Kompas.com - 25/09/2018, 20:28 WIB

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Ratusan pegawai honorer atau pegawai tidak tetap (PTT) Pemerintah Kabupaten Simalungun berunjuk rasa di kantor Bupati Simalungun dan DPRD Simalungun di Pematang Raya, Kabupaten Simalungun, Selasa (25/9/2018).

Mereka berunjuk rasa lantaran kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang mengurangi gaji dari sebelumnya Rp 2 juta menjadi Rp 1 juta per bulannya.

Massa yang mengatasnamakan dirinya Aliansi PTT Simalungun ini terdiri dari Forum Guru Honor Simalungun (FGHS) dan Forum Kesehatan Honor Simalungun (FKHS). 

Ketua FGHS, Ganda Armando Silalahi mengatakan, mereka berunjuk rasa untuk menuntut hak yang normatif dan wajar.

Baca juga: Ribuan Tenaga Honorer K2 di Klaten Demo Tolak Penerimaan CPNS

"Kami ini kan hanya menuntut apa yang seharusnya menjadi hak kami sebagai guru dan teman-teman yang dari kesehatan," katanya.

Menurut Ganda, Pemkab Simalungun mestinya berpihak pada kebijakan pendidikan dengan memerhatikan guru.

Keluarnya surat edaran pemerintah di bawah kepemimpinan Bupati JR Saragih tentang pengurangan gaji PTT ini sangat menyakitkan guru dan PTT lainnya.

Selain menolak surat edaran yang sangat memberatkan pegawai honorer, pihaknya juga menuntut pembayaran gaji tahun 2016 yang belum dibayarkan.

PTT Kesehatan Puskesmas Bosar Maligas Dorawati Silalahi menyebutkan, tindakan Pemkab Simalungun sangat kejam.

"Kami butuh makan pak. Mana perhatian kalian sama PTT ini. Kami juga punya kebutuhan untuk makan, uang sekaloh anak-anak kami," ungkap Dorawati dalam orasinya di depan kantor Bupati Simalungun.

Baca juga: Aturan soal Guru Honorer Tunggu Kajian Menkeu

Dorawati mengatakan, Pemkab Simalungun tidak memerhatikan kesejahteraan mereka. Malah membuat sengsara para PTT di Kabupaten Simalungun.

Dalam aksi itu, Deddy Purba dari FGHS mendesak Pemkab dan DPRD Simalungun tetap mengusulkan gaji guru Rp 2 juta dalam pengesahan Kebijakan Umum Anggaran pada APBD 2019 yang tengah dibahas.

"Hari ini pengesahan KUA PPAS Simalungun, termasuk pada seluruh PTT. Kita desak agar gaji tetap dialokasikan Rp 2 juta per bulan," ujarnya.

Unjuk rasa ini tidak disambut satu pun pejabat setempat. Sedangkan di DPRD, pengunjuk rasa disambut Ketua DPRD setempat, Johalim Purba.

Namun, Johalim tak bisa memberikan kepastian. Ia hanya menampung tuntutan pengunjuk rasa.

Sebab, tidak ada satu pun pejabat Pemkab Simalungun yang hadir dan bisa memberikan garansi soal gaji Rp 2 juta per bulan untuk ditampung dalam APBD 2019. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Ridwan Kamil Sebut Dirinya Punya Gaya Kepemimpinan yang Berbeda dengan Anies Baswedan

Regional
Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Jabar Quick Response Sukses Gelar Kompetisi Mitigasi Bencana JRRC 2022

Regional
Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Atasi Dampak Kenaikan Harga BBM, Pemkot Medan Gelontorkan Subsidi untuk 900 Unit Angkot

Regional
Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Banyak Investasi Masuk ke Jateng, Ganjar: Tingkat Layanan Kita Sangat Serius

Regional
Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Tekan Inflasi di Wonogiri, Bupati Jekek Sebut Akan Buka Banyak Lapangan Pekerjaan

Regional
Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Pemprov Jabar Siap Tawarkan 17 Proyek Energi Terbarukan pada Gelaran WJIS 2022

Regional
Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Terapkan Materi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Disdik Jabar Dapat Apresiasi dari Lemhannas

Regional
Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Kenduri Riau 2022 sebagai Daya Kejut Pemulihan Parekraf di Bumi Lancang Kuning

Regional
Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Capaian Gubernur Arizal Selama 3 Tahun Memimpin Lampung, Nilai Ekspor Tumbuh sampai Angka Kemiskinan Turun

Regional
Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Pelajaran dari Tragedi Kanjuruhan

Regional
Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Jawa Barat Raih Penghargaan Provinsi Terbaik Pertama Se-Indonesia

Regional
Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Capai 80 Juta Vaksinasi, Kang Emil Buka Bandung Bike Festival 2022

Regional
Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Kang Emil Pimpin Upacara Hari Kesaktian Pancasila 2022

Regional
Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Sumedang Raih Penghargaan Pembangunan Terbaik Kedua Tingkat Nasional

Regional
Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Penurunan Kemiskinan Jatim 2022 Terbaik Nasional, Khofifah Siap Tancap Gas Lagi

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.