Alasan Ganjar Ingin Pangkas Perizinan bagi Nelayan - Kompas.com

Alasan Ganjar Ingin Pangkas Perizinan bagi Nelayan

Kompas.com - 22/11/2017, 15:01 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan bantuan kepada para nelayan di Kabupaten Rembang, Rabu (22/11/2017). Ganjar ingin agar proses perizinan bagi nelayan dipangkas karena dinilai menyulitkan.Kompas.com/Andi Kaprabowo Gubernur Jateng Ganjar Pranowo memberikan bantuan kepada para nelayan di Kabupaten Rembang, Rabu (22/11/2017). Ganjar ingin agar proses perizinan bagi nelayan dipangkas karena dinilai menyulitkan.

REMBANG, KOMPAS.com - Berkaca dari pengalaman saat masih menjadi anggota DPR, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo punya alasan untuk memangkas perizinan untuk nelayan.

"Seorang nelayan mau melaut saja, harus memenuhi perizinan yang sangat panjang. Dulu saat saya masih di DPR, perizinan mencapai 29 item, maka saya berusaha minta diperpendek. Meski sekarang meskipun sudah dipangkas, namun juga masih panjang proses itu," kata dia saat bertandang ke Kabupaten Rembang, hari ini untuk memberikan alat tangkap ramah lingkungan serta bantuan lain seperti modal usaha, asuransi dan perbaikan rumah kepada nelayan.

Menurut Ganjar, panjangnya proses perizinan yang harus ditempuh para nelayan lanjut dia membuat nelayan kesulitan. Maka dari itulah, ia berhara pada deregulasi dalam peraturan perizinan nelayan agar semakin sederhana.

"Saya mau dorong hal itu (deregulasi). Kalau pusat tidak bisa, nanti akan saya terobos," tegas Ganjar disambut tepuk tangan ribuan nelayan Rembang.

Selain penyederhanana regulasi dan perizinan bagi para nelayan, kesejahteraan nelayan lanjut Ganjar juga harus dijamin. Untuk itu, pihaknya lanjut Ganjar terus intens berkomunikasi dengan pemerintah khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan agar terus memberikan program-program peningkatan kesejahteraan para nelayan.

"Seperti yang saat ini dilakukan, yakni adanya bantuan modal usaha, bantuan alat tangkap ikan, bantuan kapal hingga bantuan bedah rumah bagi nelayan agar kehidupan nelayan semakin sejahtera. Ada pula asuransi, jadi kalau nanti terjadi apa-apa, keluarga nelayan sudah diasuransikan," tuturnya.

Persoalan

Penataan kampung nelayan Tegalsari oleh Kementerian PUPR. Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Penataan kampung nelayan Tegalsari oleh Kementerian PUPR.

Sementara itu, terkait panjangnya perizinan para nelayan, Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, Syarif Widjaya membenarkan hal itu. Menurutnya, lamanya proses perizinan bagi nelayan memang masih menjadi persoalan.

"Memang perizinannya masih panjang. Sebenarnya kami juga berharap perizinan nelayan diperpendek agar memudahkan nelayan," kata dia.

Pihaknya menginginkan proses periaznan nelayan dilakukan seperti layanan kendaraan di samsat (kantor bersama satu atap untuk pelayanan terpadu). Dalam pelayanan itu, semuanya dilayani satu pintu. Prosesnya pun sangat cepat untuk mendapatkan berkas-berkas yang dibutuhkan.

"Kami ingin semudah seperti mengurus BPKB dan STNK, jadi nelayan mendapatkan semua yang dibutuhkan terkait perijinan dengan gampang tanpa melalui proses panjang," kata Syarif.

Lebih lanjut Syarif menambahkan, terkait kesejahteraan nelayan pihaknya sudah menelurkan berbagai program. Di antaranya adanya pinjaman modal dengan suku bunga 6 persen. Total sudah Rp 82 miliar bantuan pinjaman modal yang diberikan kepada nelayan.

"Kami juga selalu memberikan bantuan alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, kapal, dan perbaikan rumah serta lingkungan para nelayan," imbuhnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga sudah mengajak para nelayan mengikuti asuransi. Pihaknya mendorong agar nelayan mengikuti asuransi demi keamanan dalam bekerja.

"Total sudah 80 persen nelayan di Indonesia yang mengikuti asuransi ini. Kami akan terus mendorong agar semua nelayan berasuransi," pungkasnya. (KONTRIBUTOR JAWA TENGAH/ANDI KAPRABOWO)


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorJosephus Primus
Komentar

Terkini Lainnya

Paslon 'Hati' Benar-benar Absen Debat Kedua Pilkada Probolinggo

Paslon "Hati" Benar-benar Absen Debat Kedua Pilkada Probolinggo

Regional
Pendiri Dinas Rahasia dan Mantan PM Korsel Meninggal di Usia 92 Tahun

Pendiri Dinas Rahasia dan Mantan PM Korsel Meninggal di Usia 92 Tahun

Internasional
Usai Mencuri, Maling Ini Jalan Berpapasan dengan Korban

Usai Mencuri, Maling Ini Jalan Berpapasan dengan Korban

Megapolitan
Langkah Penyelamatan Diri Saat Kapal Tenggelam

Langkah Penyelamatan Diri Saat Kapal Tenggelam

Nasional
Survei LSI Pilkada Kalimantan Timur: Elektabilitas Rusmadi-Safaruddin 24,5 Persen, Isran-Hadi 22,3 Persen

Survei LSI Pilkada Kalimantan Timur: Elektabilitas Rusmadi-Safaruddin 24,5 Persen, Isran-Hadi 22,3 Persen

Regional
Jelang Masa Tenang, KPU Ingatkan Seluruh Alat Peraga Harus Diturunkan

Jelang Masa Tenang, KPU Ingatkan Seluruh Alat Peraga Harus Diturunkan

Nasional
Ketua Forum RT/RW: Pasangan Hasanah, Figur yang Diperlukan Masyarakat Jabar

Ketua Forum RT/RW: Pasangan Hasanah, Figur yang Diperlukan Masyarakat Jabar

Regional
Pemprov DKI Buka Kemungkinan Laporkan Hilangnya Penutup Gorong-gorong 'Underpass' Mampang ke Polisi

Pemprov DKI Buka Kemungkinan Laporkan Hilangnya Penutup Gorong-gorong "Underpass" Mampang ke Polisi

Megapolitan
SBY hingga Ical Bakal Hadiri Kampanye Akbar Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Bogor

SBY hingga Ical Bakal Hadiri Kampanye Akbar Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi di Bogor

Regional
Forum Silaturahmi Masyarakat Magelang Doa Bersama untuk Dukung Ganjar-Yasin

Forum Silaturahmi Masyarakat Magelang Doa Bersama untuk Dukung Ganjar-Yasin

Regional
Mengapa Nama Pemain Islandia di Piala Dunia Banyak yang Berakhiran 'Son'?

Mengapa Nama Pemain Islandia di Piala Dunia Banyak yang Berakhiran "Son"?

Internasional
Kisah Kedekatan Polisi dengan Warga di Perbatasan RI, Brigpol Kresna Sudah Dianggap Keluarga

Kisah Kedekatan Polisi dengan Warga di Perbatasan RI, Brigpol Kresna Sudah Dianggap Keluarga

Regional
DPS dan DPSLN Pemilu 2019 Ditetapkan 186.379.878 Pemilih

DPS dan DPSLN Pemilu 2019 Ditetapkan 186.379.878 Pemilih

Nasional
KPU Tetap Sosialisasi PKPU Larangan Eks Koruptor 'Nyaleg' meski Belum Diundangkan

KPU Tetap Sosialisasi PKPU Larangan Eks Koruptor "Nyaleg" meski Belum Diundangkan

Nasional
Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Dinilai Berpihak pada Rakyat Kecil

Pangkas Pajak UMKM, Jokowi Dinilai Berpihak pada Rakyat Kecil

Nasional

Close Ads X