Dedi Mulyadi: Kebijakan Jokowi soal Tanah untuk Rakyat Harus Dilanjutkan

Kompas.com - 25/02/2019, 10:03 WIB
Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi . KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma’ruf Amin Jawa Barat Dedi Mulyadi .

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi-Ma'ruf untuk Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah harus didorong dan dilanjutkan.

Dedi mengatakan, kebijakan Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat tanah untuk rakyat adalah bagian dari spirit kerakyatan.

Menurutnya, spirit itu harus didorong bukan hanya saat pilpres, tetapi juga pada kepemimpinan periode kedua. Dedi meyakini Jokowi akan terpilih lagi pada Pilpres 2019 ini.

"Semangat Pak Jokowi sebagai representasi kepemimpinan kaum jelata. Selama ini Pak Jokowi membagi-bagikan belasan juta sertifikat kepada rakyat adalah sikap ksatria kenegarawanan yang harus kita dukung," tandas Dedi kepada Kompas.com via sambungan ponsel, Senin (25/2/2019),

"Dan, wacana itu jangan hanya berhenti pada saat pilpres, tetapi pada periode kedua kepimpinannya nanti, karena saya meyakini dia terpilih, harus terus didorong agar rakyat memiliki hak atas tanah secara seimbang dan berkeadilan, tidak terjadi penumpukan kepemilikan tanah pada segelintir orang," tutur ketua DPD Golkar Jawa Barat ini.

Baca juga: Janji Jokowi Bagikan 11 Juta Sertifikat Tanah untuk Rakyat hingga Tahun Depan

Tanah adat

Dedi mengatakan, tanah adat dan tanah kaum tradisional di seluruh Indonesia juga harus dilindungi. Jangan sampai ada lagi penyerobotan dan pengambilan hak adat yang itu sudah bagian dari tradisi. Sebab, baik kaum adat, alam dan hutan adalah rumah mereka yang sesungguhnya.

"Terutama di daerah Sumatera dan Kalimantan, banyak tanah adat. di Jabar juga ada, misalnya orang baduy dan komunitas tradisional lainnya. Cukup banyak. Mereka harus mendapat perlindungan secara utuh. Sebab, kehidupan mereka bisa jadi terancam karena semakin dipersempit ruang lingkup hutan mereka," kata mantan bupati Purwakarta itu.

Tanah adat, kata Dedi, harus dilindungi karena dari aspek keindonesiaan dan kenusantaraan, mereka jauh lebih dulu menguasai tempat itu dibanding mereka para pendatang.

"Namun problemnya mereka tidak memiliki sertifikat atau bukti otentik kepemilikan hak atas tanah. Sebab, mereka memahami tanah itu dari spirit budaya, bukan sertifikat," katanya.

Halaman:
Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Bawa Kabur Rp 134 Juta, Bandar Arisan Online Dilaporkan ke Polisi, Ini Kronologinya

Diduga Bawa Kabur Rp 134 Juta, Bandar Arisan Online Dilaporkan ke Polisi, Ini Kronologinya

Regional
Cerita Para Perempuan Terdampak Covid-19, Alami Stress hingga  Kekerasan Fisik dan Psikis

Cerita Para Perempuan Terdampak Covid-19, Alami Stress hingga Kekerasan Fisik dan Psikis

Regional
Cerita Ayah Angkat Bocah 8 Tahun yang Konsumsi Susu Campur Narkoba sejak Bayi: Dia Pusing Jika Tak Mencuri

Cerita Ayah Angkat Bocah 8 Tahun yang Konsumsi Susu Campur Narkoba sejak Bayi: Dia Pusing Jika Tak Mencuri

Regional
Cerita Warga Malang Kehilangan Ratusan Juta, Modus Pulsa Gratis hingga Diminta Sebut OTP

Cerita Warga Malang Kehilangan Ratusan Juta, Modus Pulsa Gratis hingga Diminta Sebut OTP

Regional
Cerita Ibu Laporkan Anaknya Sendiri, Emas yang Dipersiapkan Untuk Kuliah Dicuri, Dipakai Foya-foya Bersama Pacar

Cerita Ibu Laporkan Anaknya Sendiri, Emas yang Dipersiapkan Untuk Kuliah Dicuri, Dipakai Foya-foya Bersama Pacar

Regional
Sudah 2 Bulan Luwu Gelar Sekolah Tatap Muka, Jumlah Siswa Dibatasi 50 Persen

Sudah 2 Bulan Luwu Gelar Sekolah Tatap Muka, Jumlah Siswa Dibatasi 50 Persen

Regional
Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Nikahkan Putrinya di Mushala Polsek, Tersangka Pencurian Tak Kuasa Menahan Tangis

Regional
Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Tertipu Modus Pulsa Gratis, Perempuan Ini Kehilangan Uang Ratusan Juta Rupiah

Regional
Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Pukat UGM soal KPK Tangkap Menteri Edhy: Tangkapan yang Signifikan

Regional
Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Klaim 80 Persen SMA/SMK Siap Gelar Belajar Tatap Muka, Disdik Papua: Harus Banyak OPD Terlibat

Regional
Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Tercatat 74 Kasus Positif Covid-19 Baru di NTT, Paling Banyak di Kota Kupang

Regional
Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun 'Silicon Valley' hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Debat Pilkada Karawang Soal Atasi Kemiskinan, Ada Paslon yang Mau Bangun "Silicon Valley" hingga Tawarkan Kartu Kewirausahaan

Regional
25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

25 Petugas Sortir dan Lipat Surat Suara di Solo Diupah Rp 225.000

Regional
Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Kadisdik Jatim Belum Cuti meski Istrinya Maju Pilkada, Inspektorat: Gubernur Sudah Mengingatkan

Regional
Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Ribuan Buruh Cianjur Unjuk Rasa Tuntut Kenaikan UMK 2021

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X