Kompas.com - 26/11/2018, 13:38 WIB
Dedi Mulyadi,  Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi - Ma’ruf Amin Jawa Barat. KOMPAS.com/PUTRA PRIMA PERDANA.Dedi Mulyadi, Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Jokowi - Ma’ruf Amin Jawa Barat.

BANDUNG, KOMPAS.com - Ketua DPD Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencabut Peraturan KPU Nomor 11 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilu yang memasukkan penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa berhak untuk memilih.

"Saya tidak setuju orang dengan gangguan jiwa ikut memilih. Saya minta KPU harus mencabut PKPU No 11 tahun 2018 karena bertentangan dengan aspek kewarasan pemilu. Jangan bebani penyandang disabilitas mental untuk memilih. Mereka harus disembuhkan," tandas Dedi, Senin (26/11/2018).

Dedi mengatakan, aturan PKPU itu bertentangan dengan aspek kepatutan dalam pemilu. Memang, kata Dedi, semua warga negara berhak untuk memilih atau dipilih. Namun dalam kalimat hak warga negara itu ada persyaratan untuk terpenuhinya hak.

"Berhak itu siapa dulu, ada persyaratannya. Semua warga berhak untuk dipilih dan memilih, tapi tidak semua orang memilih, ada persyaratannya. Salah satunya adalah sehat jasmani dan rohani atau mental," tandas ketua Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Jawa Barat ini.

Lalu dari aspek hukum. Dedi mengatakan, penyandang disabilitas mental tidak memiliki kewajiban hukum. Selain itu, hukum pun tidak bisa menjerat orang dengan gangguan jiwa.

Baca juga: Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Dukung KPU Beri Hak Pilih untuk Penyandang Disabilitas Mental

Menurut Dedi, orang dengan gangguan jiwa bukan masuk kategori penyandang disabilitas. Orang seperti ini, kata dia, memiliki kesempuranaan fisik tapi mengalami gangguan jiwa.

"Sedangkan memilih itu persoalan jiwa. Jadi orang dengan gangguan tidak berhak untuk memilih," tandasnya.

Menurut Dedi, saat ini tugas negara adalah mengobati orang dengan gangguan jiwa agar sehat kembali sehingga kembali memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum ( KPU) akan melakukan sosialisasi mengenai Pemilu kepada penyandang disabilitas mental.

Hal itu karena penyandang disabilitas mental akan diberikan hak untuk memilih di pemilu, dan didata dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Komisioner KPU Viryan Azis mengatakan, sosialisasi penting, supaya pemilih penyandang disabilitas mental paham mengenai penyelenggaraan Pemilu.

"Sosialisasinya itu dimaksudkan agar ada pemahaman yang baik," kata Viryan saat dihubungi, Jumat (23/11/2018).

Baca juga: KPU Akan Sosialisaskan Pemilu ke Penyandang Disabilitas Mental

Viryan menjelaskan, tingkatan penyandang disabilitas mental beragam, dari yang sakit ringan hingga permanen. Oleh karenanya, perlu diberi pemahaman khusus kepada mereka mengenai pelaksanaan Pemilu.


Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Hampir Rampung, Pembangunan Venue PON XX di Mimika Sudah 90 Persen

Regional
Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Beberapa Tempat di Medan Dijadikan Lokasi Isolasi, Walkot Bobby Protes Keras Gubernur Sumut

Regional
Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Kesawan City Walk Ditutup Sementara, Begini Penjelasannya

Regional
Ingin Warga'Survive' di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Ingin Warga"Survive" di Masa Pandemi, Dompet Dhuafa Kembangkan Budidaya Ikan Nila

Regional
6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

6 Kali Raih WTP, Pemkab Wonogiri Catat Penurunan Rekomendasi dalam LHP

Regional
Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Masalah Sampah Terbengkalai Bertahun-tahun, Walkot Bobby Tegaskan Bersih dalam 2 Hari

Regional
Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: 'Cash Ojo Nyicil'

Dorong Perusahaan Bayar THR Pekerja, Walkot Semarang: "Cash Ojo Nyicil"

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X