Ida Nilai Santri Tak Didampingi, Yasin Bilang Itu Terkendala Legalitas

Kompas.com - 20/04/2018, 22:29 WIB
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua Sudirman Said (kedua kanan)-Ida Fauzia (kanan) dan pasangan nomor urut satu Ganjar Pranowo (kiri)-Taj Yasin (kedua kiri) mengikuti Debat Terbuka Pilkada Jawa Tengah di Ballroom Hotel Patra, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4). Debat tersebut mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraPasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua Sudirman Said (kedua kanan)-Ida Fauzia (kanan) dan pasangan nomor urut satu Ganjar Pranowo (kiri)-Taj Yasin (kedua kiri) mengikuti Debat Terbuka Pilkada Jawa Tengah di Ballroom Hotel Patra, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4). Debat tersebut mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Perdebatan antara wakil gubernur Jateng nomor 1 dan 2 kian menarik. Ada pertanyaan soal keperpihakan terhadap santri serta pendidikan keagamaan.

Calon wagub nomor urut 1 Taj Yasin merupakan putra seorang kiai dari Rembang. Sementara cawagub Ida Fauziyah merupakan seorang santri yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

Ida lantas bertanya soal keperpihakan pemerintah daerah pada kalangan santri. Ida menilai kalangan pesanten, pendidikan keagamaan, saat ini seolah dibiarkan sendiri.

Padahal santri, lembaga pendidikan agama telah melakukan tugas negara mencerdaskan anak bangsa, menjauhkan dari radikalisme.

Legalitas

Menanggapi Ida, Yasin mengatakan, Pemprov Jateng sebelumnya ingin memberi bantuan baik berupa hibah maupun bantuan sosial. Namun pemberian bantuan terkendala pada aspek legalitas.

(Baca juga : Tekan Intoleransi, Ganjar-Yasin Terus Gandeng Tokoh Agama )

Karena itu, pesantren dan lembaga pendidikan diminta untuk mengurus legalitas itu agar dapat menerima bantuan.

"Perlu membaca bahwa ponpes di seluruh Indonesia masih ngurus izin. Kita tahu UU 23 Tahun 2014, lembaga boleh dibantu, boleh berbadan hukum. Bantuan sosial, hibah pada lembaga pendidikan kami sediakan, tapi gak terserap, tapi izin tersebut masih pengurusan," ujarnya.

Keberpihakan Pemerintah

Ida kemudian menanggpi pernyataan Yasin. Seharusnya, sambung Ida, harus ada keperpihakan dari pemerintah untuk membantu proses, bukan dibiarkan mengurus sendiri.

"Mereka mengambil tugas negara. Saya kira ini persoalan. Izin itu teknis," pinta Ida.

Yasin bersikukuh, skema pemberian bantuan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Jika kalangan pesanten sudah punya legalitas, pasti akan diberikan bantuan baik untuk guru, hingga sarana dan fasilitas pendidikan.

"Kalau semua punya izin pasti diprogram. Kita kan belum kerja, kalau kita anggarkan," ujarnya.

"Nanti ketika kerja pasti anggarkan, ada Rp 331 miliar untuk pendidikan keagamaan, Silahkan diajukan ke pendidikan, guru ditata," jawabnya. 



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Meningkat, RSUD Banten Kembali Dijadikan Pusat Rujukan

Kasus Meningkat, RSUD Banten Kembali Dijadikan Pusat Rujukan

Regional
Sekda DIY Sebut Tambang Liar Rugikan Daerah karena Tak Terkontrol

Sekda DIY Sebut Tambang Liar Rugikan Daerah karena Tak Terkontrol

Regional
Penderita Covid-19 di Salatiga Berasal dari Penularan Luar Daerah

Penderita Covid-19 di Salatiga Berasal dari Penularan Luar Daerah

Regional
38 Karyawan RSUP Soeradji Klaten Sembuh, 12 Orang Sudah Kembali Bekerja

38 Karyawan RSUP Soeradji Klaten Sembuh, 12 Orang Sudah Kembali Bekerja

Regional
Mayat Perempuan Tanpa Busana Mengambang di Kali Bugen Semarang

Mayat Perempuan Tanpa Busana Mengambang di Kali Bugen Semarang

Regional
Kota Kupang Berubah Jadi Zona Cokelat Covid-19, ASN Diwajibkan WFH

Kota Kupang Berubah Jadi Zona Cokelat Covid-19, ASN Diwajibkan WFH

Regional
Kecelakaan Beruntun Truk Elpiji, Honda Jazz, dan Motor, Satu Orang Tewas, 3 Luka

Kecelakaan Beruntun Truk Elpiji, Honda Jazz, dan Motor, Satu Orang Tewas, 3 Luka

Regional
Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Disdukcapil Blora Tutup Sepekan

Satu Pegawai Positif Covid-19, Kantor Disdukcapil Blora Tutup Sepekan

Regional
Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bogor, Rumah Rusak dan Kendaraan Terguling

Hujan Disertai Angin Kencang Landa Bogor, Rumah Rusak dan Kendaraan Terguling

Regional
Banten Dipastikan Punya Pemakaman Khusus Covid-19 di Kota Serang

Banten Dipastikan Punya Pemakaman Khusus Covid-19 di Kota Serang

Regional
Pensiunan PNS Edarkan Uang Palsu untuk Bayar Utang Pemilihan Bupati Sebesar Rp 1 M

Pensiunan PNS Edarkan Uang Palsu untuk Bayar Utang Pemilihan Bupati Sebesar Rp 1 M

Regional
Dalam 2 Hari, 109 Warga Kota Sorong Positif Corona

Dalam 2 Hari, 109 Warga Kota Sorong Positif Corona

Regional
Bawaslu Jateng Tindak Tegas Paslon Pilkada Pelanggar Protokol Kesehatan

Bawaslu Jateng Tindak Tegas Paslon Pilkada Pelanggar Protokol Kesehatan

Regional
Bangka Belitung Nihil Kasus Corona dalam 3 Hari Terakhir

Bangka Belitung Nihil Kasus Corona dalam 3 Hari Terakhir

Regional
Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Tak Ditahan, Polisi: Hanya Wajib Lapor

Jadi Tersangka, Wakil Ketua DPRD Kota Tegal Tak Ditahan, Polisi: Hanya Wajib Lapor

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X