REMBANG, KOMPAS.com - Berkaca dari pengalaman saat masih menjadi anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya alasan untuk memangkas perizinan untuk nelayan.

"Seorang nelayan mau melaut saja, harus memenuhi perizinan yang sangat panjang. Dulu saat saya masih di DPR, perizinan mencapai 29 item, maka saya berusaha minta diperpendek. Meski sekarang meskipun sudah dipangkas, namun juga masih panjang proses itu," kata dia saat bertandang ke Kabupaten Rembang, hari ini untuk memberikan alat tangkap ramah lingkungan serta bantuan lain seperti modal usaha, asuransi dan perbaikan rumah kepada nelayan.

Menurut Ganjar, panjangnya proses perizinan yang harus ditempuh para nelayan lanjut dia membuat nelayan kesulitan. Maka dari itulah, ia berhara pada deregulasi dalam peraturan perizinan nelayan agar semakin sederhana.

"Saya mau dorong hal itu (deregulasi). Kalau pusat tidak bisa, nanti akan saya terobos," tegas Ganjar disambut tepuk tangan ribuan nelayan Rembang.

Selain penyederhanana regulasi dan perizinan bagi para nelayan, kesejahteraan nelayan lanjut Ganjar juga harus dijamin. Untuk itu, pihaknya lanjut Ganjar terus intens berkomunikasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus memberikan program-program peningkatan kesejahteraan para nelayan.

"Seperti yang saat ini dilakukan, yakni adanya bantuan modal usaha, bantuan alat tangkap ikan, bantuan kapal hingga bantuan bedah rumah bagi nelayan agar kehidupan nelayan semakin sejahtera. Ada pula asuransi, jadi kalau nanti terjadi apa-apa, keluarga nelayan sudah diasuransikan," tuturnya.

Persoalan

Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Penataan kampung nelayan Tegalsari oleh Kementerian PUPR.

"Memang perizinannya masih panjang. Sebenarnya kami juga berharap perizinan nelayan diperpendek agar memudahkan nelayan," kata dia.

Pihaknya menginginkan proses periaznan nelayan dilakukan seperti layanan kendaraan di samsat (kantor bersama satu atap untuk pelayanan terpadu). Dalam pelayanan itu, semuanya dilayani satu pintu. Prosesnya pun sangat cepat untuk mendapatkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

"Kami ingin semudah seperti mengurus BPKB dan STNK, jadi nelayan mendapatkan semua yang dibutuhkan terkait perijinan dengan gampang tanpa melalui proses panjang," kata Syarif.

Lebih lanjut Syarif menambahkan, terkait kesejahteraan nelayan pihaknya sudah menelurkan berbagai program. Di antaranya adanya pinjaman modal dengan suku bunga 6 persen. Total sudah Rp 82 miliar bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada nelayan.

"Kami juga selalu memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, kapal, dan perbaikan rumah serta lingkungan para nelayan," imbuhnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah mengajak para nelayan mengikuti asuransi. Pihaknya mendorong agar nelayan mengikuti asuransi demi keamanan dalam bekerja.

"Total sudah 80 persen nelayan di Indonesia yang mengikuti asuransi ini. Kami akan terus mendorong agar semua nelayan berasuransi," pungkasnya. (KONTRIBUTOR JAWA TENGAH/ANDI KAPRABOWO)