Johan Budi Minta Pelarangan Deklarasi #2019GantiPresiden Tak Dikaitkan dengan Jokowi

Menurutnya, pelarangan itu tidak ada kaitannya dengan presiden, meskipun Jokowi mencalonkan diri kembali untuk periode yang kedua.

"Kalau ada yang kemudian mau bentrok, polisi mencegah, jangan itu dikaitkan sama presiden mempersekusi. Presiden tidak ada urusan dengan itu," kata Johan Budi di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Rabu (5/9/2018).

Johan Budi mengatakan, deklarasi #2019GantiPresiden merupakan kegiatan yang biasa terjadi menjelang Pemilu Presiden 2019. Namun, kegiatan itu tidak boleh melanggar aturan yang berlaku.

"Jadi deklarasi #2019GantiPresiden, ada orang yang kemudian yang punya kegiatan untuk menyampaikan bahwa 2019 itu harus ganti presiden. Gerakannya sih iya, tidak apa-apa, biasa aja. Tapi jangan menggunakan gerakan itu untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di dalam aturan. Apakah undang-undang, apakah peraturan daerah," katanya.

Selain itu, Johan Budi yang saat ini menjadi Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin meminta ada ruang yang sama untuk menyampaikan aspirasi, antara kelompok yang ingin 2019 ganti presiden dengan kelompok yang ingin 2019 tetap Presiden Joko Widodo.

"Harus diberi ruang yang sama. Ada orang yang 2019 ingin presidennya diganti. Ada kelompok juga yang ingin 2019 presidennya tetap. Dua-duanya silakan saja. Itu hak berpendapat tapi yang penting ada rambu-rambunya tadi," jelasnya.

Kemudian, ketika dua kelompok itu tengah melakukan deklarasi di tempat yang sama dan berpotensi terjadinya bentrokan, Johan Budi menganggap sah apabila aparat kepolisian melarangnya.

Namun dirinya meminta supaya pelarangan itu tidak dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo.

"Yang penting juga saya sampaikan, jangan adanya pelarangan ya, kan ada aksi yang dilakukan oleh orang yang ingin presiden diganti 2019, ada juga aksi orang yang ingin 2019 presidennya masih Pak Jokowi, di lapangan yang sama. Polisi tentu di tengah-tengah supaya tidak terjadi bentrok kan," kata Johan.

"Untuk menghindari bentrok itu polisi sementara (meminta) tidak dilakukan itu. Nah, tolong ini jangan dikaitkan sama Pak Jokowi. Presiden tidak ada hubungannya sama larang melarang itu," terangnya.

Johan mempersilakan siapapun untuk menyuarakan aspirasi terkait 2019 ganti presiden.

"Tapi juga publik siapapun harus memberikan ruang yang sama kepada orang 2019 presidennya tetap Pak Jokowi. Sama-sama diberi ruang," imbuhnya.