak terjadi penumpukan kepemilikan tanah pada segelintir orang," tutur ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Tanah adat

Dedi mengatakan, tanah adat dan tanah kaum tradisional di seluruh Indonesia juga harus dilindungi. Jangan sampai ada lagi penyerobotan dan pengambilan hak adat yang itu sudah bagian dari tradisi. Sebab, baik kaum adat, alam dan hutan adalah rumah mereka yang sesungguhnya.

"Terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak tanah adat. di Jabar juga ada, misalnya orang baduy dan komunitas tradisional lainnya. Cukup banyak. Mereka harus mendapat perlindungan secara utuh. Sebab, kehidupan mereka bisa jadi terancam karena semakin dipersempit ruang lingkup hutan mereka," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Tanah adat, kata Dedi, harus dilindungi karena dari aspek keindonesiaan dan kenusantaraan, mereka jauh lebih dulu menguasai tempat itu dibanding mereka para pendatang.

"Namun problemnya mereka tidak memiliki sertifikat atau bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Sebab, mereka memahami tanah itu dari spirit budaya, bukan sertifikat," katanya.

Halaman:
Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengakuan Pasien Covid-19 yang Sembuh : Corona Tak Hanya Kematian, tapi Ada Kehidupan di Dalamnya

Pengakuan Pasien Covid-19 yang Sembuh : Corona Tak Hanya Kematian, tapi Ada Kehidupan di Dalamnya

Regional
Bukannya Kabur Saat Dipergoki Polisi, Belasan Pembalak Liar Malah Santai

Bukannya Kabur Saat Dipergoki Polisi, Belasan Pembalak Liar Malah Santai

Regional
120 Boks Masker di Dinkes Cilegon Hilang Dicuri, Pelakunya PNS dan Honorer di Dinkes

120 Boks Masker di Dinkes Cilegon Hilang Dicuri, Pelakunya PNS dan Honorer di Dinkes

Regional
Saat Akan Ditangkap, Pelaku Ini Kelabui Polisi dengan Alasan Buang Air Kecil Lalu Melarikan Diri

Saat Akan Ditangkap, Pelaku Ini Kelabui Polisi dengan Alasan Buang Air Kecil Lalu Melarikan Diri

Regional
Enam Bulan Diselidiki,  Kapal Pengangkut Kayu Ilegal Berhasil Ditangkap di Riau

Enam Bulan Diselidiki, Kapal Pengangkut Kayu Ilegal Berhasil Ditangkap di Riau

Regional
Update Tracing Pelatihan Petugas Haji di Surabaya: 11 Orang Positif Covid-19, 1 Meninggal

Update Tracing Pelatihan Petugas Haji di Surabaya: 11 Orang Positif Covid-19, 1 Meninggal

Regional
Elemen Sipil Sebut Jam Malam Timbulkan Trauma Masa Konflik Aceh

Elemen Sipil Sebut Jam Malam Timbulkan Trauma Masa Konflik Aceh

Regional
Tiba di Solo, Pemudik Dijemput Bus Menuju Tempat Karantina

Tiba di Solo, Pemudik Dijemput Bus Menuju Tempat Karantina

Regional
Kronologi Puluhan Warga Kampung Hadang Polisi Setelah Pergoki Belasan Pembalak Liar

Kronologi Puluhan Warga Kampung Hadang Polisi Setelah Pergoki Belasan Pembalak Liar

Regional
Komunitas Kopi Jabar Bagikan 1.000 Botol Kopi ke Tenaga Medis Covid-19

Komunitas Kopi Jabar Bagikan 1.000 Botol Kopi ke Tenaga Medis Covid-19

Regional
Data Covid-19 Pemprov Sumbar Beda dengan Nasional

Data Covid-19 Pemprov Sumbar Beda dengan Nasional

Regional
Wali Kota Tasikmalaya Larang RW Tarik Pungutan Semprot Disinfektan ke Warga

Wali Kota Tasikmalaya Larang RW Tarik Pungutan Semprot Disinfektan ke Warga

Regional
Kesal Tak Diberi Uang untuk Beli Motor, Pemuda di Cianjur Bakar Rumah Orangtuanya

Kesal Tak Diberi Uang untuk Beli Motor, Pemuda di Cianjur Bakar Rumah Orangtuanya

Regional
Bantah Nikahi Anak 7 Tahun, Syekh Puji: Ada Skenario Permintaan Uang Rp 35 M dan Ancaman

Bantah Nikahi Anak 7 Tahun, Syekh Puji: Ada Skenario Permintaan Uang Rp 35 M dan Ancaman

Regional
Pergoki Pembalak Liar, Polisi Malah Dihadang Puluhan Warga Kampung

Pergoki Pembalak Liar, Polisi Malah Dihadang Puluhan Warga Kampung

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X