KILAS DAERAH

Ganjar Ajak Buruh dan Apindo Tentukan Formulasi UMK

Kompas.com - 21/11/2017, 16:04 WIB
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (bersedekap)  didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam acara The 1st Indonesia International Microfinance Forum (IIMF) 2017 dengan tema Microfinance and Poverty Reduction di Magelang, Sabtu (18/11/2017). Terkait persoalan UMK 2019, Ganjar meminta buruh dan Apindo duduk bersama untuk membicarakan formulasi agar tidak ada persoalan setiap tahunnya. Kompas.com/Andi KaprabowoGubernur Jateng Ganjar Pranowo (bersedekap) didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) Wimboh Santoso, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo dalam acara The 1st Indonesia International Microfinance Forum (IIMF) 2017 dengan tema Microfinance and Poverty Reduction di Magelang, Sabtu (18/11/2017). Terkait persoalan UMK 2019, Ganjar meminta buruh dan Apindo duduk bersama untuk membicarakan formulasi agar tidak ada persoalan setiap tahunnya.
|
EditorJosephus Primus



SEMARANG, KOMPAS.com - Teka-teki besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 di Jawa Tengah terjawab sudah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menetapkan besaran UMK di 35 Kabupaten/Kota tahun 2018, Selasa (21/11/2017).

Dalam penetapan UMK 2018, Ganjar menggunakan Peraturan Pemerintah nomor 78/2015 tentang Pengupahan. Ganjar tidak menggunakan mekanisme lama seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun-tahun sebelumnya,  PP 78/2015 tidak digunakan dalam penetapan UMK.

Ditemui di Semarang, Ganjar menyadari bahwa pasti ada pihak-pihak yang tidak puas dengan penetapan UMK 2018 itu. Pihaknya mempersilakan bagi pihak yang tidak puas untuk menempuh upaya hukum yang ada.

"Saya yakin pasti selalu ada yang tidak puas, jadi silakan tempuh upaya lain. Namun yang jelas, dalam penetapan UMK 2018 itu, kami sudah berusaha optimal dengan mempertimbangkan kepentingan buruh dan juga perusahaan," kata Ganjar.

Pihaknya, lanjut Ganjar sudah mengundang perwakilan buruh dan juga perwakilan perusahaan untuk mempertimbangkan besaran UMK 2018. Pertimbangan-pertimbangan itu ia gunakan dalam memutuskan berapa upah pada 2018 nanti.

"Dalam penetapan UMK 2018, kami menggunakan aturan PP 78 tahun 2015. Jangan khawatir, semua daerah naik, tidak ada yang tidak naik," tegasnya.

Ajak tentukan formulasi

Ganjar mengatakan, permasalahan UMK memang selalu jadi problem tiap akhir tahun. Untuk itu, pihaknya ingin agar permasalahan UMK 2019 mendatang dibicarakan sejak sekarang.

"Yuk upah 2019 kita bicarakan sekarang, maunya seperti apa, kalau ada regulasi untuk direvisi ya direvisi, ada yg tidak puas silahkan digugat aturannya," kata dia.

Jika semua itu sudah dilakukan,  lanjut Ganjar, formulasi mengenai UMK 2019 dapat ditetapkan. Sehingga, formula itulah yang akan menjadi pegangan dalam penentuan UMK tahun 2019 mendatang.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecelakaan Maut di Jalintim Palembang-Ogan Ilir, Ayah dan Anak Tewas di TKP

Kecelakaan Maut di Jalintim Palembang-Ogan Ilir, Ayah dan Anak Tewas di TKP

Regional
Motor Tabrak Truk, Ibu dan Dua Anak yang Dibonceng di Depannya Tewas

Motor Tabrak Truk, Ibu dan Dua Anak yang Dibonceng di Depannya Tewas

Regional
Sejumlah Kiai Sepuh di Semarang Kecewa, Diundang Diskusi Covid-19 Malah Dicatut Dukung Paslon

Sejumlah Kiai Sepuh di Semarang Kecewa, Diundang Diskusi Covid-19 Malah Dicatut Dukung Paslon

Regional
Gubernur Riau Beri Smartphone untuk Anak yang Viral Bikin Konten Pakai Masker

Gubernur Riau Beri Smartphone untuk Anak yang Viral Bikin Konten Pakai Masker

Regional
Kasus Covid-19 Bertambah, Pemkab Bener Meriah Tutup 17 Sekolah

Kasus Covid-19 Bertambah, Pemkab Bener Meriah Tutup 17 Sekolah

Regional
Mudik dari Palembang Lalu Pergi ke Solo, Pria Ini Terpapar Corona

Mudik dari Palembang Lalu Pergi ke Solo, Pria Ini Terpapar Corona

Regional
Isolasi Mandiri Ketat Warga dari Luar Kota, Toraja Utara Kini Hampir Nol Kasus Covid-19

Isolasi Mandiri Ketat Warga dari Luar Kota, Toraja Utara Kini Hampir Nol Kasus Covid-19

Regional
Viral Lomba Voli Timbulkan Kerumunan dan Dibubarkan Polisi, Panitia Kembalikan Uang Tiket Penonton

Viral Lomba Voli Timbulkan Kerumunan dan Dibubarkan Polisi, Panitia Kembalikan Uang Tiket Penonton

Regional
Tekan Jumlah Kematian akibat Covid-19, Dinkes NTB 'Screening' Lansia

Tekan Jumlah Kematian akibat Covid-19, Dinkes NTB "Screening" Lansia

Regional
Pameran Seni Rupa 'Sugih Ora Nyimpen', Gambarkan Sosok Mendiang Jakob Oetama

Pameran Seni Rupa "Sugih Ora Nyimpen", Gambarkan Sosok Mendiang Jakob Oetama

Regional
Putra Wali Kota Jambi Meninggal akibat Covid-19, Kegiatan yang Langgar Protokol Kesehatan akan Dibubarkan

Putra Wali Kota Jambi Meninggal akibat Covid-19, Kegiatan yang Langgar Protokol Kesehatan akan Dibubarkan

Regional
Puluhan Vila di Puncak Bogor Disegel karena Nekat Disewakan Saat PSBB

Puluhan Vila di Puncak Bogor Disegel karena Nekat Disewakan Saat PSBB

Regional
12 Tenaga Medis RSUD Jambi Positif Covid-19, Layanan ICU hingga Radiologi Ditutup

12 Tenaga Medis RSUD Jambi Positif Covid-19, Layanan ICU hingga Radiologi Ditutup

Regional
Berkumpul hingga Larut Malam, Ratusan PSK di Babel Digiring ke Kantor Polisi

Berkumpul hingga Larut Malam, Ratusan PSK di Babel Digiring ke Kantor Polisi

Regional
Kampanye di Tengah Pandemi, Paslon Penantang Petahana di Malang Maksimalkan Platform Digital

Kampanye di Tengah Pandemi, Paslon Penantang Petahana di Malang Maksimalkan Platform Digital

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X