Kompas.com - 12/02/2019, 12:02 WIB
Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, saat bertemu dengan gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, di sebuah restoran di Surabaya, Minggu (10/2/2019). istimewaWali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, saat bertemu dengan gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, di sebuah restoran di Surabaya, Minggu (10/2/2019).

SURABAYA, KOMPAS.com - Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menginginkan kewenangan pengelolaan SMA/SMK kembali dikelola Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Risma menyampaikan keinginannya itu, saat bertemu Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, di salah satu restoran di Surabaya, Minggu (10/2/2019).

Risma menyebut, sejak beralihnya wewenang pengelolaan SMA/SMK dari Pemkot Surabaya ke Pemprov Jatim, dirinya mengaku telah menempuh banyak upaya, agar sekolah bisa tetap gratis.

Bahkan, ia sudah melakukan konsultasi hingga ke Kemendagri. Namun, berdasarkan surat dari Kemendagri, disebutkan bahwa pengelolaan itu bisa dilakukan tapi harus dibarengi kewenangan dengan pelimpahan.

Baca juga: Risma: Pedagang, Jangan Kalah Sama yang Mart-mart Itu

"Yang pertama memang aku berjuang untuk anak-anak memberikan pendidikan. Aku harus mencoba meskipun aku sudah berusaha ke mana-mana," kata Risma, saat ditemui Kompas.com di ruang kerjanya di Balai Kota, Surabaya, Senin (11/2/2019).

Menurut Risma, pengelolaan SMA/SMK kewenangannya ada pada gubernur. Karena itu, Risma berharap Gubernur Jatim terpilih, Khofifah Indar Parawansa, menyetujui permintaan pemindahan pengelolaan SMA/SMK untuk diserahkan ke Pemkot Surabaya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tinggal gubernur prosesnya seperti apa. Pihak gubernur mengatakan terserah. Jadi yang bisa dilakukan adalah penyerahan," ujarnya.

Sebab, apabila SMA/SMK diserahkan ke Pemkot Surabaya, kata Risma, sekolah yang awalnya menjadi kewenangan pemprov itu bisa kembali digratiskan.

Baca juga: Risma Berbagi Pengalaman Kerja Sama dengan 14 Dubes dan Konjen RI

"Tujuan saya karena saya tidak ingin anak Surabaya menjadi tidak keruan dan tidak bisa bersekolah. Jadi itu yang saya bicarakan (dengan Khofifah)," ucap Risma.

Meski begitu, penyerahan kewenangan SMA/SMK itu masih sebatas wacana. Alasannya, Khofifah belum secara resmi dilantik sebagai gubernur Jatim.

"Ini belum resmi. Tetapi ibu (Khofifah) sepertinya setuju. Karena setelah pelantikan (gubernur) tim kita diminta berbicara dengan tim sana (Pemprov Jatim)," jelas Risma.

"Mudah-mudahan banyak anak-anak yang ketolong (dengan pelimpahan kewenangan)," imbuh Risma.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Dompet Dhuafa dan Kimia Farma Berikan 2.000 Dosis Vaksin untuk Masyarakat Lombok Barat

Regional
Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Buka Kejuaraan UAH Super Series, Ridwan Kamil Adu Kemampuan Tenis Meja dengan Ustadz Adi Hidayat

Regional
Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Peringati Hari Santri, Ganjar Berharap Santri di Indonesia Makin Adaptif dan Menginspirasi

Regional
Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Peringati HSN 2021, Wagub Uu Nyatakan Kesiapan Pemprov Jabar Bina Ponpes

Regional
Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Ridwan Kamil Pastikan Pemerintah Gelontorkan Rp 400 Triliun untuk Bangun Jabar Utara dan Selatan

Regional
Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Gencarkan Vaksinasi Covid-19, Pemprov Jabar Gandeng Pihak Swasta

Regional
AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

AOE 2021 Dimulai Besok, Jokowi Dipastikan Hadir Buka Acara

Regional
Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Dukung Pesparawi XIII, YPMAK Beri Bantuan Rp 1 Miliar

Regional
9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

9 Pemda di Papua Raih WTP, Kemenkeu Minta Daerah Lain di Papua Termotivasi

Regional
Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Capai Rp 72,46 Triliun, Realisasi Investasi Jabar per Januari-Juni 2021 Peringkat 1 Nasional

Regional
Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Temui Gus Yasin, Ridwan Kamil Sebut Jabar Ingin Berbagi Pengalaman dan Investasi di Kota Lama Semarang

Regional
Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Lewat Bidan Desa, Satgas Jabar Beri Kemudahan Akses Vaksinasi Lansia

Regional
Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Resmi Dilantik, Sekda Baru Pemprov Papua Diharapkan Akselerasi Kebijakan Daerah

Regional
Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Kafilah STQH Jabar Dilepas ke Tingkat Nasional, Ini Pesan Kang Emil untuk Mereka

Regional
Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Targetkan Netral Karbon pada 2050, Indika Energy Tanam 21.000 Mangrove

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.