Ida Nilai Santri Tak Didampingi, Yasin Bilang Itu Terkendala Legalitas

Kompas.com - 20/04/2018, 22:29 WIB
Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua Sudirman Said (kedua kanan)-Ida Fauzia (kanan) dan pasangan nomor urut satu Ganjar Pranowo (kiri)-Taj Yasin (kedua kiri) mengikuti Debat Terbuka Pilkada Jawa Tengah di Ballroom Hotel Patra, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4). Debat tersebut mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana PutraPasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut dua Sudirman Said (kedua kanan)-Ida Fauzia (kanan) dan pasangan nomor urut satu Ganjar Pranowo (kiri)-Taj Yasin (kedua kiri) mengikuti Debat Terbuka Pilkada Jawa Tengah di Ballroom Hotel Patra, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/4). Debat tersebut mengangkat tema peningkatan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, penyelesaian persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, serta memperkokoh NKRI dan kebangsaan.

SEMARANG, KOMPAS.com - Perdebatan antara wakil gubernur Jateng nomor 1 dan 2 kian menarik. Ada pertanyaan soal keperpihakan terhadap santri serta pendidikan keagamaan.

Calon wagub nomor urut 1 Taj Yasin merupakan putra seorang kiai dari Rembang. Sementara cawagub Ida Fauziyah merupakan seorang santri yang pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren.

Ida lantas bertanya soal keperpihakan pemerintah daerah pada kalangan santri. Ida menilai kalangan pesanten, pendidikan keagamaan, saat ini seolah dibiarkan sendiri.

Padahal santri, lembaga pendidikan agama telah melakukan tugas negara mencerdaskan anak bangsa, menjauhkan dari radikalisme.

Legalitas

Menanggapi Ida, Yasin mengatakan, Pemprov Jateng sebelumnya ingin memberi bantuan baik berupa hibah maupun bantuan sosial. Namun pemberian bantuan terkendala pada aspek legalitas.

(Baca juga : Tekan Intoleransi, Ganjar-Yasin Terus Gandeng Tokoh Agama )

Karena itu, pesantren dan lembaga pendidikan diminta untuk mengurus legalitas itu agar dapat menerima bantuan.

"Perlu membaca bahwa ponpes di seluruh Indonesia masih ngurus izin. Kita tahu UU 23 Tahun 2014, lembaga boleh dibantu, boleh berbadan hukum. Bantuan sosial, hibah pada lembaga pendidikan kami sediakan, tapi gak terserap, tapi izin tersebut masih pengurusan," ujarnya.

Keberpihakan Pemerintah

Ida kemudian menanggpi pernyataan Yasin. Seharusnya, sambung Ida, harus ada keperpihakan dari pemerintah untuk membantu proses, bukan dibiarkan mengurus sendiri.

"Mereka mengambil tugas negara. Saya kira ini persoalan. Izin itu teknis," pinta Ida.

Yasin bersikukuh, skema pemberian bantuan harus mengacu pada aturan yang berlaku. Jika kalangan pesanten sudah punya legalitas, pasti akan diberikan bantuan baik untuk guru, hingga sarana dan fasilitas pendidikan.

"Kalau semua punya izin pasti diprogram. Kita kan belum kerja, kalau kita anggarkan," ujarnya.

"Nanti ketika kerja pasti anggarkan, ada Rp 331 miliar untuk pendidikan keagamaan, Silahkan diajukan ke pendidikan, guru ditata," jawabnya. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

11.000 Sajian Bandeng Presto di Surabaya Memecahkan Rekor Muri

11.000 Sajian Bandeng Presto di Surabaya Memecahkan Rekor Muri

Regional
Menhub Kumpulkan Semua Pengelola Transportasi Online Terkait Bom di Medan

Menhub Kumpulkan Semua Pengelola Transportasi Online Terkait Bom di Medan

Regional
Iuran BPJS Akan Naik 100 Persen, Warga Padang Ramai-ramai Turun Kelas

Iuran BPJS Akan Naik 100 Persen, Warga Padang Ramai-ramai Turun Kelas

Regional
Kemensos Menaikkan Indeks Bantuan Non Tunai pada 2020

Kemensos Menaikkan Indeks Bantuan Non Tunai pada 2020

Regional
Mengidap Jantung, Satu Warga Meninggal Dunia Setelah Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Mengidap Jantung, Satu Warga Meninggal Dunia Setelah Gempa Magnitudo 7,1 di Maluku Utara

Regional
Menhub Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa

Menhub Apresiasi Pengembangan Pelabuhan Benoa

Regional
Tumpahan Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Tumpahan Minyak Mentah Kembali Muncul di Pesisir Karawang

Regional
Demo Mahasiswa yang Menuntut Pemekaran Wilayah Dibubarkan Paksa oleh Warga

Demo Mahasiswa yang Menuntut Pemekaran Wilayah Dibubarkan Paksa oleh Warga

Regional
Curhatan Driver Online Mamuju: Kami Pejuang Keluarga, Bukan Teroris

Curhatan Driver Online Mamuju: Kami Pejuang Keluarga, Bukan Teroris

Regional
BPBD NTB Akan Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Perpanjangan Masa Transisi Pasca Gempa

BPBD NTB Akan Kumpulkan Kepala Daerah Terkait Perpanjangan Masa Transisi Pasca Gempa

Regional
Percepat Pembangunan, Sulsel Buat Rancangan Anggaran Sebelum Penyerahan DIPA

Percepat Pembangunan, Sulsel Buat Rancangan Anggaran Sebelum Penyerahan DIPA

Regional
Khawatir Jatuh Korban, Warga Bongkar Atap Sekolah yang Nyaris Ambruk

Khawatir Jatuh Korban, Warga Bongkar Atap Sekolah yang Nyaris Ambruk

Regional
BPBD Maluku Utara: Gempa Magnitudo 7,1 Rusak 15 Rumah dan 3 Gereja, 2 Warga Terluka

BPBD Maluku Utara: Gempa Magnitudo 7,1 Rusak 15 Rumah dan 3 Gereja, 2 Warga Terluka

Regional
Kereta yang Terbakar di Konservasi Subang Berumur Lebih dari 30 Tahun

Kereta yang Terbakar di Konservasi Subang Berumur Lebih dari 30 Tahun

Regional
Mahasiswa UMI Diserang, 3 Pelaku Dikeluarkan hingga UKM Mapala Dibekukan

Mahasiswa UMI Diserang, 3 Pelaku Dikeluarkan hingga UKM Mapala Dibekukan

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X