Dinonaktifkan, Bupati Talaud: Saya Akan Tetap Masuk Kantor

Kompas.com - 15/01/2018, 09:36 WIB
Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip. Kompas.com/Ronny Adolof BuolBupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip.
EditorReni Susanti

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip mengaku akan tetap ngantor meski telah dinonaktifkan Kementerian Dalam Negeri. Sri dinonaktifkan lantaran pergi ke Amerika Serikat tanpa izin resmi dari atasannya.

"Saya akan tetap masuk kantor," ujar Sri.

Sri dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pergi ke Amerika Serikat tanpa izin resmi dari atasannya. Pemberhentian sementara Sri dari jabatannya karena kepergiaannya ke Amerika Serikat pada Oktober hingga November 2017.

"Paspor yang saya gunakan ke sana adalah paspor reguler dan saya ke sana sendiri tidak membawa staf. Saya juga tidak menggunakan anggaran daerah," ujar Sri Wahyumi membela diri.

(Baca juga: Nonaktifkan Bupati Talaud, Kemendagri Tak Menghalanginya Belajar)

Sri bersama lima orang terpilih lainnya diundang Kedutaan Besar AS di Indonesia mengikuti program studi banding selama hampir sebulan di negeri yang dipimpin Donald Trump itu.

Rodhial Huda, peserta International Visitor Leadership Program (IVLP) lainnya dari Natuna, membenarkan bahwa kepergian ke AS itu merupakan undangan ke perseorangan bukan ke lembaga.

"Saya termasuk salah satu yang diundang dan bersama ibu Sri belajar di sana," kata Huda.

Menurut Huda, Sri diundang Pemerintah AS karena dinilai sukses dalam pembangunan ekonomi kemaritiman dan lingkungan.

"Kami selama berada di AS mengunjungi berbagai tempat dan lembaga, termasuk ke Gedung Putih, ke lembaga pemerintahan, NGO, Departeman Luar Negeri, dan banyak tempat lain," kata Huda.

(Baca juga: Ini Alasan Bupati Talaud ke Negeri Donald Trump)

Selama berada di AS, rombongan ILVP itu melihat bagaimana AS mengurus kemaritimannya.

Menurut Huda, setiap tahun Pemerintah AS memilih orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas dalam kepemimpinan dalam bidangnya.

AS memberi penghargaan dengan mengajak studi banding di negara mereka. "Semua biaya ditanggung pengundang," ujarnya.

Walau menganggap SK Mendagri soal pemberhentian sementara dirinya belum diterimanya, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemrov Sulut Jemmy Kumendong meminta Sri tidak membangkang dan mematuhi sanksi yang diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 76 Ayat (2) menjelaskan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) Huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw juga telah menyerahkan SK Mendagri itu kepada Wakil Bupati Petrus Tuange untuk sementara menjabat Bupati menggantikan Sri.

(Baca juga: Bupati Talaud Dinonaktifkan, Kenapa Tak Ada Teguran Dulu?)

Bantah Kriminalisasi

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPD, dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Kemendagri Akmal Malik menampik adanya tuduhan kriminalisasi bupati terkait kasus Bupati Talaud.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip.

Akmal menilai, tak ada kriminalisasi dalam kasus itu lantaran sudah tertera jelas dalam UU Pasal 77 Ayat 2 bahwa kepala daerah yang ingin ke luar negeri harus meminta izin menteri.

"Tidak ada itu (kriminalisasi). Seharusnya ibu bupati mempelajari lagi UU-nya, karena di dalam pasal 77 ayat 2 itu jelas kepala daerah yang ingin ke luar negeri harus izin menteri. Apabila tidak izin akan ada pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sudah jelas di pasal itu," ujar Akmal.

Akmal pun merasa heran lantaran dulu Sri Wahyumi meminta izin ketika pergi ke Thailand, tetapi tidak dengan kepergiannya ke AS.

"Ketika beliau berangkat ke Thailand beliau minta izin, tetapi waktu ke Amerika kenapa nggak minta izin? Logika kita kan beliau sudah tahu aturan itu (Pasal 77 Ayat 2)," ungkapnya.

Akmal pun mengungkapkan bahwa izin yang diberikan untuk ke luar negeri hanya 7 hari.

Meskipun itu menggunakan biaya sendiri, Akmal meminta para kepala daerah mengingat tanggung jawabnya.

"Kita tidak ingin kepala daerah berlama-lama di luar negeri meski itu biaya sendiri atau APBD. Banyak masyarakat yang harus diurus," ujar dia.

Berita ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Bupati Talaud Sri Wahyumi Melawan, Tetap Masuk Kantor meski Sudah Dinonaktifkan

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Warga Diimbau Tak Dekati Lokasi Kebakaran Pipa Pertamina di Cimahi

Warga Diimbau Tak Dekati Lokasi Kebakaran Pipa Pertamina di Cimahi

Regional
Lereng Gunung Wilis Terbakar Diduga Ulah Pemburu Hewan Liar

Lereng Gunung Wilis Terbakar Diduga Ulah Pemburu Hewan Liar

Regional
Sandiaga Uno Prediksi Wagub DKI Akan Dilantik sebelum Akhir Tahun

Sandiaga Uno Prediksi Wagub DKI Akan Dilantik sebelum Akhir Tahun

Regional
'Kami Minum Air Kotor dan Bau, Pak Presiden Jokowi Tolong Bantu Kami'

"Kami Minum Air Kotor dan Bau, Pak Presiden Jokowi Tolong Bantu Kami"

Regional
Mengungkap Fakta Pembunuhan Sales Mobil, Bagi-bagi Uang Hasil Rampasan hingga Alasan Pelaku Kabur

Mengungkap Fakta Pembunuhan Sales Mobil, Bagi-bagi Uang Hasil Rampasan hingga Alasan Pelaku Kabur

Regional
Api Membesar, TNI/Polri Bangun Posko Siaga di Gunung Tampomas

Api Membesar, TNI/Polri Bangun Posko Siaga di Gunung Tampomas

Regional
Meski Jokowi Kalah di Cianjur, Bupati Yakin Proyek Tol dan Puncak II Dilanjutkan

Meski Jokowi Kalah di Cianjur, Bupati Yakin Proyek Tol dan Puncak II Dilanjutkan

Regional
Fakta Ibis Sendok Raja, Burung yang Muncul di Pos Jokowi Setelah 'Hilang' 155 Tahun

Fakta Ibis Sendok Raja, Burung yang Muncul di Pos Jokowi Setelah "Hilang" 155 Tahun

Regional
Cerita di Balik Kebakaran Pipa Pertamina Cimahi, Satu WNA Tewas hingga Kerahkan 25 Damkar

Cerita di Balik Kebakaran Pipa Pertamina Cimahi, Satu WNA Tewas hingga Kerahkan 25 Damkar

Regional
Dapat Uang Rp 10 Juta dari Jokowi, Nenek Paulina Akan Punya Rumah Baru

Dapat Uang Rp 10 Juta dari Jokowi, Nenek Paulina Akan Punya Rumah Baru

Regional
Intip Cara Belajar Reza, Anak Sopir Lulusan ITB Peraih IPK 3,98

Intip Cara Belajar Reza, Anak Sopir Lulusan ITB Peraih IPK 3,98

Regional
Sebelum Terbakar, Pipa Minyak Pertamina Sempat Meledak Dua Kali

Sebelum Terbakar, Pipa Minyak Pertamina Sempat Meledak Dua Kali

Regional
Pasca-kebakaran Pipa Pertamina, Pemkot Cimahi Inventarisir dan Fasilitasi Kerugian Warga

Pasca-kebakaran Pipa Pertamina, Pemkot Cimahi Inventarisir dan Fasilitasi Kerugian Warga

Regional
Begini Cara FY Kuras Dana Nasabah BNI hingga Rp 58,9 Miliar

Begini Cara FY Kuras Dana Nasabah BNI hingga Rp 58,9 Miliar

Regional
Satu Pembunuh Sales Mobil Ditangkap di Hari Pertama Kerja

Satu Pembunuh Sales Mobil Ditangkap di Hari Pertama Kerja

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X