Heboh 180 Bus Mudik Jokowi, Ini Penjelasan Pemprov Jateng

SEMARANG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjelaskan polemik cuitan komisaris utama PT Adhi Karya Fadjroel Rahman terkait 180 bus untuk mudik.

Fadjroel sebelumnya sempat menuliskan di Instragam soal bantuan bus untuk mudik disertai unggahan foto konvoi bus dengan pengawalan polisi.

"180 bus diberangkatkan serentak oleh Presiden @Jokowi sebagai bakti BUMN untuk Indonesia" tulis Fajdroel.

Postingan itu sempat menjadi polemik karena dinilai menyebarkan informasi tidak benar.

Baca juga: Ulang Tahun Jokowi, Pria Ini Bikin Papercutting Jokowi dan Motor Chopper-nya

Kantor Penghubung Jateng di Jakarta kemudian meluruskan soal foto konvoi bus merupakan acara Pemrpov Jawa Tengah.

"Acara mudik gratis dilepas oleh Plt Gubernur Jateng pada Minggu 10 Juni (2018) di Museum TMII Jakarta, tidak ada Presiden Jokowi. Kami luruskan, konvoi tersebut adalah mudik gratis bantuan Pemda Jateng, bupati/wali kota," tulisnya.

Konfirmasi itulah yang kemudian menjadi polemik di media sosial. Tak berselang lama, Fadjroel merevisi postingan sebelumnya, disertai foto Presiden Jokowi berada di tengah bus, bersalaman dengan pemudik.

Cuitan itu ditujukan untuk merevisi unggahan sebelumnya.

Baca juga: Wisatawan Asal Perancis Diperkosa Pemandu Wisata di Labuan Bajo

Kepala Bagian Humas dan Protokoler Setda Pemprov Jawa Tengah Lilik Henry mengatakan, persoalan cuitan soal bus mudik itu hanya ramai di media sosial.

Di tingkat pemerintahan, tidak ada aduan soal hal tersebut.

Selain itu, pihak kantor penghubung Provinsi Jawa Tengah di Jakarta juga telah memberi klarifikasi atas informasi dimaksud.

"Persoalan cuitan Pak Fadjroel telah ditanggapi oleh kantor penghubung. Apakah yang dimaksud itu sama atau hal yang berbeda itu tidak jadi persoalan," kata Lilik di Semarang, Kamis (21/6/2018).

Sejauh ini, sambung dia, tidak ada laporan atau keluhan masuk ihwal hal tersebut. Lantaran tidak ada persoalan, persoalan cuitan dianggap selesai.

"Saya kira itu hanya di instragam. Di pemerintahan tidak ada aduan masuk sampai saat ini," tambahnya.