Tutup Transportasi Online Harus Memenuhi Dua Unsur Ini

Kompas.com - 12/10/2017, 08:32 WIB
Sopir angkot membentangkan spanduk penolak angkutan online saat demonstrasi di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (26/9/2017). KOMPAS.com/BudiyantoSopir angkot membentangkan spanduk penolak angkutan online saat demonstrasi di Balai Kota Sukabumi, Jawa Barat, Selasa (26/9/2017).
|
EditorFarid Assifa

MAGELANG, KOMPAS.com - Penolakan keberadaan transportasi online tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja. Di Kota Magelang, Jawa Tengah, juga demikian.

Sejak Juli 2017 lalu, awak angkutan umum konvensional setempat sudah melayangkan protes ke Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang. Mereka menuntut ketegasan pemkot untuk menertibkan transportasi berbasis aplikasi tersebut karena telah merugikan pendapatan mereka.

Awak angkutan umum yang tergabung dalam Forum Komunikasi Awak Angkutan Magelang (Forkam) melihat transportasi online masih beroperasi di wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Padahal, pemkot tidak memberikan rekomendasi pada izin operasional transportasi tersebut.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang, Catur Budi Fajar, menyatakan sampai saat ini masih dalam pembahasan bagaimana bentuk penertiban yang dimaksud. Sebab, transportasi online beroperasi dengan aplikasi yang sudah tersistem di telepon pintar.

"Mereke beroperasi pakai aplikasi. Sementara kita tidak bisa menutup aplikasi begitu saja. Pemerintah bisa menutup aplikasi apabila mengandung unsur SARA dan pornografi. Sedangkan aplikasi transportasi, tidak memenuhi dua unsur tersebut," tutur Catur, Rabu (11/10/2017)

Pihaknya memahami apa yang dikeluhkan oleh para awak angkutan konvensional, begitu pun dengan pengemudi transportasi online. Dia meminta agar kedua belah pihak tetap menjaga kondusivitas Kota Magelang, sementara pemkot merumuskan langkah kebijakan yang tepat.

"Keinginan Forkam jelas menghendaki transportasi online tidak ada di Kota Magelang. Kalau persoalan operasional, sudah ada rekomendasi pemkot yang tidak mengizinkan. Nah, Satpol PP sebagai penegak perda juga baru merumuskan. Termasuk berkoordinasi dengan kepolisian juga," terangnya.

Baca juga: "Kami Tolak Transportasi Online"

Sementara ini, lanjutnya, kemungkinan akan dibuat zona-zona tempat transportasi online boleh dan tidak beroperasi. Langkah ini diharapkan menjadi solusi bagi kedua belah pihak.

"Di daerah mana pun pasti terjadi benturan awalnya, sebelum kemudian berjalan beriringan. Pekalongan sempat geger, mereka berkunjung ke sini (Kota Magelang) untuk mempelajari persoalan ini. Tinggal bagaimana nanti kedua belah pihak ini mau tidak duduk bersama untuk diskusi mencari titik temu," katanya.

Dwi Yoko, wakil koordinator paguyuban pengemudi salah satu ojek online (Go-Jek) Kota Magelang menjelaskan, desakan penertiban semestinya tidak perlu berlebihan. Karena, transportasi online memiliki segmentasi pasar sendiri, berbeda dengan angkutan konvensional.

Bahkan dia menyebut, transportasi online lebih banyak beroperasi sebagai jasa pengantar makanan (Go-Food) dibanding mengantar penumpang (Go-Ride).

"Segmentasi kami dengan angkot berbeda. Pelanggan kami sekitar 80 persen (di Kota Magelang) memanfaatkan jasa Go-Food, sisanya Go-Ride," ucapnya.

Dia juga menyatakan tarif angkutan umum justru lebih murah, hanya Rp 2.000 sekali jalan, dibanding ojek online yang tarif minimalnya Rp 8.000. Jadi menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan keberadaan transportasi online, karena keduanya bisa saling berdampingan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Cerita Guru Honorer David Berdayakan Lansia untuk Buat Pot Sabut Kelapa: Gaji Minus Tak Masalah

Regional
Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Bahar bin Smith Menolak Diperiksa Polisi, Ini Kata Pengacara

Regional
Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Seorang Pria Tembak Kepala Ayah Teman Anaknya hingga Tewas

Regional
5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

5 Fakta Bocah 8 Tahun Kleptomania di Nunukan, Dicekoki Susu Campur Sabu hingga Ibu Pernah Ditahan di Malaysia

Regional
Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Kabupaten Cianjur Terancam Zona Merah Covid-19

Regional
Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Gara-gara Pasien Covid-19 Menolak Diisolasi, Satu Kawasan Dikarantina

Regional
Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Ketua FPI Pekanbaru dan Seorang Anggotanya Jadi Tersangka

Regional
Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Suami Bupati dan 36 Pegawai Pemkab Brebes Positif Covid-19 Usai Tur ke Bromo, Ganjar: Kurangi Piknik

Regional
Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Gentar, Guru Asli Orang Rimba yang Tak Ingin Lagi Warga Pedalaman Ditipu

Regional
Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Ayah Angkat Ceritakan Kelamnya Masa Kecil Bocah Diduga Kleptomania

Regional
Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Aksara Bali di Proyek Rp 22 Miliar Alun-alun Gianyar Keliru

Regional
Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Cerita Dimas, Sukses Kembangkan Budidaya Tanaman Bonsai Kelapa Beromzet Jutaan Rupiah

Regional
Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Menyoal Penularan Covid-19 Saat Sekolah Tatap Muka di Gunungkidul, Siswa Terpapar dari Guru Positif Corona

Regional
Ganjar Pertimbangkan Sekolah Tatap Muka Tak Digelar Serentak

Ganjar Pertimbangkan Sekolah Tatap Muka Tak Digelar Serentak

Regional
Fotonya Bersama Ganjar Disalahgunakan untuk Kampanye Calon Bupati Purbalingga, Kader PDI P Lapor Bawaslu

Fotonya Bersama Ganjar Disalahgunakan untuk Kampanye Calon Bupati Purbalingga, Kader PDI P Lapor Bawaslu

Regional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X