MAKASSAR, KOMPAS.com - Pasca-putusan Mahkamah Agung (MA) yang meminta KPU Makassar mencabut pencalonan petahana, Mohammad Ramdhan Pomanto-Indira Mulyasari (DIAMI), KPU Makassar belum mengambil tindakan.
Sambil menunggu surat putusan MA, KPU Makassar berkonsultasi dengan tim kuasa hukum KPU Sulsel dan KPU RI.
Dengan putusan MA tersebut, Pilkada Makassar hanya diikuti satu calon pasangan yakni Munafri Arifuddin-Andi Rachmatika Dewi (Appi-Cicu). Pasangan itu bakal melawan kotak kosong.
"Istilah kotak kosong adalah istilah yang umum dipakai untuk menggambarkan situasi satu paslon dalam Pilkada," ujar Humas KPU Sulsel, Asrar Marlang, Kamis (26/4/2018).
"Apabila KPU Makassar melaksanakan putusan MA, maka akan menjadi satu paslon saja. Aturan yang berlaku untuk kasus ini tetap mengacu pada aturan satu paslon," tutur Asrar.
(Baca juga : Putusan Penetapan Paslon Petahana, 2 Massa Pendukung Pilkada Makassar Berhadapan )
Asrar menjelaskan, paslon tunggal yang ikut Pilkada harus memperoleh suara 50 persen+1 saat pemilihan.
Jika tidak mencapai target 50 persen+1, maka Pilkada Makassar akan dilaksanakan kembali pada Pilkada serentak gelombang berikutnya pada tahun 2020.
"Jumlah 50 persen+1 dari perolehan suara sah saat pemilihan nantinya. Jika tidak tercapai, maka Pilkada Makassar akan kembali digelar pada tahun 2020 mendatang," tuturnya.
Asrar menyampaikan, calon petahana Mohammad Ramdhan Pomanto yang didiskualifikasi akan kembali sebagai wali kota Makassar hingga masa jabatannya berakhir pada Mei 2019.
"Aturannya kembali pada aturan Pilkada," tuturnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
