Komnas HAM Rancang Mediasi Pemerintah dan Masyarakat Penolak Bandara

Puncaknya terjadi di pertengahan 2018 ini. Puluhan kepala keluarga melawan ketika rumah mereka digusur dan warga dipindah ke rumah-rumah relokasi.

Warga malah bertahan di 3 titik pengungsian pasca relokasi itu, baik di dalam masjid di lokasi pembangunan, pinggir pagar, maupun di rumah mantan kepala dusun. Mereka mengandalkan bantuan seadanya dari warga yang menyumbang sekadarnya.

Komnas HAM menilai, terus berlarutnya konflik ini menunjukan penyelesaian persoalan sejatinya bukan sekadar karena soal nominal angka ganti rugi, tapi ada yang lain. Bisa jadi soal kesehatan, hak pendidikan, lingkungan bersih, hingga lapangan kerja, dan sebagainya. Hal itu harus menjadi pertimbangan Angkasa Pura dan pemerintah.

“Mereka bertahan dengan alasan. Kita hormati sikap mereka. Semua pada posisi memiliki tuntutan dan itulah yang dinegosiasikan. Negosiasi ini yang kami jalankan,” katanya menegaskan.

 Sepanjang mediasi nanti, Komnas HAM mengharapkan tidak ada pihak saling yang menekan, termasuk dalam tekanan karena penyelesaian bandara telah dikejar target waktu.

“Tidak bisa (tidak boleh ada yang memaksa). Semua pihak tidak boleh pokoknya. Semua pihak. Iya ... iya (penyelesaian bandara bisa molor). Artinya begini, kami juga akan ngomong ke presiden,” kata Beka.