Karir Politik Bupati Lampung Selatan, Sebelum Terjegal Fee Rp 700 Juta

BANDAR LAMPUNG, KOMPAS.com - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan adalah adik dari Ketua MPR Zulkifli Hasan. Ia baru saja terjegal dugaan perkara korupsi yakni suap fee proyek senilai Rp 700 juta.

Bagaimana profil dan karier sang bupati sebelum akhirnya ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)? 

Zainudin Hasan akrab dipanggil Bang Haji adalah putra asli Lampung Selatan yang lahir di Desa Pisang, Kecamatan Penengahan pada tanggal 12 Januari 1965.

Putra pasangan Hasan dan Siti Zaenab ini menghabiskan masa kecil hingga remajanya di seputaran Kota Kalianda, Ibu Kota Kabupaten Lampung Selatan.

Baca juga: Harta Bupati Lampung Selatan Melonjak Rp 11 Miliar dalam 2 Tahun

Menempuh pendidikan SD hingga sebagian masa SMA-nya di Lampung Selatan, Zainudin kemudian berpindah ke Jakarta dan menamatkan jenjang pendidikannya di SMA Negeri 53 Jakarta Timur.

Semangatnya dalam menuntut ilmu terus berlanjut, tepat delapan tahun selepas lulus SMA, Zainudin meneruskan jenjang pendidikannya hingga berhasil meraih gelar Doktor dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) di tahun 2005.

Beragam jabatan di berbagai organisasi pernah diembannya, baik itu di organisasi profesi maupun politik.

Bang Haji pernah menjadi fungsionaris Partai Golkar dan menjadi ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung.

Berbekal dari pengalaman politiknya itu, Bang Haji beberapa kali ikut bursa pencalonan kepala daerah di Lampung.

Baca juga: Bupati Lampung Selatan Dibawa ke Jakarta, Ketua Fraksi PAN Ikut Diboyong

Tahun 2010 dia berpasangan dengan Ikang Fauzi turut serta dalam pencalonan kepala daerah di Lampung Selatan. Kemudian tahun 2014 dia juga turut serta dalam pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung bersama Herman HN.

Dua kali pencalonan dan dua kali kalah. Kekalahan tidak membuatnya jera. Bang Haji pun balik kampung dan kembali mengadu kemampuan dalam bursa pencalonan Kepala Daerah di Lampung Selatan pada 2016 bersama Nanang Ermanto.

Perjuangannya membuahkan hasil. Dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lampung Selatan pasangan Zainudin Hasan - Nanang Ermanto unggul telak dengan perolehan suara 57,82 persen.

Zainudin Hasan - Nanang Ermanto resmi menjabat sebagai kepala daerah di Lampung Selatan Periode 2016-2021.

Dalam kepemimpinannya Bang Haji fokus melakukan pembangunan infrastruktur. Dalam setiap sambutannya dia selalu mengatakan telah menggelontorkan anggaran Rp 400 miliar tahun 2018 ini.

Baca juga: Bupati Lampung Selatan Mengaku Terima Uang untuk Kegiatan Tarbiyah

Program unggulan lainnya, adalah memakmurkan masjid dengan menginstruksikan seluruh kepala dinas dan jajarannya untuk melakukan shalat 5 waktu.

Peningkatan mutu pertanian dan pendidikan serta menggalakkan program sanitasi berbasis masyarakat di hampir semua kecamatan di Lampung Selatan.

Pembawaannya yang baik dan sopan membuat sosoknya sangat populer di kalangan kaum perempuan khususnya ibu-ibu pengajian.

Pelayanan publik

Namun, citra baik yang telah dibangunnya selama ini, bak runtuh disambar petir saat tim KPK melakukan OTT di Lampung Selatan dan menetapkan Bang Haji sebagai salah satu tersangka diduga kasus suap.

Salah seorang yang pernah berhubungan langsung dengan Bang Haji prihatin atas penangkapan KPK terhadap Zainuddin Hasan.

"Tapi saya juga tidak kaget dengan penangkapan tersebut karena saya juga dapat masukan dari berbagai pihak dan saya sudah pernah mengingatkannya," kata orang yang enggan disebut namanya.

Baca juga: Sebelum OTT KPK, Lampung Selatan Tiga Kali Dapat Penilaian Zona Merah

Sebelumnya, Kepala Ombudsmen RI Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf menyampaikan bahwa Kabupaten Lampung Selatan salah satu kabupaten berturut-turut mendapat peringatan peringatan zona merah dalam hal penerapan standar pelayanan publik.

"Sudah tiga kali berturut-turut mendapat peringatan zona merah dan hal ini sudah kami sampaikan secara langsung kepada bupati setempat," kata Nur Rakhman Yusuf pada Sabtu (28/7/2018).

Menurutnya, standar pelayanan publiknya buruk sangat memungkinkan adanya celah praktik pungutan liar dan korupsi didalamnya.