Penyintas Tuntut Pelaku Pelecehan Seksual UGM di-"Drop Out"

Kompas.com - 10/11/2018, 20:32 WIB
Para mahasiswa saat membubuhkan tanda tangan di sebuah Baliho dalam aksi di Taman San Siro Fisipol UGM. KOMPAS.com / Wijaya KusumaPara mahasiswa saat membubuhkan tanda tangan di sebuah Baliho dalam aksi di Taman San Siro Fisipol UGM.

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Perwakilan gerakan #kitaAGNI menyampaikan tuntutan penyintas agar Universitas Gadjah Mada ( UGM) menindak tegas pelaku pelecehan seksual dengan sanksi drop out.

Tuntutan penyintas ini disampaikan oleh perwakilan gerakan #kitaAGNI usai bertemu dengan Ombudsman RI.

Perwakilan #kitaAgni, Nadine Kusuma saat jumpa pers di Kantor Ombudsman perwakilan DIY-Jateng mengatakan, tuntutan yang disampaikan saat aksi di Taman San Siro Fisipol UGM telah melalui konfirmasi penyintas.

"Tuntutan untuk drop out sendiri tentu saja sudah melalui konfirmasi penyintas sendiri. Penyintas sangat menginginkan untuk pihak kampus secara tegas memberikan hukuman drop out dan catatan buruk kepada pelaku," ujar Nadine Kusuma, Sabtu (10/11/2018).

Baca juga: Ombudsman Investigasi Dugaan Maladministrasi dalam Kasus Pelecehan Seksual di UGM

Dalam pertemuan dengan Ombudsman RI turut hadir pula salah seorang dosen Fisipol UGM Pipin Jamson.

Dosen Fisipol ini menjelaskan, pertemuan dengan Ombudsman RI untuk menindaklanjuti tuntutan yang disampaikan pada aksi 8 November lalu di Taman San Siro Fisipol.

Aksi yang digelar Taman San Siro Fisipol, lanjutnya, diikuti oleh mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, maupun organisasi dan komunitas yang berkomitmen mendukung penyintas.

"Ada 1.600 mahasiswa, dosen, tenaga pendidikan, maupun organisasi dan komunitas yang menandatangani dukungannya. Secara spesifik dukungan juga menyebutkan NIM dan nomor induk pegawai, supaya lebih jelas, benar-benar hadir, orangnya bukan virtual dan bukan anonim," tandasnya.

Menurutnya, tuntutan yang penting kepada Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam hal ini rektorat, adalah memberikan pernyataan kepada publik yang berisi pengakuan bahwa tindak pelecehan dan kekerasan seksual dalam bentuk apa pun, terlebih pemerkosaan, merupakan pelanggaran berat.

"Selama ini belum ada aturan tertulis yang menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan pelanggaran yang berat. Tentu saja hal ini akan mempersulit bagi penyintas untuk memperjuangkan keadilan bagi kasusnya. Terlebih lagi, tanpa adanya peryataan yang tertulis ini, selalu ada celah untuk pelaku bisa lepas dari sanksi tegas dari UGM," ucap Pipin.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X