Johan Budi Minta Pelarangan Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Kompas.com - 05/09/2018, 16:58 WIB
Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo saat ditemui di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (5/9/2018) KOMPAS.com/Andi HartikJuru Bicara Kepresidenan Johan Budi Sapto Pribowo saat ditemui di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (5/9/2018)

MALANG, KOMPAS.com - Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Pribowo meminta agar pelarangan kegiatan #2019GantiPresiden oleh aparat kepolisian tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

Menurutnya, pelarangan itu tidak ada kaitannya dengan presiden, meskipun Jokowi mencalonkan diri kembali untuk periode yang kedua.

"Kalau ada yang kemudian mau bentrok, polisi mencegah, jangan itu dikaitkan sama presiden mempersekusi. Presiden tidak ada urusan dengan itu," kata Johan Budi di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (5/9/2018).

Johan Budi mengatakan, deklarasi #2019GantiPresiden merupakan kegiatan yang biasa terjadi menjelang Pemilu Presiden 2019. Namun, kegiatan itu tidak boleh melanggar aturan yang berlaku.

"Jadi deklarasi #2019GantiPresiden, ada orang yang kemudian yang punya kegiatan untuk menyampaikan bahwa 2019 itu harus ganti presiden. Gerakannya sih iya, tidak apa-apa, biasa aja. Tapi jangan menggunakan gerakan itu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam aturan. Apakah undang-undang, apakah peraturan daerah," katanya.

Baca juga: 5 Fakta Penolakan Tokoh #GantiPresiden Ahmad Dhani di Surabaya, Terjebak 3 Jam hingga Polwan Dicakar

Selain itu, Johan Budi yang saat ini menjadi Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin meminta ada ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi, antara kelompok yang ingin 2019 ganti presiden dengan kelompok yang ingin 2019 tetap Presiden Joko Widodo.

"Harus diberi ruang yang sama. Ada orang yang 2019 ingin presidennya diganti. Ada kelompok juga yang ingin 2019 presidennya tetap. Dua-duanya silakan saja. Itu hak berpendapat tapi yang penting ada rambu-rambunya tadi," jelasnya.

Kemudian, ketika dua kelompok itu tengah melakukan deklarasi di tempat yang sama dan berpotensi terjadinya bentrokan, Johan Budi menganggap sah apabila aparat kepolisian melarangnya.

Namun dirinya meminta supaya pelarangan itu tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

"Yang penting juga saya sampaikan, jangan adanya pelarangan ya, kan ada aksi yang dilakukan oleh orang yang ingin presiden diganti 2019, ada juga aksi orang yang ingin 2019 presidennya masih Pak Jokowi, di lapangan yang sama. Polisi tentu di tengah-tengah supaya tidak terjadi bentrok kan," kata Johan.

"Untuk menghindari bentrok itu polisi sementara (meminta) tidak dilakukan itu. Nah, tolong ini jangan dikaitkan sama Pak Jokowi. Presiden tidak ada hubungannya sama larang melarang itu," terangnya.

Baca juga: Massa Deklarasi #2019GantiPresiden di Pekanbaru Teriak Ganti Presiden dengan Prabowo

Johan mempersilakan siapapun untuk menyuarakan aspirasi terkait 2019 ganti presiden.

"Tapi juga publik siapapun harus memberikan ruang yang sama kepada orang 2019 presidennya tetap Pak Jokowi. Sama-sama diberi ruang," imbuhnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Hari Pertama Lebaran, Bobby dan Kahiyang Datangi Lokasi Banjir Luapan Sungai Deli

Regional
Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Gelar Open House Virtual, Ganjar Sapa Warga Jateng di Banten hingga Sudan

Regional
Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Penyakit Syaraf Kambuh, Bupati Bener Meriah Dilarikan ke Medan

Regional
H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

H-1 Lebaran, Mensos Berikan Santunan Rp 285 Juta Kepada Korban Longsor di Solok

Regional
12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

12 Korban Tewas Longsor di Tapanuli Selatan Dapat Santunan Rp 180 Juta dari Kemensos

Regional
Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Batasi Akses Keluar Masuk Medan, Walkot Bobby Tinjau Lokasi Penyekatan

Regional
Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Kabel Optik Telkom Sarmi-Biak Terputus, Pemprov Papua Tetap Upayakan Layanan E-Government

Regional
Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Warga Kampung Nelayan Keluhkan Banjir, Walkot Bobby Instruksikan Bangun Tanggul

Regional
Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Ridwan Kamil Lelang 4 Paket Premium Produk Kolaborasi Bersama Merek Lokal

Regional
Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Jelang PON XX 2021, Pemprov Papua Buat Tim Kecil untuk Koordinasi

Regional
Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Polemik Karantina WNI, Bobby Sesalkan Informasi Tidak Benar dari Pemprov Sumut

Regional
Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Jelang Lebaran, Dompet Dhuafa Fasilitasi Pernikahan Santri Muallaf di Tangsel

Regional
Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi 'Landscape' Menarik

Ganjar Yakin Masjid Agung Purwokerto Bakal Jadi "Landscape" Menarik

Regional
Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Soal Kisruh Lokasi Karantina dengan Gubernur Sumut, Bobby: Pemkot Medan Ingin Kejelasan

Regional
Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Bangun SDM Wonogiri, Bupati Jekek Tuangkan Program Besarnya pada RPJMD 2021-2026

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X