Alasan Ganjar Ingin Pangkas Perizinan bagi Nelayan - Kompas.com

Alasan Ganjar Ingin Pangkas Perizinan bagi Nelayan

Kompas.com - 22/11/2017, 15:01 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan bantuan kepada para nelayan di Kabupaten Rembang, Rabu (22/11/2017). Ganjar ingin agar proses perizinan bagi nelayan dipangkas karena dinilai menyulitkan.Kompas.com/Andi Kaprabowo Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan bantuan kepada para nelayan di Kabupaten Rembang, Rabu (22/11/2017). Ganjar ingin agar proses perizinan bagi nelayan dipangkas karena dinilai menyulitkan.

REMBANG, KOMPAS.com - Berkaca dari pengalaman saat masih menjadi anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya alasan untuk memangkas perizinan untuk nelayan.

"Seorang nelayan mau melaut saja, harus memenuhi perizinan yang sangat panjang. Dulu saat saya masih di DPR, perizinan mencapai 29 item, maka saya berusaha minta diperpendek. Meski sekarang meskipun sudah dipangkas, namun juga masih panjang proses itu," kata dia saat bertandang ke Kabupaten Rembang, hari ini untuk memberikan alat tangkap ramah lingkungan serta bantuan lain seperti modal usaha, asuransi dan perbaikan rumah kepada nelayan.

Menurut Ganjar, panjangnya proses perizinan yang harus ditempuh para nelayan lanjut dia membuat nelayan kesulitan. Maka dari itulah, ia berhara pada deregulasi dalam peraturan perizinan nelayan agar semakin sederhana.

"Saya mau dorong hal itu (deregulasi). Kalau pusat tidak bisa, nanti akan saya terobos," tegas Ganjar disambut tepuk tangan ribuan nelayan Rembang.

Selain penyederhanana regulasi dan perizinan bagi para nelayan, kesejahteraan nelayan lanjut Ganjar juga harus dijamin. Untuk itu, pihaknya lanjut Ganjar terus intens berkomunikasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus memberikan program-program peningkatan kesejahteraan para nelayan.

"Seperti yang saat ini dilakukan, yakni adanya bantuan modal usaha, bantuan alat tangkap ikan, bantuan kapal hingga bantuan bedah rumah bagi nelayan agar kehidupan nelayan semakin sejahtera. Ada pula asuransi, jadi kalau nanti terjadi apa-apa, keluarga nelayan sudah diasuransikan," tuturnya.

Persoalan

Penataan kampung nelayan Tegalsari oleh Kementerian PUPR. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Penataan kampung nelayan Tegalsari oleh Kementerian PUPR.

Sementara itu, terkait panjangnya perizinan para nelayan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Widjaya membenarkan hal itu. Menurutnya, lamanya proses perizinan bagi nelayan memang masih menjadi persoalan.

"Memang perizinannya masih panjang. Sebenarnya kami juga berharap perizinan nelayan diperpendek agar memudahkan nelayan," kata dia.

Pihaknya menginginkan proses periaznan nelayan dilakukan seperti layanan kendaraan di samsat (kantor bersama satu atap untuk pelayanan terpadu). Dalam pelayanan itu, semuanya dilayani satu pintu. Prosesnya pun sangat cepat untuk mendapatkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

"Kami ingin semudah seperti mengurus BPKB dan STNK, jadi nelayan mendapatkan semua yang dibutuhkan terkait perijinan dengan gampang tanpa melalui proses panjang," kata Syarif.

Lebih lanjut Syarif menambahkan, terkait kesejahteraan nelayan pihaknya sudah menelurkan berbagai program. Di antaranya adanya pinjaman modal dengan suku bunga 6 persen. Total sudah Rp 82 miliar bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada nelayan.

"Kami juga selalu memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, kapal, dan perbaikan rumah serta lingkungan para nelayan," imbuhnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah mengajak para nelayan mengikuti asuransi. Pihaknya mendorong agar nelayan mengikuti asuransi demi keamanan dalam bekerja.

"Total sudah 80 persen nelayan di Indonesia yang mengikuti asuransi ini. Kami akan terus mendorong agar semua nelayan berasuransi," pungkasnya. (KONTRIBUTOR JAWA TENGAH/ANDI KAPRABOWO)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorJosephus Primus
Komentar

Terkini Lainnya

PKL Jatibaru Diminta Tak Berjualan hingga 15 Oktober, Ada yang Mendukung, Ada yang Kecewa...

PKL Jatibaru Diminta Tak Berjualan hingga 15 Oktober, Ada yang Mendukung, Ada yang Kecewa...

Megapolitan
Kediri Jadi Satu-satunya Kota di Jatim yang Tidak Buka Formasi CPNS, Ini Sebabnya

Kediri Jadi Satu-satunya Kota di Jatim yang Tidak Buka Formasi CPNS, Ini Sebabnya

Regional
Ke Mana Suara Pecinta Gus Dur di Pilpres 2019?

Ke Mana Suara Pecinta Gus Dur di Pilpres 2019?

Nasional
Berita Populer: Najib Razak Ditangkap, hingga Kisah Wanita Indonesia 'Dijual'

Berita Populer: Najib Razak Ditangkap, hingga Kisah Wanita Indonesia "Dijual"

Internasional
Fakta di Balik Aksi 4 Polisi Solo Beri Jalan Ambulans yang Terjebak Rombongan Jokowi

Fakta di Balik Aksi 4 Polisi Solo Beri Jalan Ambulans yang Terjebak Rombongan Jokowi

Regional
Gebrakan Bupati Sikka: Tes Darah HIV/AIDS Jadi Syarat Masuk Bekerja

Gebrakan Bupati Sikka: Tes Darah HIV/AIDS Jadi Syarat Masuk Bekerja

Regional
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Wanita Indonesia 'Dijual'  ke China

Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Wanita Indonesia "Dijual" ke China

Nasional
Jalan Pulang untuk Eko Sudah Ditemukan, Tapi...

Jalan Pulang untuk Eko Sudah Ditemukan, Tapi...

Regional
Lulung: Yakinlah dengan Lulung Masuk PAN, Saya Ingin Jadi Pemenang di DKI

Lulung: Yakinlah dengan Lulung Masuk PAN, Saya Ingin Jadi Pemenang di DKI

Megapolitan
TERPOPULER: Dede Richo 'Idol' Ditembak dan Akses Situs Penerimaan CPNS

TERPOPULER: Dede Richo "Idol" Ditembak dan Akses Situs Penerimaan CPNS

Megapolitan
Wakil GNPF dan PA 212 Akan Jadi Jurkam Tim Prabowo-Sandiaga

Wakil GNPF dan PA 212 Akan Jadi Jurkam Tim Prabowo-Sandiaga

Nasional
Jokowi-Ma'ruf Amin Ditarget Menang 75 Persen di Jatim

Jokowi-Ma'ruf Amin Ditarget Menang 75 Persen di Jatim

Regional
Kepercayaan Diri Taufik Akan Ditunjuk sebagai Kandidat Wagub DKI

Kepercayaan Diri Taufik Akan Ditunjuk sebagai Kandidat Wagub DKI

Megapolitan
KPK Tegaskan Penanganan Kasus Bank Century Terus Berjalan

KPK Tegaskan Penanganan Kasus Bank Century Terus Berjalan

Nasional
5 BERITA POPULER NUSANTARA: Kepala Daerah Dukung Jokowi hingga Menolak Masuk Timses

5 BERITA POPULER NUSANTARA: Kepala Daerah Dukung Jokowi hingga Menolak Masuk Timses

Regional
Close Ads X