Dinonaktifkan, Bupati Talaud: Saya Akan Tetap Masuk Kantor

Kompas.com - 15/01/2018, 09:36 WIB
Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip. Kompas.com/Ronny Adolof BuolBupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip.
EditorReni Susanti

JAKARTA, KOMPAS.com — Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip mengaku akan tetap ngantor meski telah dinonaktifkan Kementerian Dalam Negeri. Sri dinonaktifkan lantaran pergi ke Amerika Serikat tanpa izin resmi dari atasannya.

"Saya akan tetap masuk kantor," ujar Sri.

Sri dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan pergi ke Amerika Serikat tanpa izin resmi dari atasannya. Pemberhentian sementara Sri dari jabatannya karena kepergiaannya ke Amerika Serikat pada Oktober hingga November 2017.

"Paspor yang saya gunakan ke sana adalah paspor reguler dan saya ke sana sendiri tidak membawa staf. Saya juga tidak menggunakan anggaran daerah," ujar Sri Wahyumi membela diri.

(Baca juga: Nonaktifkan Bupati Talaud, Kemendagri Tak Menghalanginya Belajar)

Sri bersama lima orang terpilih lainnya diundang Kedutaan Besar AS di Indonesia mengikuti program studi banding selama hampir sebulan di negeri yang dipimpin Donald Trump itu.

Rodhial Huda, peserta International Visitor Leadership Program (IVLP) lainnya dari Natuna, membenarkan bahwa kepergian ke AS itu merupakan undangan ke perseorangan bukan ke lembaga.

"Saya termasuk salah satu yang diundang dan bersama ibu Sri belajar di sana," kata Huda.

Menurut Huda, Sri diundang Pemerintah AS karena dinilai sukses dalam pembangunan ekonomi kemaritiman dan lingkungan.

"Kami selama berada di AS mengunjungi berbagai tempat dan lembaga, termasuk ke Gedung Putih, ke lembaga pemerintahan, NGO, Departeman Luar Negeri, dan banyak tempat lain," kata Huda.

(Baca juga: Ini Alasan Bupati Talaud ke Negeri Donald Trump)

Selama berada di AS, rombongan ILVP itu melihat bagaimana AS mengurus kemaritimannya.

Menurut Huda, setiap tahun Pemerintah AS memilih orang-orang yang dianggap mempunyai kapasitas dalam kepemimpinan dalam bidangnya.

AS memberi penghargaan dengan mengajak studi banding di negara mereka. "Semua biaya ditanggung pengundang," ujarnya.

Walau menganggap SK Mendagri soal pemberhentian sementara dirinya belum diterimanya, Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Pemrov Sulut Jemmy Kumendong meminta Sri tidak membangkang dan mematuhi sanksi yang diberikan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 76 Ayat (2) menjelaskan, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1) Huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan.

Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw juga telah menyerahkan SK Mendagri itu kepada Wakil Bupati Petrus Tuange untuk sementara menjabat Bupati menggantikan Sri.

(Baca juga: Bupati Talaud Dinonaktifkan, Kenapa Tak Ada Teguran Dulu?)

Bantah Kriminalisasi

Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPD, dan Hubungan Antarlembaga (FKDH) Kemendagri Akmal Malik menampik adanya tuduhan kriminalisasi bupati terkait kasus Bupati Talaud.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menonaktifkan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Manalip.

Akmal menilai, tak ada kriminalisasi dalam kasus itu lantaran sudah tertera jelas dalam UU Pasal 77 Ayat 2 bahwa kepala daerah yang ingin ke luar negeri harus meminta izin menteri.

"Tidak ada itu (kriminalisasi). Seharusnya ibu bupati mempelajari lagi UU-nya, karena di dalam pasal 77 ayat 2 itu jelas kepala daerah yang ingin ke luar negeri harus izin menteri. Apabila tidak izin akan ada pemberhentian sementara selama 3 bulan. Sudah jelas di pasal itu," ujar Akmal.

Akmal pun merasa heran lantaran dulu Sri Wahyumi meminta izin ketika pergi ke Thailand, tetapi tidak dengan kepergiannya ke AS.

"Ketika beliau berangkat ke Thailand beliau minta izin, tetapi waktu ke Amerika kenapa nggak minta izin? Logika kita kan beliau sudah tahu aturan itu (Pasal 77 Ayat 2)," ungkapnya.

Akmal pun mengungkapkan bahwa izin yang diberikan untuk ke luar negeri hanya 7 hari.

Meskipun itu menggunakan biaya sendiri, Akmal meminta para kepala daerah mengingat tanggung jawabnya.

"Kita tidak ingin kepala daerah berlama-lama di luar negeri meski itu biaya sendiri atau APBD. Banyak masyarakat yang harus diurus," ujar dia.

Berita ini telah tayang di tribunnews.com dengan judul Bupati Talaud Sri Wahyumi Melawan, Tetap Masuk Kantor meski Sudah Dinonaktifkan

 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aksi Babinsa Gendong Nenek dan Penderita Stroke untuk Mengambil BLT

Aksi Babinsa Gendong Nenek dan Penderita Stroke untuk Mengambil BLT

Regional
Dentuman di Kawah Gunung Ijen, Ada Gelombang Mirip Tsunami Setinggi 3 Meter, Satu Penambang Tewas

Dentuman di Kawah Gunung Ijen, Ada Gelombang Mirip Tsunami Setinggi 3 Meter, Satu Penambang Tewas

Regional
Longsor di Tol Ungaran, Kendaraan Dialihkan ke Jalan Nasional

Longsor di Tol Ungaran, Kendaraan Dialihkan ke Jalan Nasional

Regional
Ternak Warga Banyak yang Hilang Misterius, Ternyata Ini Penyebabnya

Ternak Warga Banyak yang Hilang Misterius, Ternyata Ini Penyebabnya

Regional
Update Corona di Kepri, Jumlah Pasien yang Sembuh 102 Orang

Update Corona di Kepri, Jumlah Pasien yang Sembuh 102 Orang

Regional
Bayi Berusia 6 Hari Positif Terjangkit Virus Corona di NTB

Bayi Berusia 6 Hari Positif Terjangkit Virus Corona di NTB

Regional
Mobilnya Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Dicopot dan Ditahan

Mobilnya Tabrak Rumah Warga, Kapolsek Ini Dicopot dan Ditahan

Regional
Hari Terakhir PSBB, Penambahan 1 Kasus Covid-19 di Kota Malang

Hari Terakhir PSBB, Penambahan 1 Kasus Covid-19 di Kota Malang

Regional
Lelah Periksa Swab Ratusan PDP di Jatim, Tim Mobil PCR Minta Libur

Lelah Periksa Swab Ratusan PDP di Jatim, Tim Mobil PCR Minta Libur

Regional
Detik-detik Keluarga Pasien Corona yang Kabur Adang dan Peluk Polisi hingga Ketakutan Tertular Saat Penjemputan

Detik-detik Keluarga Pasien Corona yang Kabur Adang dan Peluk Polisi hingga Ketakutan Tertular Saat Penjemputan

Regional
[POPULER NUSANTARA] Soal Mobil PCR dan Kemarahan Risma | Video Pria Bugil Lari di Depan Hotel

[POPULER NUSANTARA] Soal Mobil PCR dan Kemarahan Risma | Video Pria Bugil Lari di Depan Hotel

Regional
Fakta Dua Anggota KKB Papua Reaktif Rapid Test dan Ditangkap Usai Jalani Isolasi

Fakta Dua Anggota KKB Papua Reaktif Rapid Test dan Ditangkap Usai Jalani Isolasi

Regional
Fakta 3 Tahanan di Luwu Timur Kabur dari Rutan, Bengkokkan Terali, Satu Orang Ditembak

Fakta 3 Tahanan di Luwu Timur Kabur dari Rutan, Bengkokkan Terali, Satu Orang Ditembak

Regional
Gelar Rapid Test dan Swab Massal, Hasilnya 127 Warga Surabaya Reaktif, 8 Positif

Gelar Rapid Test dan Swab Massal, Hasilnya 127 Warga Surabaya Reaktif, 8 Positif

Regional
Gara-gara Pakai APD, Petugas Medis yang Jemput PDP Kabur Nyaris Diamuk Warga

Gara-gara Pakai APD, Petugas Medis yang Jemput PDP Kabur Nyaris Diamuk Warga

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X